JALAN MENDAKI

Inkonsistensi Penegakan Hukum

2010-06-24T21:58:00.000+07:00

Oleh Bambang Soesatyo
(anggota Komisi III DPR/Tim Pengawas Kasus Bank Century)

Konsistensi kita mengaktualisasi era penegakan hukum kembali menghadapi godaan. Tak kuat menghadapi tekanan dan tergiur iming-iming, penegak hukum tidak hanya ambivalen, tetapi juga selingkuh. Kasus Bibit-Chandra, skandal Bank Century hingga pemberantasan makelar kasus (markus) jelas-jelas sudah membelokkan arah penegakan hukum. Ekstremnya, kita sedang bergerak mundur. Ketiga kasus itu setidaknya telah membuat institusi penegak hukum bingung alias kehilangan fokus. Inkonsistensi penegak hukum kita boleh jadi disebabkan adanya tekanan plus iming-iming kekuasaan. Dua faktor itu membuat penegak hukum gelap mata, tergoda dan nekad selingkuh.

Akibatnya, kesan yang muncul menjadi kontradiktif. Setelah 4-5 tahun kita tampak begitu heroik mewujudkan penegakan hukum, wajah institusi penegak hukum kita kini terkesam lamban. Lalu, kalau dihadapkan pada ambisi mewujudkan negara hukum, kita ibarat sosok dengan nafsu besar tenaga kurang.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan konsistensi penegakan hukum mulai menurun saat kita dihadapkan pada episode kasus "cicak vs buaya" tempo hari. Dalam episode itu, masyarakat diberi gambaran kalau unsur pimpinan KPK akan dijerat kasus penyuapan atau pemerasan. Beruntung, dimunculkan rekaman pembicaraan para pihak tentang "kemungkinan" rekayasa kasus ini. Banyak orang ternganga, setengah tak percaya, atas keterlibatan para pejabat penegakan hukum dalam rekaman pembicaraan itu.

Tim Delapan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian merekomendasikan agar polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) jika perkara ini masih di tangan polisi. Sedangkan kejaksaan diminta menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) jika perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Atau, jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan berdasarkan asas oportunitas.

Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini. Rekomendasi ini tidak dilaksanakan, sehingga kasus Bibit-Chandra berpotensi sampai ke pengadilan, setelah Anggodo memenangi gugatan praperadilannya di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Sementara itu, para ahli hukum masih memperdebatkan perkembangan terbaru kasus Bibit-Chandra. Rapat koordinasi antara Tim Pengawas Century dan pimpinan KPK, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji di DPR, baru-baru ini, seperti melahirkan kontroversi baru. Wakil Ketua KPK M Jasin mengaku belum menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus kucuran dana talangan ke Bank Century. KPK juga belum menemukan tindak pidana korupsi dalam penelusuran penggunaan dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Lalu, Jaksa Agung Hendarman Supandji pun mengaku kasus Century belum dapat disebut merugikan keuangan negara.

Mendengar jawaban seperti itu, saya langsung menantang KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan gelar perkara kasus bailout Bank Century. Saya harus menunjukkan laporan hasil investigasi Fraksi Partai Golkar. Saya juga membacakan sejumlah temuan hasil penyelidikan Pansus mengenai nasabah yang kami yakini fiktif.

Dalam perang terhadap markus, masyarakat juga bingung. Sebab, orang yang melaporkan praktik markus tidak diapresiasi sebagaimana mestinya. Alih-Alih dilindungi, si pelapor malah diseret ke ruang tahanan dengan tuduhan terlibat dalam kasus lain.

Mungkin, mengacu pada kecenderungan penanganan kasus-kasus itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai bahwa 12 tahun pascareformasi ternyata tak menghasilkan perkembangan situasi hukum yang signifikan. Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, baru-baru ini, Mahfud bahkan menilai reformasi justru membuat hukum kian karut-marut, korupsi makin merajalela, terutama karena aparat birokrasi dan penegak hukum masih bermasalah.

Kasus Bibit-Chandra, terungkapnya fakta-fakta tentang markus hingga skandal Bank Cengury, tampaknya menjadi alasan ideal bagi perselingkuhan penegak hukum dengan kekuasaan. Ketiga kasus itu telah dijadikan alat tawar untuk saling menekan dan saling menjanjikan iming-iming. Akibatnya, langkah dan gerak penegak hukum kita ambivalen. Terus memburu dan memproses hukum beberapa kasus baru, tetapi pada saat bersamaan berupaya memutarbalikkan fakta atau mengabaikan kasus-kasus hukum yang semestinya diprioritaskan demi alasan rasa keadilan rakyat.

Kemenangan Anggodo atas gugatan praperadilannya di Pengadilan Tinggi Jakarta bisa kita maknai sebagai gertakan terhadap Bibit-Chandra. Bahwa kalau KPK konsisten mengatakan ada tindak pidana korupsi dalam bailout Bank Century, proses hukum dugaan penyuapan atau pemerasan yang disangkakan kepada Bibit-Chandra akan berlanjut sampai di pengadilan.

Bibit-Chandra mungkin saja bersih. Tetapi, adakah jaminan bahwa kasus mereka di pengadilan tidak diintervensi markus untuk menyatakan keduanya terbukti bersalah? Walau "bersih", keduanya pun pasti tidak mau berkorban atau dipaksa tidur bertahun-tahun di hotel prodeo.

Sesi awal pengungkapan fakta tentang markus ternyata begitu dahsyat. Kita semua terkejut karena markus dipraktikan begitu kolosal, melibatkan birokrasi negara dan penegak hukum. Oknum birokrasi melakukan korupsi dan oknum penegak hukum akan mengamankannya manakala kasus korupsi itu terungkap. Itulah yang terjadi pada kasus Gayus Tambunan. Gayus tidak sendiri. Atasannya di Ditjen Pajak, polisi, jaksa dan hakim diduga terlibat.

Fakta-fakta awal tentang markus pun langsung dijadikan alat tawar oleh pihak-pihak yang saling berkepentingan. Maka, instruksi Presiden untuk memerangi markus seperti kehilangan acuan, dan hanya berkutat di sekitar kasus Gayus Tambunan.

Sungguh cara penegak hukum menangani kasus Bibit-Chandra, masalah markus, dan skandal Bank Century benar-benar mengecewakan masyarakat. Kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional terhadap Indonesia akan menurun ke titik nol jika ketidakpastian hukum seperti sekarang dibiarkan berlarut-larut. Sekarang, masyarakat menilai pemerintahan Presiden SBY sudah tidak konsisten lagi mengaktualisasikan era penegakan hukum.

Dalam kasus Bank Century, kalau institusi penegak hukum kita berperilaku seperti sekarang, tatanan kenegaraan bisa berantakan, rusak tidak keruan. Bagaimana tidak? DPR sampai harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk membuktikan bailout Bank Century sebuah skandal. DPR juga memutuskan dan memberi rekomendasi agar dilakukan proses hukum terhadap pejabat tinggi negara yang terlibat. Kalau KPK mengaku tidak menemukan tindak pidana korupsi, sama artinya dengan kerja Pansus DPR dianggap tidak ada. Saya bingung, bagaimana penegak hukum kita memersepsikan eksistensi DPR?

Untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat, sangat penting bagi penegak hukum meluruskan kembali proses hukum tiga kasus itu. ***

Sumber: Suara Karya

Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir

2010-06-18T18:18:00.000+07:00

Meutia Farida Hatta Swasono (Mantan Ketua Jurusan Antropologi FISIP-UI, saat ini menjabat Ketua Program D-III Pariwisata FISIP-UI. Inti Pemikiran yang tertuang pada tulisan ini pernah diajukan pada Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi , tgl 20– 22 Oktober 2003)

Pendahuluan

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat sekarang ini telah banyak pengalaman yang diperoleh bangsa kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara Republik Indonesia, pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dan disain bagi terbentuknya kebudayaan nasional.

Namun kita juga telah melihat bahwa, khususnya dalam lima tahun terakhir, telah terjadi krisis pemerintahan dan tuntutan reformasi (tanpa platform yang jelas) yang menimbulkan berbagai ketidakmenentuan dan kekacauan. Acuan kehidupan bernegara (governance) dan kerukunan sosial (social harmony) menjadi berantakan dan menumbuhkan ketidakpatuhan sosial (social disobedience). Dari sinilah berawal tindakan-tindakan anarkis, pelanggaran-pelanggaran moral dan etika, tentu pula tak terkecuali pelanggaran hukum dan meningkatnya kriminalitas. Di kala hal ini berkepanjangan dan tidak jelas kapan saatnya krisis ini akan berakhir, para pengamat hanya bisa mengatakan bahwa bangsa kita adalah “bangsa yang sedang sakit”, suatu kesimpulan yang tidak pula menawarkan solusi.

Timbul pertanyaan: mengapa bangsa kita dicemooh oleh bangsa lain? Mengapa pula ada sejumlah orang Indonesia yang tanpa canggung dan tanpa merasa risi dengan mudah berkata, “Saya malu menjadi orang Indonesia” dan bukannya secara heroik menantang dan mengatakan, “Saya siap untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ini”? Mengapa pula wakil-wakil rakyat dan para pemimpin malahan saling tuding sehingga menjadi bahan olok-olok orang banyak? Mengapa pula banyak orang, termasuk kaum intelektual, kemudian menganggap Pancasila harus “disingkirkan” sebagai dasar negara? Kaum intelektual yang sama di masa lalu adalah penatar gigih, bahkan “manggala” dalam pelaksanaan Penataran P-4. Pancasila adalah “asas bersama” bagi bangsa ini (bukan “asas tunggal”). Di samping itu, makin banyak orang yang kecewa berat terhadap, bahkan menolak, perubahan UUD 1945 (lebih dari sekedar amandemen) sehingga perannya sebagai pedoman dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diibaratkan sebagai menjadi lumpuh.

Perjalanan panjang hampir enam dasawarsa kemerdekaan Indonesia telah memberikan banyak pengalaman kepada warganegara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nation and character building sebagai cita-cita membentuk kebudayaan nasional belum dilandasi oleh suatu strategi budaya yang nyata (padahal ini merupakan konsekuensi dari dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan sebagai “de hoogste politieke beslissing” dan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara)1.

Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia: Identitas Nasional dan Kesadaran Nasional

Di masa lalu, kebudayaan nasional digambarkan sebagai “puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia”. Namun selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia perlu diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di antara seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial yang menyiratkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, serta kelestariannya, nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai dan saling menolong antar sesama warganegara, untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.

Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir (mindset) dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa, merupakan tugas utama dari pembangunan kebudayaan nasional. Singkatnya, kebudayaan nasional adalah sarana bagi kita untuk memberikan jawaban atas pertanyaan: “Siapa kita (apa identitas kita)? Akan kita jadikan seperti apa bangsa kita? Watak bangsa semacam apa yang kita inginkan? Bagaimana kita harus mengukir wujud masa depan bangsa dan tanah air kita?”

Jawaban terhadap sederet pertanyaan di atas telah dilakukan dalam berbagai wacana mengenai pembangunan kebudayaan nasional dan pengembangan kebudayaan nasional. Namun strategi kebudayaan nasional untuk menjawab wacana tersebut di atas belum banyak dikemukakan dan dirancang selama lebih dari setengah abad usia negara ini, termasuk dalam kongres-kongres kebudayaan yang lalu.

Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa sudah dirancang saat bangsa kita belum merdeka. Hampir dua dekade sesudah Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia telah menanamkan kesadaran tentang identitas Indonesia dalam Manifesto Politiknya (1925), yang dikemukakan dalam tiga hakekat, yaitu: (1) kedaulatan rakyat, (2) kemandirian dan (3) persatuan Indonesia. Gagasan ini kemudian segera direspons dengan semangat tinggi oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Makalah ini akan membatasi diri pada dua hal pokok yang menurut hemat penulis perlu menjadi titik-tolak utama dalam “membentuk” kebudayaan nasional, yaitu: (1) identitas nasional dan (2) kesadaran nasional. Dalam kaitan ini, “Bhineka Tunggal Ika” adalah suatu manifesto kultural (pernyataan das Sollen) dan sekaligus merupakan suatu titik-tolak strategi budaya untuk bersatu sebagai satu bangsa.

Di masa awal Indonesia merdeka, identitas nasional ditandai oleh bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia (di antaranya adalah penghormatan terhadap Sang Saka Merah-Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Nasional, pembentukan TKR yang kemudian menjadi TNI, PNS, sistem pendidikan nasional, sistem hukum nasional, sistem perekonomian nasional, sistem pemerintahan dan sistem birokrasi nasional). Di pihak lain, kesadaran nasional dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan patriotisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan akan perlunya memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai perjuangan mencapai peradaban, sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing atau kekuatan asing.

Secara internal manusia dan masyarakat memiliki intuisi dan aspirasi untuk mencapai kemajuan. Secara internal, pengaruh dari luar selalu mendorong masyarakat, yang dinilai statis sekali pun, untuk bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan besar dari lingkungan pada saat ini datang dari media masa, melalui pemberitaan maupun pembentukan opini. Pengaruh internal dan khususnya eksternal ini merupakan faktor strategis bagi terbentuknya suatu kebudayaan nasional. Sistem dan media komunikasi menjadi sarana strategis yang dapat diberi peran strategis pula untuk memupuk identitas nasional dan kesadaran nasional.

Bangsa Indonesia: Pluralistik dan Multikultural

Kita tidak dapat pula mengingkari sifat pluralistik bangsa kita sehingga perlu pula memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan agama yang dianut oleh warganegara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku dan kegiatan kita. Berbagai kebudayaan itu berseiringan, saling melengkapi dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan (fleksibel) dalam percaturan hidup sehari-hari.

Dalam konteks itu pula maka ratusan suku-sukubangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional. Di pihak lain, setiap sukubangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara sukubangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing sukubangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa.

Banyak wacana mengenai bangsa Indonesia mengacu kepada ciri pluralistik bangsa kita, serta mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik.2

Kelangsungan dan berkembangnya kebudayaan lokal perlu dijaga dan dihindarkan dari hambatan. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa, memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, sebagai kaum profesional Indonesia, misi utama kita adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa, menjadikannya suatu sinergi nasional, memperkukuh gerak konvergensi, keanekaragaman.

Oleh karena itu, walaupun masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaannya di atas tanah kelahiran leluhurnya, namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh masyarakat lainnya yang sama-sama merupakan warganegara Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan tanah leluhurnya termasuk sebagai bagian dari tanah air Indonesia. Dengan demikian, membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, berarti juga membangun bangsa dan tanah air tanpa merasakannya sebagai beban, namun karena ikatan kebersamaan dan saling bekerjasama.

Upaya Membangun Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir

Kita perlu memahami kembali bahwa warga dari bangsa yang pluralistik ini adalah rakyat yang juga warganegara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu diperlukan adanya wawasan dan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita juga harus membuka diri untuk memahami Pancasila, sekaligus bersedia membedakan antara substansi ideal dan kemuliaannya sebagai dasar peradaban, dengan Pancasila yang pelaksanaannya sengaja dikemas dan absurd secara politis demi kepentingan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang telah menyebabkan Pancasila dikambinghitamkan dan dibenci sebagai penyebab timbulnya kediktatoran. Sejak mundurnya Presiden Soeharto, di lingkungan masyarakat awam dan profesional tak jarang terdengar pernyataan kejenuhan, kebencian atau “alergi” terhadap perkataan “Pancasila”. Sebaliknya kita harus memahami Pancasila yang lahir dari hasil pikiran para pendiri Republik Indonesia yang kemudian dirangkum oleh Bung Karno pada saat lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945, untuk dijadikan Dasar Negara, sebagai jawaban atas pertanyaan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat: “Apa dasar negara kita nanti?”.

Kelima butir Pancasila itu merupakan refleksi buah pikiran yang telah secara tulus ikhlas dipersiapkan secara serius dan mendalam oleh para pendiri negara kita menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dimatangkan (dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI) untuk menjadi pedoman berperilaku nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar negara itu maka bangsa ini memiliki pegangan dan rujukan, tidak “ela-elo” (Sastro Gending di zaman Sultan Agung yang menggambarkan porak-porandanya bangsa ini, seakan kehilangan pegangan, jati diri, harga diri dan percaya diri)3.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kita baru-baru ini, di mana Pancasila tersurat di dalamnya, dinilai tidak sesuai dengan tujuannya melainkan justru merubah makna yang terkandung di dalamnya4. Oleh karena itu, pada saat generasi penerus dan cendekiawan kita masa kini belum mampu menyusun suatu pedoman acuan lain yang dianggap dapat mengungguli Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga persatuan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan tanah air kita, maka pada saat ini, niat untuk menghapus Pancasila itulah yang harus ditanggalkan dari mindset kita. Sebaliknya, distorsi terhadap mindset perlu diluruskan dengan cara memahami Pancasila yang sebenarnya. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh suatu urgensi untuk menghindarkan bangsa kita dari ketidakadilan yang menyebabkan kekacauan, ketidakrukunan, makin luasnya disintegrasi sosial, serta koyaknya keutuhan negara.

Bukanlah suatu hal yang aneh atau tabu, atau dinilai ketinggalan zaman bila kita menoleh kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sudah disiapkan oleh para pendiri negara kita. Hakekat reformasi adalah “pembaharuan” dan juga “back-to-basics”, dalam arti meluruskan yang keliru dan keluar jalur. Kemajuan peradaban tidak terlepas dari proses pembelajaran makna sejarah sebagai acuan untuk membangun masa depan.

Nilai-nilai dalam UUD 1945 menanamkan pentingnya kehidupan yang cerdas, yang diutarakan dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang diartikan sebagai membangun kehidupan yang bermartabat, tidak rendah diri, dan mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Terdistorsinya nilai-nilai ini terlihat dari contoh yang sedang kita saksikan sekarang ini (dan sebagian dari kita mewajarkannya pula), yaitu adanya “pembodohan sosial” di hadapan kita, antara lain dengan diajukannya pandangan bahwa nation state tidak relevan lagi di dalam globalisasi, dalam dunia yang borderless. Paham borderless world ini tentu banyak ditentang oleh negara-negara yang lemah, namun didukung oleh negara-negara kuat yang memelihara hegemonisme dan predatorisme.5 Pelaku dan korban “pembodohan sosial” ini tak terkecuali pula sebagian dari kaum intelektual kita, yang sama-sama termakan oleh pola pikir atau mindset asing yang dengan sengaja ingin menempatkan bangsa kita pada posisi subordinasi6.

Strategi Budaya: Mutualisme dan Kerjasama Sinergis

Upaya untuk “membentuk” suatu mindset kebersamaan dan kerjasama sinergis bangsa Indonesia dan membangun rasa kekeluargaan (brotherhood, bukan kinship), perasaan saling memiliki (shared intrerest dan common property)7 perlu dikembangkan, baik yang berada di tingkat keluarga, ketetanggaan8, masyarakat luas hingga ke tingkat negara. Demikian pula halnya, orientasi mutualisme dan kerjasama sinergis sebagai jiwa dalam UUD 1945 itu harus menjadi titik-tolak dan landasan bagi penyusunan program-program pembangunan nasional secara luas. Menurut hemat penulis, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Perencanaan pembangunan nasional harus pula memiliki metode dan mekanisme untuk mewujudkan program-program atau pun proyek-proyek yang memfasilitasi terbentuknya prinsip-prinsip mutualitas dan kebersamaan sinergis9. Beberapa contoh akan dikemukakan di bawah ini.

Di bidang pendidikan nasional, misalnya, penataan pola pikir harus dilakukan dalam sistem pendidikan nasional dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur yang mendorong orientasi persaingan yang berlebihan dan tidak fair, atau bahkan telah menimbulkan semacam permusuhan (dimulai dari sistem ranking, pembedaan jenis dan kualitas sekolah, lengkap dengan istilahnya seperti “sekolah unggulan” dan bukan sekolah unggulan, hingga persaingan antar sekolah yang berwujud tawuran pelajar dan perbuatan negatif lainnya). Persaingan haruslah sebatas berlomba, bukan eksklusivisme yang mengakibatkan renggangnya kerukunan sosial. Penataan pola pikir dalam sistem pendidikan nasional harus menumbuhkan pola kerjasama antar siswa, misalnya melalui praktek-praktek kegiatan belajar yang diisi "proyek bersama" siswa dalam pembahasan materi pelajaran, atau pelaksanaan kegiatan seni-budaya dan rekreasi bersama antar sekolah-sekolah, menanamkan kesadaran sebagai “siswa sekolah Indonesia”, di manapun tempat bersekolahnya.10

Modernisasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Upaya bertahan hidup (survival) ditentukan oleh pendidikan dan proses pembelajaran yang menyertainya. Dari yang dikemukakan di atas, pendidikan merupakan faktor terpenting untuk proses pembentukan dan pemantapan identitas nasional dan kesadaran nasional serta memformulasikan mindset bangsa. Sosialisasi dari platform rnasional akan memformulasi mindset masyarakat. Adalah suatu “kecelakaan” besar bahwa posisi dan peran kebudayaan dalam pembangunan nasional telah direduksi dengan dipindahkannya Direktorat Jenderal Kebudayaan ke luar Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu kini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyandang tugas berat sebagai lembaga yang harus mentransformasikan nilai-nilai budaya ke dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, sehingga kebudayaan tidak tereduksi menjadi sekedar kesenian dan pariwisata. Dengan demikian pendidikan dan kebudayaan dapat tetap utuh untuk berperan dan mampu berdialog dengan peradaban.

Di bidang sosial-budaya, dalam konteks mutualisme dan perasaan saling memiliki, suatu hal yang juga penting sebagai suatu proses alamiah yang telah ikut memberikan isi kepada kesadaran nasional dan identitas nasional adalah ketika kebersamaan memperoleh esensi persaudaraan (“brotherhood”) dan “keluarga luas” (extended family), dengan makin meningkatnya perkawinan antarsukubangsa di tengah masyarakat kita, yang menimbulkan perasaan saling menghargai dan kebersamaan, meskipun masing-masing pihak tetap memelihara identitasnya11. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gudykunst dan Young Yun Kim yang menggambarkan komunikasi yang mencerminkan mutualisme, perasaan bersama dan sinergi (togetherness) dalam tulisan mereka, Communicating with Strangers (1997)12. Dalam pemahaman prinsip kebersamaan dan kerjasama sinergi ini pula kita dapat lebih mengamati adanya primordialisme yang memperoleh makna baru di antara masyarakat kita13.

Dengan orientasi kebersamaan dan kerjasama pula, di bidang perhubungan, perlu digerakkan usaha seluruh maskapai penerbangan nasional untuk maju bersama demi kemajuan seluruh bangsa. Penggunaan berbagai jenis pesawat yang mampu menerobos isolasi, menjangkau pelosok tanah air yang terpencil serta mendekatkan “jarak sosial-politik” dan “jarak psiko-sosiokultural” di dalam jarak mileage fisik. Demikian pula dengan pembangunan industri pariwisata di berbagai pelosok tanah air.14
Di bidang ekonomi, mutualisme memang dapat lebih nyata dan praktis dilaksanakan. Baru-baru ini kita telah melihat proses mulai tumbuhnya kerjasama antar provinsi yang jauh dari pola pikir persaingan, melainkan dilandasi oleh pola pikir kebersamaan dan mutualitas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gagasan untuk membentuk Gerakan Pembangunan Mina Bahari15. Penulis menyaksikan semangat menggebu-gebu dari para camat dan bupati yang mulai merancang program kerja antar daerah yang termasuk dalam jangkauan gerakan pembangunan di Teluk Tomini itu. Percikan semangat kebersamaan itu bahkan juga menjangkau komuniti nelayan Bajo yang masih hidup dalam kondisi keterbatasan sosial-ekonomi di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah, yang berharap memperoleh partisipasi pula dalam gerakan pembangunan ini melalui pemanfaatan potensi budaya mereka sebagai nelayan. Dengan demikian, manfaatnya tidak saja berupa keuntungan ekonomi yang bersifat regional melainkan juga nasional. Selain itu proyek ini juga dapat memberikan kebanggaan daerah dan kebanggaan nasional, perluasan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan harkat ekonomi dan sosial rakyat di daerah-daerah, termasuk rakyat kecil, yang bersemangat untuk membangun daerah mereka agar menjadi tuan di negeri sendiri16.

Semangat ini telah mulai membentukkan suatu kohesi sosial, yang makin luas jangkauan teritorialnya, dan akan makin luas pula dampaknya terhadap penjalinan persatuan nasional. Di samping itu perlu pula diberikannya peluang yang mendorong kemampuan entrepreneurial17 dalam masyarakat.
Di bidang hukum, kasus-kasus penggusuran yang tidak memihak rakyat dan merupakan kasus-kasus alienasi dan marginalisasi, pelumpuhan dan pemiskinan terhadap suatu kelompok, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan mutualisme dan keadilan sosial, dan harus segera dihentikan. Hal ini bertentangan dengan amanah Pembukaan UUD 1945: “… melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Penataan pola pikir perlu dilakukan terhadap sistem hukum yang tidak dilandasi oleh keberpihakan dan perlindungan kepada rakyat, sebagai perwujudan dari nilai-nilai dalam Preambul UUD 1945 itu.

Berbagai contoh di atas kiranya juga menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik jika pembangunan daerah tidak dilandasi oleh orientasi pola pikir kerjasama. Kebersamaan dan kerjasama antar Pemda-Pemda di tingkat kabupaten, antar Kabupaten dan Provinsi, juga harus beriorientasi pada pola pikir membangun seluruh bangsa Indonesia, bukan sekedar membangun rakyat lokal. Sulit diperkirakan tentang akan tercapainya keberhasilan otonomi daerah yang masih dilandasi oleh orientasi pola pikir persaingan (mengabaikan kerjasama) dan orientasi penguasaan (eksklusivisme sumber daya alam dan sumber daya manusia) di antara provinsi, hanya akan mempercepat jatuhnya bangsa lewat otonomi daerah yang tidak ditunjang oleh sikap mental mutualistik dan kerjasama demi kesatuan bangsa.

Penutup

Sebagai penutup dapat diulangi di sini bahwa dalam penataan mindset untuk “membentuk” kebudayaan nasional Indonesia, makalah ini mengambil titik-tolak utama sebagai awal strategis: (1) identitas nasional dan (2) kesadaran nasional.

Pertama, rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan, yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisikal, mental dan kulturalnya.

Kedua, tanah air Indonesia sebagai aset nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, merupakan tempat bersemayamnya semangat kebhinekaan. Adalah kewajiban politik dan intelektual kita untuk mentransformasikan “kebhinekaan” menjadi “ketunggalikaan” dalam identitas dan kesadaran nasional.

Ketiga, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerjasama sinergis saling menghargai dan memiliki (shared interest) dan menghindarkan pola pikir persaingan tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme, namun sebaliknya, perlu secara bersama-sama berlomba meningkatkan daya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial-kultural sebagai bangsa.

Keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan, “Akan kita jadikan seperti apa bangsa kita?” yang tentu jawabannya adalah “menjadi bangsa yang tangguh dan entrepreneurial, menjadi bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nasional Indonesia, berfalsafah dasar Pancasila, bersemangat bebas-aktif mampu menjadi tuan di negeri sendiri, dan mampu berperanan penting dalam percaturan global dan dalam kesetaraan juga mampu menjaga perdamaian dunia”.

Kelima, yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Tanpa segera ditegakkannya upaya “membentuk” secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kehancuran

Daftar Pustaka

Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, Wonder: Verso.

Danusiri, Aryo & Wasmi Alhaziri, ed. (2002). Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan. Jakarta: SET.

Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur (2003). Hidup Berbangsa dan Etika Multikultural. Surabaya: Penerbit Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.

Greenfeld, Leah (2001). The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth, Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Gudykunst, William B. dan Young Yun Kim (1997). Communicating with Strangers. Boston: McGraw Hill.

Kompas (2003). “Presiden Canangkan Gerbang Mina Bahari”, hlm. 11 kol. 1-3, 12 Oktober.

Lustick, Ian S. (2002). “Hegemony and the Riddle of Nationalism: The Dialectics of Nationalism and Religion in the Middle East”, Logos Vol. One, Issue Three, Summer , hlm. 18-20.

Petras, James dan Henry Veltmeyer (2001). Globalization Unmasked: Imperialism in the 20 th Century. London: Zed Books, 2001.

Smith, J.W. (2000). Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century, New York: M.E. Sharpe.

Sulastomo (2003). Reformasi: Antara Harapan dan Realita. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Swasono, Meutia F.H. (1974). Generasi Muda Minangkabau di Jakarta: Masalah Identitas Sukubangsa. Skripsi Sarjana. Jakarta: Fakultas Sastra UI.

--- (1999). “Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kerangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, makalah pada seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Syarif Hidayatullah dan Yayasan Haji Karim Oei, Jakarta, 6 Mei.

--- (2000a). “Reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa”, makalah diajukan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional dengan tema “Mengawali Abad ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa”, diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesia bekerjasama dengan Jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin, di Makassar, 1-5 Agustus 2000.

--- (2000b). “Kebudayaan Nasional sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa”, makalah dalam Seminar Sehari tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Bhineka Tunggal Ika, diselenggarakan oleh DPP Badan Interaksi Sosial Masyarakat (DPP-BISMA) di Jakarta, 25 November.

--- (2002). “Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2002”, Perencanaan Pembangunan. Januari-Maret 2003, hlm. 10-15.

--- (2003a). “Merancang Masa Depan Indonesia di Tengah Tantangan Globalisasi dan Demokratisasi”, makalah diajukan dalam Seminar Nasional Merancang Masa Depan Indonesia di Tengah Tantangan Globalisasi dan Demokratisasi, diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FISIP-UI di Depok, 30-31 Januari.

--- (2003b). 4. “Membangun Kebudayaan Nasional”, majalah Perencanaan Pembangunan, No.31, April-Juni 2003, hlm. 42-48.

--- (2003c). “Masalah Psikososial, Pandangan Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa, dan Membangun Jiwa Bangsa”, makalah diajukan pada Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa II di Jakarta, 9-11 Oktober.

Swasono, S.E. (2003a). “Pluralisme, Mutualisme dan Semangat Bersatu: Mempertanyakan Jatidiri Bangsa”, makalah utama diajukan pada Dies Natalis ke-57 Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta 25 Februari 2003.

Swasono, S.E. (2003b). Kemandirian Bangsa, Tantangan Perjuangan dan Entrepreneurship Indonesia. Yogyakarta: Universitas Janabadra.

Tambunan, A.S.S. (2002). UUD 1945 Sudah Diganti Menjadi UUD 2002 Tanpa Mandat Khusus Rakyat. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku.

Penyederhanaan Parpol dan Demokrasi

2010-06-18T18:14:00.001+07:00

Oleh M Sabil Rachman (Wakil Ketua Umum DPP AMPI, peserta program S-3 Ilmu Politik UI)

Hari-hari ini, usulan tentang penyederhanaan partai politik sudah mulai ramai diperdebatkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga saat menutup Rakornas Legislator Partai Golkar, 6 Juni 2010, di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, menegaskan bahwa penyederhanaan partai politik merupakan agenda mendesak untuk meningkatkan kinerja parlemen.

Pernyataan tersebut memperkuat komitmen Partai Golkar yang dalam rakornas tersebut diharapkan memelopori upaya penyederhanaan parpol dengan menaikkan angka parliamentary threshold (PT) menjadi lima persen. Penetapan itu secara alami bisa mengurangi jumlah parpol di Indonesia sehingga stabilitas politik dan pendewasaan demokrasi bisa ditata sejak dini. Gagasan ini tampaknya bisa terwujud mengingat Partai Demokrat, kekuatan politik terbesar di parlemen, saat ini telah memberikan isyarat dukungan.

Rencana itu sendiri telah mendapat tanggapan luas dari publik. Partai-partai kecil yang pada Pemilu 2009 gagal mencapai target 2,5 persen, sejak dini bereaksi menolak gagasan tersebut. Penyederhanaan parpol dianggap cermin dari arogansi parpol besar, terutama Partai Demokrat dan Partai Golkar. Beberapa akademisi juga menuduh gagasan itu adalah indikasi kepanikan parpol besar yang tidak siap berkompetisi. Bahkan, ada yang mengkhawatirkan bahwa menaikkan angka PT hingga lima persen berpotensi menghambat kebebasan politik dan mencederai demokrasi. Benarkah?

Rasional

Penyederhanaan parpol merupakan agenda rasionalisasi politik. Sejak Orde Baru tumbang, politik dan reformasi dilanda euforia yang luar biasa. Tapi, ternyata ini bukan berita gembira. Kebebasan politik dan reformasi yang semestinya menggaransi kemajuan dan kesejahteraan, dalam kenyataannya tidak terbukti. Pradjarto (2002) mencatat bahwa reformasi telah disalahtafsirkan. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, misalnya, reformasi berarti seorang pemimpin bisa dipaksa lengser dengan kekuatan rakyat yang besar dan brutal meski kesalahannya belum bisa dibuktikan.

Studi Alfred Stepan (1978) tentang nasib megara-negara yang mengalami transisi politik di Amerika Latin tahun 1970-an memberikan sinyal bahwa kebebasan politik tanpa dilandasi kesadaran kritis justru mempertaruhkan demokrasi itu sendiri. Stepan mencatat bahwa 70 persen negara yang menghadapi transisi politik gagal menggapai demokrasi. Sebaliknya, negara-negara itu malah kembali terperangkap dalam jebakan otoriterisme karena kekuasaan memerlukan stabilitas dan eifisiensi.

Banyaknya parpol di negeri ini tidak otomatis merupakan cermin tingginya semangat berdemokrasi di kalangan elite politik. Kemudahan mendirikan parpol menstimulasi elite untuk berlomba memperebutkan kekuasaan tanpa pertimbangan matang. Banyak parpol didirikan tanpa elaborasi ideologi yang jelas dan visi yang terukur serta aplikatif. Infrastruktur kelembagaan parpol dan basis konstituennya lemah sehingga gagal membangun kekuatan politik yang pantas diperhitungkan.

Sialnya, avonturisme elite ini mendapat dukungan dari rakyat yang belum lepas dari jebakan patronase politik. Di banyak daerah, pilihan politik rakyat sering didasarkan pada tampilan luar seperti isu agama, suku, dan entitas budaya. Ideologi dan isu yang menjadi basis pelembagaan politik sering masih menjadi faktor sekunder.

Jika demikian, penyederhanaan parpol menjadi agenda mendesak untuk mendorong lahirnya rasionalisasi politik. Intinya adalah bahwa kebebasan berpolitik bukanlah modal tunggal untuk meraih kekuasaan. Kebebasan politik juga harus dibangun atas kesadaran rasional bahwa dukungan publik hanya mungkin diberikan jika suatu kekuatan politik bisa memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu (1) kemampuan untuk memetakan konstituen (party rooting); (2) adanya pengakuan dari publik (party legitimacy); (3) tersedianya aturan dan regulasi yang jelas (rule and regulation) dan kemampuan untuk bersaing (competitiveness) (Wicipto Setiadi, 2010).

Pemenuhan keempat syarat itu dan disertai kemampuan finansial menjadi garansi penting bagi suatu kekuatan politik untuk mendapat dukungan publik. Parpol juga bisa menjalankan perannya secara maksimal dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pemberadaban

Demokrasi, kata Leslie (1962), bersenyawakan kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice). Ketiganya harus dikembangkan secara simultan dan berimbang sehingga demokrasi bisa tumbuh secara wajar.

Berdasarkan pengalaman negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika ada aturan main. Demokrasi bukan berarti mendewakan kebebasan dan mengabaikan aturan main. Demokrasi kita tidak boleh lagi terperangkap dalam paham liberal yang memandang kebebasan dan kebahagiaan individu adalah segala-galanya. Demokrasi harus tumbuh dari sikap hormat setiap pelakunya terhadap aturan main (rule of law) yang telah disepakati.

Menguatnya basis rasionalitas dalam berpolitik menempatkan demokrasi sebagai medium pemberadaban. Hal itu antara lain diukur dari kesadaran setiap pelaku politik untuk menyadari kapasitas diri dan menguatnya sportivitas sebagai spirit dasar berkompetisi. Dengan demikian, kalah dalam politik bukan berarti kehilangan segala-galanya sehingga harus dilawan dengan segala cara, termasuk menggunakan kekerasan. Sebaliknya, demokrasi menempatkan pihak yang menang bukan sebagai "raja" atau "ratu", melainkan "pelayan" yang harus berlaku adil dengan menghindari tendensi dominasi dan diskriminasi.

Di samping itu, dambaan terhadap demokrasi hendaknya diintegrasikan dengan cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada titik ini, kita sepakat dengan gagasan penyederhanaan parpol sebagai strategi untuk menjamin stabilitas politik dan pemerintahan sehingga bangsa ini bisa segera bangkit dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan. ***

Sumber: Suara Karya

Kepedulian Soekarno pada Kemelaratan

2010-06-16T03:30:00.001+07:00

Oleh Prakoso Bhairawa Putera (Peneliti LIPI)

"Anak Belanda tidak pernah bermain dengan anak bumiputra. Mereka orang Barat yang putih seperti salju asli yang baik dan mereka memandang rendah kepadaku karena aku anak bumiputra atau inlander."

Pengalaman pahit ini dialami Bung Karno ketika bersekolah di Europeese Logere School. Kebencian Sang Putra Fajar terhadap sikap anak-anak Belanda yang terlalu meremehkan anak pribumi makin lama makin berkembang. Hal itu memengaruhi jiwa dan alam pikirannya untuk membenci penjajah Belanda. Bagi Bung Karno pribadi, itu penghinaan yang begitu menyakitkan.

Sejak saat itu ia bertekad untuk menuntut pengakuan atas bangsa dan memulihkan harga diri sendiri serta rakyatnya yang kemudian menjadi pendorong bagi setiap tindakannya. Sosok proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia (RI) ini harus melewati masa-masa sulit pada awal kehidupan.

Bung Karno dilahirkan pada 6 Juni 1901 di Blitar. Nama kelahirannya Kusno. Tapi, karena sakit-sakitan, maka sang ayah mengganti namanya menjadi Soekarno. Hal ini diungkapkan dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Karno adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata.

Terlepas dari itu semua, Bung Karno sangat memperhatikan orang miskin. Kemelaratan dan kemiskinan orang lain tidak luput dari perhatiannya. Sikap inilah yang menjadi energi penggerak bagi Bung Karno untuk memperjuangkan serta membela nasib rakyat miskin.

Bung Karno dengan lantangnya mengutuk segala bentuk kolonialisme dan kapitalisme. Dalam pandangannya, kedua hal tersebut akan melahirkan struktur masyarakat eksploitatif yang bermuara pada imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Bagi Bung Karno, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang Indonesia yang menghendaki kemerdekaan.

Di sisi lain, putra pasangan Raden Sukemi Sastrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai ini juga sangat membenci elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik lebih tinggi daripada orang lain. Elitisme bisa dipraktikkan oleh orang-orang pribumi terhadap bangsanya sendiri. Jika ini dibiarkan, akan terjadi perpecahan di antara kelompok masyarakat. Sistem kolonial dan sikap-sikap imperialisme pun akan lestari di bumi Indonesia.

Kematangan pola pikir Bung Karno makin terlihat jelas dengan bertambahnya usia. Ketertarikannya pada dunia politik untuk memperjuangkan semua rasa keterkurungan rakyat makin besar. Di rumah HOS Cokroaminoto, Bung Karno menggali semuanya. Di rumah pimpinan Sarikat Islam inilah ia mendapatkan pengalaman pertama mengenai gairah kebangsaan dan energi politik, yang kemudian rakyat dipersiapkan untuk melawan pemerintah kolonial secara terorganisasi.

Permainan politiknya pada era kebangkitan nasional membawa Bung Karno harus keluar-masuk penjara dan ia harus dibuang ke tempat-tempat terpencil karena sikap arogannya terhadap pemerintah kolonial. Sebagai tokoh pergerakan, dinding penjara dan penderitaan di pembuangan tidak melumpuhkan daya juangnya. Pada waktu menghadapi kesulitan, Bung Karno selalu mengatakan kepada dirinya sendiri, "Soekarno, kesakitan yang kau rasakan sekarang hanyalah kerikil di jalan raya menuju kemerdekaan. Langkahilah dia, kalau engkau jatuh karenanya, berdirilah engkau kembali dan terus berjalan."

Bung Karno berusaha untuk membuat bangsa Indonesia sama tinggi dan setara di dunia internasional. Ia pun mempersatukan semua suku bangsa menjadi satu bangsa: bangsa Indonesia. Kemudian Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang membawa misi menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan tidak membedakan suku dan sebagainya dalam satu kekuatan yang mahahebat. Bung Karno, melalui partainya, mewadahi perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita, yaitu tercapainya Indonesia merdeka secepat mungkin.

Dalam partainya Bung Karno mengedepankan paham kebangsaan yang benar dan mendalam. Ia ingin agar bangsa kita tetap menjadi subjek demokrasi, sehingga sumber daya politik dan ekonomi bisa dinikmati rakyat secara merata. Untuk mengembangkan partai yang didirikannya, Bung Karno mencetuskan ide tentang paham marhaenisme yang di dalamnya merupakan sintesis dari ajaran marxisme.

Marhaenisme mempunyai dasar sosiodemokrasi dan sosionasionalisme yang kuat. Sosiodemokrasi berusaha mencapai kesamaan yang berdasarkan gotong royong, sedangkan sosionasionalisme berupaya menanamkan asas kebangsaan yang berkemanusiaan. Tujuannya adalah mengangkat derajat manusia Indonesia dan menentang pengisapan tenaga seseorang oleh orang lain.

Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam mentalitas rakyat menghadapi penjajah. Kekuatan bangsa Eropa selama tiga setengah abad di Indonesia lenyap dipukul mundur oleh Jepang.

Namun, penjajah tetaplah penjajah. Kekejaman Jepang makin menyadarkan rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Di satu sisi ternyata Jepang berkata lain, harapan akan kemerdekaan yang diimpikan rakyat coba dihadirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang tujuannya untuk menarik simpati. Bung Karno sebagai tokoh berpengaruh bersama Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara ditunjuk Jepang untuk memimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dibentuk untuk mengerahkan kekuatan rakyat guna membantu perang Jepang.

Kehadiran Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Peristiwa Nagasaki dan Hiroshima membawa dampak baik bagi Indonesia. Setelah melalui pergulatan panjang dalam pencapaian kemerdekaan, akhirnya pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Bung Karno bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keinginan rakyat untuk bebas dari belenggu penjajahan dan merdeka tercapai. Bung Karno sendiri kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pertama.

Bung Karno merupakan figur yang mampu mempersatukan berbagai kelompok dan aliran politik. Sebagai seorang pemimpin bangsa, Bung Karno selalu menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Penempatan semangat kebangsaan dan penderitaan rakyat setidaknya telah menjadi bagian dari diri Bung Karno dalam pencapaian tujuan Indonesia merdeka. Pengalaman pahit menghadapi penjajah Belanda dan Jepang adalah sumber utama bagi Bung Karno untuk membawa Indonesia menjadi anti-Barat di kemudian hari.

Sayang sekali, inisiatif-inisiatif diplomasi Bung Karno terhenti di tengah jalan bersama usia tuanya dan kehidupan bangsanya sendiri. Sang Putra Fajar memang telah tiada, tetapi kita beruntung memiliki seseorang yang mampu memanifestasi hasrat rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dan setara di mata dunia internasional. Dan, di Blitar-lah Bung Karno beristirahat.

"Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kacamata benggalanya daripada masa yang akan datang" (Pidato 17 Agustus 1965). "Karena itu, segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: Terlepas dari perbedaan apa pun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan!" (Pidato 17 Agustus 1966) ***

Sumber: Suara Karya

Nilai Budaya dalam Bahasa Gambar Garin Nugroho

2010-06-16T02:31:00.001+07:00

Oleh Eka Fendri Putra

Beberapa waktu lalu, dalam sebuah diskusi tentang televisi, seorang peserta melontarkan pertanyaan. Kegelisahan yang dilontarkan adalah, kenapa belakangan ini, iklan televisi mempunyai tren yang sama. Tren dalam mengemas bahasa visual yang sama.

Semuanya nampak seragam. Ujung-ujungnya menyepakati, bahwa iklan televisi yang acapkali muncul belakangan ini, agaknya mengambil teknis tutur gambar yang sama. Pengambilan angle camera, hampir seragam. Memakai idiom-idiom dan teknis penciptaan yang kerap kali muncul dalam "film dan iklan-iklan yang pernah dibuat oleh sineas Garin Nugroho. Begitu besar, pengaruh Garin Nugroho dalam industri televisi nasional dari karya-karyanya?

Bisa demikian kuatkah? Yang pasti dalam industri film, Garin Nugroho memang telah diakui dengan puluhan penghargaan yang dikumpulkannya, untuk skala festival internasional. Dalam televisi, Garin Nugroho mempunyai karya-karya iklan televisi dengan bahasa gambarnya yang lain. Bahasa tuturnya yang sangat berbeda tersebut nampak dari iklan kampanye Pemilu, kenaikan tarif listrik, iklan mobil, dan iklan layanan masyarakat yang lain.

Dalam perkembangannya, iklan-iklan yang diproduksi Garin tersebut, diadopsi secara ide (bentuk pengambilan gambarnya), oleh iklan-iklan yang lain. Misalkan, iklan rokok, iklan kopi, iklan lembaga perbankan dan masih banyak lagi. Semuanya, mengambil ide dan gaya pengambilan bahasa gambar yang pernah dan sering dilakukan oleh Garin Nugroho.

Sehingga, yang pada akhirnya muncul adalah, gaya iklan dengan gambar-gambar yang sangat seragam. Keseragaman yang terus bertambah, terus menerus. Bahkan, pada akhirnya begitu terasa sulit untuk bisa menemukan mana yang karya Garin Nugroho asli, dan yang palsu. Ketakutannya adalah, beberapa waktu mendatang, akan terjadi booming bahasa gambar Garin di televisi.

Bisa dikatakan, bahwa sutradara Garin Nugroho, memang menjadi fenomena. Salah satu tonggak, sutradara paling berpengaruh di kawasan Asia. Dari karya-karyanya, senantiasa memunculkan keinginan-keinginan yang tak terbendung guna mengadopsinya.

Ada kekhasan, spefisikasi penuturan bahasa gambar, yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Gaya tutur gambar Garin Nugroho yang unik, senantiasa menimbulkan perspektif baru, dalam proses pengaktualan pesan di televisi. Dalam buku Membaca Garin Nugroho (Philiph Cheah - Tonny Trimarsanto, Pustaka Pelajar, 2009), tertangkap dan tersimpulkan makna bahwa, Garin Nugroho. Identifikasi realitas keseharian yang dimaksudkan di sini adalah, mengangkat nilai-nilai budaya paling kongkret dan riil dari nilai yang ada.

Dalam film-filmnya bias terbaca bahwa nilai-nilai cultural yang mengedepan tak lebih dari upaya untuk bias melihat beragam bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang lantas, dikonfrontasikan dengan realitas budaya pop, pendidikan politik dan terciptanya ketimpangan komunikasi. Pendapat itu mungkin benar, sebagian.

Namun, paling tidak ada perlunya dikedepankan pula, bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kritis yang justru melekat dalam industri televisi itu sendiri. Anatomi industri televisi, memang bisa dibaca dan diterjemahkan dalam beberapa bentuk kecenderungannya yang actual.

Pertama, industri televisi akan senantiasa berjalan terus dalam upaya pembaruan. Upaya untuk memperbaiki diri secara bentuk, adalah jalan yang seringkali ditempuh oleh televisi. Kondisi yang terus menerus berubah tersebut, telah menjadi keharusan yang tak bisa dikesampingkan. Pemirsa memang terus menerus membutuhkan, atau malah menuntut adanya gaya tutur baru yang lebih segar. Terlalu banyaknya bahasa tutur program televisi yang seragam, jelas menciptakan sebuah kejenuhan.

Kejenuhan yang akan menciptakan antiklimaks proses komunikasi pesan televisi. Lebih parahnya, antiklimaks tersebut akan menjadi dasar dari serangkaian tudingan yang selama ini diarahkan ke televisi. Upaya untuk bias menemukan bentuk pembaruan, memang sebuah strategi menghindari keseragaman.

Homogenitas televisi, akan muncul dengan cepat, dan butuh strategi pengupayaan heterogenitas ide. Ada nilai ekonomi yang tinggi. Kedua, industri televisi pada akhirnya dimaknai sebagai bangun sistem yang terus menerus, menghitung dirinya dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomis. Sehingga, hitungan setiap program adalah hitungan ekonomis.

Ketika ada sebuah kecenderungan yang mewabah dalam hal produksi program, maka dengan cepat akan menjadi bahan pertimbangan dalam setiap penayangan, dan produksi program. Produksi program yang dimaksudkan di sini, meliputi gaya penciptaan, pengambilan gambar dalam perspektif dan sudut-sudutnya, serta sistem produksi yang dipakainya.

Banyak dari pemilik modal, baik itu pengusaha, yayasan, ataupun departemen-departemen pemerintah yang seringkali menuntut pada banyak sutradara untuk bisa membuat karya seperti yang dikedepankan secara gambar oleh Garin Nugroho. Dan standarisasi program televisi dengan nilai estetika Garin Nugroho -pun menjadi sebuah patokan. Menjadi satu symbol yang terus menerus mengilhami beragam bentuk program televisi.

Terutama menyangkut esensi pesan, bentuk, perspektif gambar dan yang lain. Semuanya ingin disamakan tingkat pencapaiannya. Ideologi televisi senantiasa bertumbuh pada perspektifnya yang saling terkait, dalam system nilai yang mempengaruhi.

Sehingga, ketika pada saat ini banyak dijumpai beragam bentuk karya ala Garin Nugroho secara gambar, maka, bisa diungkap bahwa relasi kreativitas tersebut sebagai proses kreatif yang wajar. Dalam tradisi berkesenian, sebenarnya tak pernah terdapat satu ide kreatif yang benar-benar orisinal. Orisinalitas ide mencipta karya visual televisi, juga demikian. Pada kenyataannya tak ada yang baru.

Mungkin bahasa gambar Garin Nugroho pada saat ini boleh dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Tetapi, jika ditarik ke belakang, tetaplah juga merupakan ide hasil adaptasi karya yang pernah ada. Tak ada kebaruan yang orisinal. Ketika banyak bahasa gambar Garin Nugroho yang lantas dijiplak, itu akan menjadi hal yang wajar. Dalam arti, untuk didalam peta karya telvisi, Garin-lah yang memang pertama mengenalkannya. Namun, jika lantas disebut sebagai karya yagn sangat orisinal dari bahasa gambarnya, memang patut untuk dikaji ulang. Pada akhirnya, industri televisipun akan terus bergerak dan memperbarui dirinya dengan idiom dan perspektif yang baru. ***

Sumber: Suara Karya

Video Porno dan Moralitas Remaja

2010-06-15T17:40:00.000+07:00

Oleh Darwis SN (praktisi pendidikan, alumnus University of Adelaide, Australia)

Kasus beredarnya video mesum yang pemerannya diduga mirip artis ternama merupakan persoalan yang harus disikapi tegas oleh semua pihak. Upaya melindungi generasi muda dari proses dekadensi moral menjadi alasan kuat mengingat pelaku-pelaku yang diduga "beratraksi" dalam video itu adalah para figur publik (public figure) yang sedikit banyak menjadi contoh perilaku anak-anak muda kita.

Apa yang terjadi dengan video-video tersebut menunjukkan kemerosotan moral figur publik yang makin nyata. Mereka bukanlah pasangan suami-istri, sehingga hubungan intim yang mereka lakukan dikategorikan sebagai perzinaan. Perilaku mereka telah mendesakralisasi hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan dan dikhawatirkan merusak moral generasi muda yang mengidolakan mereka.

Jika dahulu perbuatan tersebut masih tertutup dan malu dilakukan, sekarang makin terbuka, bahkan ada yang bangga dengan perbuatan tersebut. Para artis tidak saja melakukan pornoaksi dan pornografi, tetapi juga perbuatan kriminal lain, seperti menyalahgunakan narkoba. Ini memberi andil pada keruntuhan moral bangsa. Sebab, sebagai figur publik, mereka diidolakan oleh anak muda sehingga apa yang mereka perbuat bisa ditiru.

Para artis bagaikan magnet yang mampu menyedot antusiasme dahsyat kalangan remaja kita. Soal idola, kata yang satu ini seolah-olah sudah mendarah daging dalam dunia remaja. Anehnya, kebanyakan tokoh yang diidolakan para remaja adalah kaum selebritas (penyanyi, bintang film, bintang iklan, model, pemain sinetron). Sikap mengidola ini bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi "pemujaan" sehingga tanpa sadar para remaja kemudian mengikuti gaya hidup para selebritas. Mulai dari soal pakaian, dandanan rambut, segala macam aksesori yang menempel, selera musik hingga pilihan-pilihan kegiatan yang dilakukan, semuanya ingin ditiru.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketika kaum selebritas dipandang sebagai teladan hidup. Tanpa bermaksud mengambinghitamkan keberadaan selebritas, namun kenyataannya memang tidak bisa dimungkiri bahwa dunia selebritas tak sepi dari berbagai kehidupan glamor, pesta, bahkan tak sedikit yang nyenggol-nyenggol narkoba dan seks bebas. Masih bagus kalau selebritas yang diidolakan itu terbilang "bersih" dari hal-hal semacam itu. Namun, kalau yang diidolakan itu doyan pesta (narkoba maupun seks), bagaimana jadinya remaja kita jika mencontek perilaku mereka. Ekspresi yang berlebihan dalam memperlakukan idola ini bukan tidak mungkin dapat menjebak remaja hidup di bawah bayang-bayang "keagungan" sang idola.

Hal ini dikhawatirkan membuat remaja tak bisa menjadi dirinya sendiri (mandiri). Kerinduan masyarakat terhadap kehadiran sang idola, sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah. Secara psikologis, ia merupakan "penampakan" dari proses identifikasi dan pencarian jati diri. Fenomena normal dan universal itu terutama menggejala di kalangan remaja. Sebagai anak baru gede (ABG), mereka butuh figur nyata yang layak dikagumi dan diteladani. Karena itu, dalam batas-batas sebagai sebuah gejala perkembangan kejiwaan, sesungguhnya tidak ada hal yang perlu dirisaukan.

Masalahnya kemudian menjadi rumit dan mencemaskan manakala fenomena psikologis yang normal dan universal itu ditunggangi dan dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat struktural, baik yang datangnya dari pusat kekuasaan yang cenderung hegemonistik maupun dari jaringan kepentingan bisnis yang cenderung monopolistik. Dalam kondisi begitu, kekaguman orang pada sosok tertentu sudah tidak jujur lagi. Hal itu penuh kepalsuan, sarat dengan rekayasa, dan cenderung hipokrit dan irasional. Produk seni pun tidak lagi mengacu kepada keluhuran nilai-nilai estetika, etika, dan agama. Bahkan yang berlangsung sebaliknya. Nilai-nilai estetika, etika, dan agama sengaja ditenggelamkan demi mengumbar syahwat "keserbabolehan" alias permisivisme.

Tak disangkal lagi, televisi dan dunia maya (internet) kini menempati posisi yang demikian strategis. Pada posisi itu, kedua media ini, menurut Neil Postman, telah menjadi agen yang punya "kekuatan magnetis", mampu menyedot sejumlah orang untuk menjadi "pengguna yang tekun", pemirsa yang betah berjam-jam memelototi layar kaca dan berselancar di dunia maya. Sebagai instrumen terpenting dalam kebudayaan massa, pengelola program mengemas dan mendesain dengan rapi lewat berlapis-lapis citra selebritas. Apa yang dilakukan, dimakan, dikenakan, dan dibeli oleh sang idola menjadi hal yang terlampau penting untuk dilewatkan publik penggemarnya. Kepentingan para pebisnis tampak kental di situ.

Media massa remaja (majalah maupun media online) yang mengekspose kaum selebritas bisa dipastikan kebanjiran iklan lantaran pembacanya memang banyak. Berawal dari rasa ingin tahu seseorang terhadap orang lain yang begitu besar, para pebisnis pun menangkap peluang tersebut. Lihatlah di berbagai majalah remaja, yang paling banyak diekspose adalah kaum selebritas. Dari mulai gosip, gaya hidup, sampai karier mereka, semuanya ditampilkan.

Betapa berderetnya berita yang menampilkan dunia kaum glamor ini. Meski bukan berita besar, semisal berita selebritas yang berulang tahun, seputar koleksi sepatu, tas, topi, ikat pinggang atau bagaimana mereka menikmati liburan, semua menjadi berita yang laku keras diserbu penggemar. Semua itu dibuat seolah-olah memang agar para remaja memasangnya sebagai idola. Awalnya bisa saja hanya sekadar simpati, tapi lama-kelamaan, karena terus diekspos dengan hebohnya, maka perasaan mengidola itu jadi kian kental. Yang juga tak kalah mengkhawatirkan, yakni remaja kita terus dibuai dengan berita-berita "sampah" yang memang tidak ada hubungannya dengan persoalan kehidupan manusia yang berat dan kritis.

Remaja pun dirasuki jiwa ketidakpedulian terhadap kondisi sekelilingnya. Daripada uang ratusan ribu dipakai menonton konser yang senangnya sesaat misalnya, kalau dana itu disumbangkan untuk teman-teman mereka yang kelaparan di pengungsian akibat bencana, tentu akan lebih bermanfaat dan melatih remaja untuk memiliki solidaritas. Mengapa media yang ada tidak menjadi jalan bagi bangkitnya sikap kepedulian mereka terhadap sesama ketimbang menawarkan banyak hal yang membuat remaja berpikir dan bersikap individualis, tak mau tahu apa yang terjadi di sekelilingnya?

Bagi mereka, yang penting happy. Ini tentu berbahaya bagi pertumbuhan kepribadian mereka ke depan. Sebab, bukankah masa depan suatu bangsa terletak di tangan para generasi muda? Jika kini banyak generasi muda yang rusak, akan jadi apa bangsa ini kelak? Akankah bangsa ini nanti kita serahkan kepada generasi seperti itu? Generasi yang hanya memikirkan kesenangan sendiri, tanpa mau peduli terhadap nasib orang lain? ***

Sumber: suarakarya-online

Indonesia, Tenunan yang Robek

2010-06-15T17:27:00.000+07:00

Yudi Latif (Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan)

Entah mengapa saya mulai sangsi dengan janji demokrasi di negeri ini. Dari penjelajahan setiap pekan mengarungi cakrawala Nusantara, dari jarak dekat dengan bau keringat dan kaki kebangsaan, dengan mudah kupergoki retakan-retakan dari arsitektur kenegaraan kita. Dua belas tahun setelah reformasi demokratis digulirkan, Indonesia adalah tenunan yang robek, karena simpul yang rapuh.

Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatera Utara, kebeningan air kearifan memang masih tersisa, tetapi polusi yang ditimbulkan oleh limbah politik kian mendekat mengancam ketahanan ekosistem kebudayaan. Tentu merisaukan, karena Indonesia adalah pertautan politik dari keragaman budaya. Jika politik sebagai simpul pertautan itu rapuh, kekayaan warisan budaya Nusantara itu tidak bisa diikat menjadi sapu lidi yang kuat, tetapi sekadar serpihan lidi yang berserak, mudah patah.

Indonesia lebih merupakan state-nation ketimbang nation-state. Dasar mengada dari bangsa ini tidak lain karena eksistensi negara. Bangsa Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan budaya, agama, dan etnisitas, melainkan karena adanya negara persatuan, yang menampung cita-cita politik bersama, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang menjadi faktor pemecah-belah bangsa. Dengan demikian, lebih dari negara mana pun di muka bumi ini, politik kenegaraan bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa.

Arsitektur politik kenegaraan yang secara tepat-guna sanggup mempertautkan kemajemukan Indonesia sebagai nations-in-nation adalah desain negara kekeluargaan. Secara bertepatan, pendiri bangsa, dengan keragaman garis ideologisnya, memiliki pertautan dalam idealisasi terhadap nilai kekeluargaan. Konsepsi negara kekeluargaan ini tidaklah bercorak tunggal, tetapi adalah perpaduan dari banyak unsur: paham kesatuan kawula dan gusti dalam konsepsi tradisi (khususnya Jawa), konsepsi kekeluargaan Hakkoo Itjiu Jepang, perspektif Islam tentang ketidakterpisahan individu dan masyarakat (fardu ain dan fardu kifayah), perspektif sosialis kasih Kristiani, populisme radikal ala Soekarno maupun demokrasi sosial ala Hatta, dan terlebih lagi paham integralisme konservatif ala Soepomo.

Dasar idealisasi paham kekeluargaan itu pula yang membuat Soekarno tiba pada kerucut pendapat, sekiranya Pancasila itu diperas menjadi satu sila, hal itu bernama ”gotong royong”. Maknanya, keseluruhan sila-sila Pancasila itu dijiwai semangat kekeluargaan: ketuhanan secara kekeluargaan (yang berkebudayaan lapang dan toleran); kemanusiaan universal secara kekeluargaan (yang adil dan beradab); persatuan kebangsaan secara kekeluargaan (Bhinneka Tunggal Ika); demokrasi-kerakyatan secara kekeluargaan (permusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan); serta keadilan ekonomi secara kekeluargaan (usaha bersama dan miliki bersama).

Dengan demikian, semangat kekeluargaan merupakan cetakan dasar (archetype) dan karakter ideal keindonesiaan. Ia bukan saja dasar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menuntun ke arah mana bangsa ini harus berjalan. Dalam istilah Soekarno, kekeluargaan adalah ”meja statis” dan ”leitstar dinamis”, yang mempersatukan dan memandukan.

Oleh karena kekeluargaan merupakan jantung keindonesiaan, kehilangan semangat kekeluargaan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia merupakan kehilangan segala-galanya. Kehilangan yang membuat biduk perahu kebangsaan limbung, terombang-ambing gelombang perubahan tanpa jangkar dan arah-tujuan.

Jika demokrasi Indonesia kian diragukan kemaslahatannya, tak lain karena perkembangan demokrasi itu cenderung tercerabut dari jiwa kekeluargaan. Peraturan daerah berbasis eksklusivisme keagamaan bersitumbuh menikam jiwa ketuhanan yang berkebudayaan; lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab; tribalisme, nepotisme, dan pemujaan putra daerah menguat dalam pemilu kepala daerah melemahkan persatuan kebangsaan; anggota parlemen bergotong royong menjarah keuangan rakyat, memperjuangan ”dana aspirasi” seraya mengabaikan aspirasi rakyat, melupakan kegotongroyongan berdasarkan hikmah kebijaksanaan; ekspansi neoliberalisme, kesenjangan sosial dan tindak korupsi melebar menjegal keadilan sosial.

Demokrasi yang dijalankan justru memutar jarum jam ke belakang, membawa kembali rakyat pada periode prapolitik, saat terkungkung dalam hukum besi sejarah survival of the fittest dan idol of the tribe. Ada jarak yang lebar antara voices dan choices; antara apa yang diargumentasikan dengan pilihan institusi dan kebijakan yang diambil. Demokrasi yang diidealkan sebagai wahana untuk memperjuangkan kesetaraan dan persaudaraan lewat pengorganisasian kepentingan kolektif justru menjadi instrumen bagi kepentingan privat.

Distorsi ini terjadi karena orang-orang bekerja dari politik, bukan untuk politik. Di sinilah pintu masuk bagi persekongkolan antara pengusaha hitam dan politisi hitam dalam proses institutional crafting dan legal drafting. Suatu penyanderaan demokrasi yang mengarah pada legalisasi kejahatan. Tiba-tiba saja nubuat Pramoedya Ananta Toer dalam Rumah Kaca menjadi kenyataan, ”Akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.”

Mengarungi Nusantara dari ufuk ke ufuk menerbitkan fajar keinsafan akan kekuatan ragawi keindonesiaan yang terancam lumpuh oleh kanker otak kebangsaan. Merenda kembali tenunan robek keindonesiaan memerlukan penyehatan pada pusat saraf politik kenegaraan, dengan menginfuskan kembali semangat kekeluargaan. ***

Sumber: Kompas

Media dan Masyarakat Mabuk Pornografi

2010-06-15T17:21:00.000+07:00

Idy Muzayyad (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat)

Aneh kalau ada media massa yang tak memberitakan perihal heboh peredaran video adegan hubungan intim yang disebut-sebut mirip Ariel “Peterpan”- Luna Maya dan Ariel “Peterpan”- Cut Tari.

Media massa di Tanah Air hari-hari ini riuh-ramai mengabarkan berita heboh tersebut. Maklum, objek berita adalah para pesohor, selebritas, figur publik di negeri ini. Namun, sejak kabar tersebut mula-mula menyeruak, terasa sekali pemberitaannya sangat berlebihan. Terutama sekali media massa televisi,khususnya infotainment (berita hiburan). Diakui atau tidak, televisi sangat “berjasa” dalam penyebarluasan kabar keberadaan video tersebut. Jangankan bagi masyarakat di kota-kota besar, seseorang di ujung pelosok negeri ini–yang tak terjangkau jaringan internet–pun akhirnya tahu keberadaan video tersebut. Bukan dari media surat kabar, melainkan dari pesawat televisi yang barangkali hampir semua penduduk negara ini memilikinya.

Jangan salahkan masyarakat jika mereka penasaran lalu berusaha mendapatkan salinan video dewasa tersebut, apa pun caranya. Jangan salahkan masyarakat pula jika mereka seperti tak henti-henti membicarakan perihal film itu. Sebab, media massa, terutama sekali televisi (infotainment), pun nyaris tiada henti menayangkan hasil reportasenya terkait video itu. Infotainment seperti sedang mendapat berita besar, layaknya media kategori news saat heboh kasus skandal Bank Century mengemuka beberapa bulan lalu.Tiap media seperti sedang adu kemampuan merebut perhatian publik.

Caranya, tentu, berusaha sebisa mungkin menampilkan berita paling eksklusif,menarik,dan sensasional. Sebuah stasiun televisi bahkan membuat program khusus, yang secara khusus pula membahas topik hangat Ariel-Luna-Cut Tari.

*** Alhasil,pemberitaan-pemberitaan itu belakangan tak sekadar terasa sangat berlebihan,tetapi juga mulai menabrak nilai-nilai agama, norma, dan rasa kesusilaan yang berkembang di masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Beberapa stasiun televisi tidak membuat kategorisasi pemberitaan sehingga tayangantayangan tentang Ariel-Luna-Cut Tari itu dapat ditonton semua orang dari segala umur. Padahal, dalam Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 ayat 1 tegas disebutkan: isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anakanak dan remaja,dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Tidak hanya itu. Meski pihak berwenang belum membuat keputusan resmi terkait video tersebut, media infotainment sudah sedemikian jauh melangkah. “Liputan investigasi” mereka seakan jauh melampaui hasil yang telah didapat pihak berwenang dan makin terasa ada upaya media massa untuk mencoba meluaskan obyek pemberitaan ke pihak yang tidak relevan alias tidak ada/jauh kaitannya dengan persoalan.Misalnya, mereka sengaja melibatkan atau mengeksploitasi pernyataan keluarga/ kerabat para selebritas yang diduga tampil dalam video dewasa itu. Hal yang terjadi kemudian,bukannya mengarahkan pemberitaan pada upaya pengusutan terkait siapa-siapa yang dianggap melanggar hukum, tetapi lebih berupaya memperluas cakupan pemberitaan pada hal-hal yang tidak terkait.

Jika kondisi ini terus berlangsung, dapat dipastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam video tersebut, yakni pelaku/pemeran ataupun penyebar, tak akan pernah terungkap. Maka, fungsi lembaga penyiaran seperti disebutkan pula dalam UU Penyiaran “sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial” tidak akan pernah terwujud. Lalu, apabila situasinya sudah demikian, pemberitaan hanya akan berisi isu,gosip,kabar burung yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.Padahal, pemberitaan dalam bentuk apa pun harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU Penyiaran Pasal 42).

Semestinya, dalam bekerja, para jurnalis–termasuk jurnalis infotainment–patuh pada UU Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 5 (1): “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.” Lalu, seperti ditegaskan pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Pasal 4: “Wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”Penafsiran cabul di sini adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi. Lalu, menyaksikan sejumlah tayangan infotainment,tidak jarang ditemukan penayangan foto atau cuplikan adegan dari video dewasa itu.

Ini jelas bertentangan dengan UU Penyiaran seperti disebutkan pada Pasal 36 (5) huruf b, yakni isi siaran dilarang “menonjolkan unsur cabul”. Sebab, selain tidak memberikan pendidikan yang baik pada masyarakat, tayangantayangan semacam itu berpotensi memancing rasa ingin tahu khalayak untuk kemudian memburu video itu. Hasilnya,tampak dalam sepekan terakhir, masyarakat seperti sedang mabuk pornografi; nyaris setiap hari media televisi menjejali masyarakat dengan tayangan-tayangan seputar video adegan dewasa itu. Razia telepon seluler pun digelar di sekolahsekolah. Memang, tak ada media massa yang menampilkan sebagian atau keseluruhan video itu secara vulgar.Namun, pemberitaan bertubi-tubi seolah telah membuat masyarakat menjadi mabuk kepayang.

*** Pemberitaan berlebihan yang dilakukan media massa,utamanya televisi, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan peringkat yang tujuannya menarik pengiklan sebanyak-banyaknya. Namun, hal tersebut seharusnya tidak mengabaikan nilai, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bersama bahwa siaran televisi merupakan siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak.Maka,penyelenggara penyiaran juga turut ber-tanggung jawab menjaga nilai moral, tata susila,dan budaya. Di pihak lain, masyarakat sebagai konsumen media tidak dapat menerima begitu saja keadaan.

Khalayak tidak bisa hanya diam dan menikmati apa pun tayangan yang disuguhkan penyelenggara penyiaran. Masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendorong penyelenggara penyiaran untuk membuat tayangan yang berkualitas dan mendidik. Konstitusi memberikan ruang seluas- luasnya bagi setiap warga negara Indonesia untuk berperan aktif dalam hal ini.Dalam UU Penyiaran Pasal 52 (3) disebutkan: ”Masyarakat… dapatmengajukankeberatan terhadap program dan/ atau isi siaran yang merugikan.

” Maknanya, masyarakat memiliki hak dan kewajiban penuh untuk mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran. Bagus atau tidak sebuah tayangan bukan semata tanggung jawab penyelenggara media, tetapi juga masyarakat.(*)

Sumber: seputar-indonesia.com

Alangkah Lanturnya Negeriku Ini

2010-06-15T17:13:00.001+07:00

Oleh Arswendo Atmowiloto (Budayawan)

Negeriku ini ternyata bukan hanya lucu,tapi juga lantur, untuk tidak mengatakan ngawur. Lantur dalam arti menyimpang, berkepanjangan, bahkan tersesat. Baik dalam percakapan atau angan-angan.

Kasus menyebarnya video mesum yang diperankan mirip artis memberi gambaran betapa jauh melanturnya tanggapan yang terdengar atau terbaca. Sorotan dan seretan arus perbincangan dan tindakan yang dilakukan menggambarkan ketegangan dan pembelaan diri yang berlebihan. Reaksi spontan mungkin memang memancing sikap super-reaksi, tapi agaknya kurang lucu kalau terus berkelanjutan.

Komisi dan Bukan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan teguran dan melarang media untuk menampilkan cuplikan dari video dalam pemberitaannya. Kalau ini dilaksanakan, serta-merta para awak media mengkhianati unsur utama dalam pemberitaan: menyajikan data dan fakta. Agak ganjil dan mustahil bahwa ini menjadi pendekatan mengatur media massa. Sejak kapan ada anjuran untuk mengkhianati tugas dan kewajiban? Apa salahnya menampilkan sosok mirip Cut Tari yang sedang berbaring masih dengan busana lengkap, yang ada dalam adegan itu?

Akan lain soalnya kalau yang ditampilkan, dicuplik, adalah adegan setelah itu ketika diserbu lelaki telanjang. Hal terakhir ini jelas dilarang,tak usah dari adegan materi tersebut,ketelanjangan seperti itu saja tidak boleh disebarkan oleh media. Dengan menghapus semua kemungkinan materi,sungguh menggelikan dan melantur. Karena menyalahkan semuanya, dan bukan bagian yang harus disalahkan, yang melanggar tata krama dan tata nilai yang disepakati. Itulah yang ada dalam pasal-pasal, sehingga jelas mana yang dilanggar dan mana yang tidak. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga aneh.Imbauannya agar artis pelaku meminta maaf dan perbuatan mereka tidak ditiru.

Bagaimana bisa menyuarakan jangan ditiru kalau tidak memberitahukan apa yang jangan? “Bukan komisi” juga melakukan razia di sekolah,menggeledah ponsel yang diduga menyimpan adegan tersebut.Kalau ada,bukankah bapak dan ibu guru malah dapat kesempatan melihat? Apakah ini tidak mengganggu efektivitas belajar mengajar, di samping pelaksanaan yang terencana ini juga mudah diantisipasi siswa-siswi? Sama juga pertanyaan lanjutan, apakah akan ada razia ponsel untuk masyarakat umum,karena mereka yang menyimpan video haram bisa dikenai pasal pelanggaran? Berapa puluh juta yang akan diperiksa?

Saya tidak mengatakan razia tak boleh dilakukan,namun reaksi yang berlebihan seperti itu tidak akan efektif.Kecuali kalau tujuannya sekadar pamer dan biar terlihat tanggap. Saya tidak antipati teguran KPI, tapi hendaknya hal itu tidak melebar ke wilayah yang akan menelikung diri sendiri. Persoalan negeri ini sekarang adalah ramainya reaksi atas beredarnya cerita visual tak senonoh yang diperankan orang-orang mirip artis. Ini yang harus diatasi dengan cara-cara yang tidak menambah bantah-membantah dan menjadi persoalan baru, sehingga pokok masalah menjadi terabaikan.

Seks dan Bukan

Dalam kasus ini seyogianya kita fokus pada video itu dulu.Siapa pelaku sebenarnya, bagaimana bisa tersebar, diutamakan untuk ditangani. Untuk yang terakhir, bagaimana bisa tersebar—bukan menyebar karena ada kesengajaan— rasa-rasanya tidak mudah.Bahkan terlalu dini kalau Kemenkominfo mengatakan menemukan jejak dan bisa melacak.Kecuali, tentu, seperti yang lain: demi terlihat siap memberikan komentar. Ini bisa menyesatkan, melanturkan persoalan yang sebenarnya.

Untuk keberhasilan penanganan masalah itu di negeri ini tak bisa kita andalkan reaksi-reaksi spontan belaka,melainkan harus sudah tertata dan terlaksana dengan contoh sebelumnya. Sekadar perbandingan, kalau saja ”kasus Koja” ditegakkan dan ditegaskan dalam pemberitaan yang melanggar pasal mengenai kekerasan, akan lain gemanya dengan peringatan yang sekarang ini. Rasa-rasanya tak ada media yang tak melanggar aturan tentang menyiarkan kekerasan, kemudian terlupakan. Barang kali ini memang menegaskan bahwa urusan seks selalu lebih menarik dibandingkan urusan bukan seks. Hal yang sama bisa dilakukan mengenai razia di sekolah-sekolah.

Tak ada yang salah dengan itu, kecuali kalau hanya berlaku sesaat dan hanya berlaku untuk ponsel dan bukan isi tas—yang bisa saja menyimpan bahaya lain yang lebih gamrat—bahasa anak sekolah untuk gawat—semisal narkoba.Atau juga penggerebekan lapak penjual video porno, yang memang harus dilakukan.Ini semua contoh bagaimana negeriku menyikapi pelanggaran dan menindak secara konsisten. Menjadi mengkha-watirkan, bukan sekadar memprihatinkan, kalau realitas empiris menunjukkan hal yang berbeda. Paling tidak tak terselesaikan secara tuntas. Kita tak pernah tahu bagaimana akhir kasus kekerasan di Koja,atau di Duri Kosambi,Tangerang; atau di tempat lain.

Yang ingar-bingar pada awalnya, kemudian seolah sampah yang disembunyikan di bawah karpet.Penyelesaian yang sementara, tapi sebenarnya hanya menyembunyikan dengan alasan SARA atau lainnya. Hal yang sama bisa terjadi dengan kasus video ini. Begitu tinggi dan terus meninggi persoalan panas dan tidak pantas ini, melantur ke berbagai pendekatan dan kebijakan, namun bisa tiba-tiba berhenti. Negeri ini cukup puas membuai diri dengan bualan yang ada. Seolah dengan meludah ketika mengendus bau busuk, merasa telah mengenyahkan persoalan. Bagaimana dengan asal usul bau busuk,mungkin bangkai tikus atau mayat manusia, bukan menjadi bahasan serius.

Untuk sementara agaknya akan begitu,kalau tidak sejak awal kita meluruskan pengertian masalah pornografi, masalah pribadi, masalah publik, masalah penafsir moral secara resmi. Untuk sementara akan tetap begitu, sampai munculnya kasus lain yang lebih berani dan lebih syur.Dan negeriku ini menyelesaikan dengan melantur.(*)

Sumber: seputar-indonesia.com

Bali Dalam Kancah Budaya Massa

2010-06-12T10:44:00.000+07:00

SEBUAH buku tentang Bali kembali terbit. Judulnya ‘Bali dalam Kuasa Politik’, oleh I Nyoman Darma Putra (INDP), ahli Cultural Studies FS Unud, yang kini tengah menjadi pengajar sekaligus tengah mengikuti Postdoctoral Reseach Fellowship di School of Languages and Camparative Cultural Studies University of Queensland, Australia. Buku ini merupakan kumpulan dari sejumlah tulisan yang pernah disajikan di forum lokal, nasional maupun internasional, dengan sejumlah penyempurnaan dan penyesuaian.

Buku ini membahas ’sejarah Bali kontemporer’, tentang Bali dalam kuasa politik: dari peristiwa Puputan Badung (1906) sampai peristiwa bom Bali (2002, 2005), dari geguritan I Nengah Jimbaran karya Cokorda Denpasar sampai lagu pop Bali ‘Sarinem Neha Nehi’ oleh Bayu Kasta Warsa (Bayu KW), dari masyarakat homogen hingga multikultur, dari Baliseering hingga ajeg Bali. Buku ini tidak memiliki pretensi sejarah, namun demikian sangat banyak memuat informasi tentang peristiwa aktual yang terjadi sepanjang abad XX, yang boleh jadi sangat berguna untuk menyusun suatu sejarah Bali yang lebih utuh.

Sejumlah aspek kebudayaan Bali dibedah dari sudut pandang cultural studies. Dalam pandangan ini, kebudayaan lebih didefinisikan secara politik daripada estetik, demikian INDP mengutip John Storey, tokoh cultural studies terkemuka saat ini. ‘Menganalisis kebudayaan sebagai objek keindahan saja adalah pandangan dengan kaca mata kuda. Bagi cultural studies, kebudayaan merupakan arena pertarungan berbagai kepentingan, vested interest, dan kekuasaan. Dengan kata lain, kebudayaan identik dengan pertarungan politik tiada henti antara kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai. Pemahaman kita akan lebih kongkret dan menyeluruh kalau kebudayaan dilihat sebagai produk politik.’

Dengan kerangka berpikir seperti itu INDP tampaknya ingin menawarkan satu pendekatan ‘baru’ terhadap fenomena kultural Bali, yang selama ini mungkin lebih banyak didekati secara estetik ketimbang politik, terutama oleh para penulis orang Bali. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukannya, INDP melihat banyak peristiwa dalam sejarah kebudayaan Bali yang bisa dijejerkan sebagai bukti besarnya intervensi politik di dalamnya, seperti perang Puputan Badung (1906), Puputan Klungkung (1908), perang memperebutkan kemerdekaan (1940-an), konflik dan kekerasan awal 1950-an sampai peristiwa ledakan bom yang kedua kalinya menimpa Bali apda 1 Oktober 2005.

Pencarian Identitas
Dalam buku ini, INDP mengatakan, “seperti halnya sejarah masyarakat etnik di mana pun di muka bumi ini, sejarah masyarakat Bali pun identik dengan sejarah pencarian dan rekonstruksi identitas. Dengan mengacu pada pendapat Madan Sarup, disebutkan bahwa identitas itu tidak pernah tetap, tidak utuh, tidak satu tetapi fabricated dan costructed, terus digodok dalam proses. ‘Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, yang statis, tetapi hal yang terus berubah dan dinamis. Identitas bukan pula singular, tetapi plural’.

Sejarah bagi kebanyakan orang Bali adalah berkaitan dengan sejarah genealogi, sebagaimana tertulis dalam babad-babad, prasasti, atau kisah lisan tentang para leluhur yang diterima secara turun-temurun dan diperlakukan sebagai mitos. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada abad ke-20 sampai awal abad ke-21, kejadian-kejadian dalam realitas kekinian sering kurang mendapatkan perhatian dan tidak dianggap sebagai ’sejarah’, karena kurang mempunyai nilai magis atau kurang bersifat genealogis.

Tidak banyak yang tahu, misalnya, bahwa gelar-gelar tradisional yang sering dibanggakan dan diagungkan saat ini, sebagiannya adalah hasil rekayasa pemerintah kolonial Belanda ketika mulai menguasai Bali secara penuh tahun 1908. Kalaupun ada yang mengetahui, kebanyakan di antaranya lebih memilih sikap acuh tak acuh, atau berpura-pura tidak tahu. Sementara itu hal paradoks justru timbul akibat sikap acuh tersebut, yaitu tumbuhnya feodalisme baru.

Seiring dengan makin beratnya tantangan globalisasi, orang Bali justru masih sering kali memilih berkonflik dengan sesama mereka sendiri, dengan berbagai alasan dan latar belakang. Sebuah sindiri untuk orang Bali kini pun diungkap, ‘ngadep tanah meli bakso’.

Masyarakat Bali kini tentu berbeda dengan masyarakat Bali tempo dulu. Perkembangan zaman dan globalisasi saat ini telah banyak membawa perubahan pada budaya Bali. Dengan demikian, apakah orang Bali masih memiliki identitas? Buku ini membicarakan upaya orang Bali mencari identitasnya, dari Baliseering di bawah pemerintahan kolonial Belanda sampai ajeg Bali di era globalisasi saat ini. Kalau ide Baliseering muncul tidak lama setelah peristiwa berdarah Puputan Klungkung (1908), ide ajeg Bali muncul juga tidak lama setelah peristiwa berdarah Bom Bali 12 Oktober 2002.

Budaya Massa
Sebagaimana diketahui, dalam pandangan cultural studies dan pascamodernisme, tidak ada pembedaan antara budaya elite dan budaya populer. Dalam cultural studies, kajian terhadap media massa merupakan hal yang utama. Dalam hal ini Bali sudah masuk dalam kancah budaya massa.

Buku ini menyoroti banyak aspek tentang kebudayaan Bali melalui representasinya dalam media massa, baik media cetak maupun elektronik (radio dan televisi), yang terbit dari awal abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Dari Surya Kanta yang terbit 1925 hingga Bali TV yang mulai tayang tahun 2002. Peranan media massa sebagai ’saksi sejarah’ dan sumber sejarah Bali kontemporer sangatlah penting. Tanpa itu mungkin sulit untuk merekonstruksi sejarah dan identitas Bali, seperti yang berhasil diungkapkan dalam buku ini.

Salah satu sumber kajian yang sangat penting adalah karya sastra (dalam hal ini karya sastra Bali) dan cikal bakal cultural studies adalah kajian pada karya sastra. Dalam pengertian luas, yang dimaksud dengan karya sastra Bali oleh INDP adalah karya sastra yang ditulis dengan bahasa Bali maupun Indonesia, tentang Bali oleh orang (sastrawan) Bali, baik dalam bentuk tradisional (geguritan) maupun modern (puisi, cerpen, novel, drama). Sementara yang dimaksudkannya dengan sastrawan Bali adalah para sastrawan kelahiran Bali dan sastrawan yang (pernah) menetap di Bali. Cakupan pembicaraannya dalam buku ini juga termasuk karya-karya para sastrawan yang berbicara tentang Bali, meskipun mereka tidak pernah menetap dalam waktu yang cukup lama di Bali.

Buku ini penting dibaca oleh mereka yang tertarik pada cultural studies atau yang ingin tahu perkembangan budaya massa dalam masyarakat Bali, kalau bukan oleh mereka yang senantiasa menyandarkan pemahaman sejarah Bali kontemporer berdasarkan sumber-sumber ‘resmi’ belaka. [b]

Judul : Bali dalam Kuasa Politik
Penulis : I Nyoman Darma Putra
Tebal : x + 236 halaman.
Penerbit : Arti Foundation, Juni 2008
***

Sumber: Bali Post Minggu

Dilarang, Pengguna Warnet Tetap Akses Video Porno

2010-06-09T17:47:00.001+07:00

Liputan6.com, Banten: Beredarnya video porno mirip artis Ariel "Peterpan", Luna Maya, dan Cut Tari menghebohkan jagat dunia hiburan Tanah Air. Tua, muda bahkan anak remaja pun dibuat penasaran. Bak kacang goreng, video tak layak tonton itu pun menyebar bak virus di musim hujan.

Berbagai warnet pun ramai dikunjungi. Para pengguna jasa internet di Banten, nekad mengakses sejumlah video mesum tersebut. Padahal, peringatan untuk tidak membuka situs porno terpampang di setiap unit komputer.

Sementara itu sebuah sekolah di Sumedang, Jawa Barat, merazia konten telepon genggam para siswanya. Satu persatu ponsel diperiksa dengan seksama. Namun karena diduga razia telah bocor, staf pengajar tidak menemukan satu pun video mesum [baca: Razia Bocor, Siswa Hapus Video].

Kini saatnya pemerintah turun tangan. Berbagai kebijakan termasuk pembatasan terhadap video mesum diperlukan agar moral generasi penerus bangsa tidak rusak.(WIL/AYB)

Unilever Hentikan Kontrak Luna

2010-06-09T17:44:00.001+07:00

Liputan6.com, Bekasi: PT Unilever Indonesia segera menghentikan kontrak kerja sama dengan Luna Maya sebagai bintang iklan sabun Lux. "Iklan selanjutnya akan memakai konsep baru dengan bintang global dari luar negeri," kata Kepala Humas Unilever Indonesia Maria Dewantini Dwianto di kantornya, Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/6).

Maria mengatakan, pihaknya telah menarik semua iklan Lux dari berbagai media yang menampilkan kemesraan antara Nazriel Ilham atau yang akrab disapa Ariel dengan Luna Maya. "PT Unilever juga menurunkan iklan billboard yang terpasang gambar Luna dan Ariel secara bertahap di berbagai kota besar di Indonesia," ujarnya.

Alasan pergantian model, kata dia, selain dilatarbelakangi masa kontrak kerja sama yang habis juga karena maraknya peredaran video mesum mirip Ariel dan Luna. "Sebelumnya, hasil survei menunjukkan iklan Lux yang dibintangi Luna dan Ariel terbukti disukai konsumen. Iklan memiliki kesan menarik dan lucu," kata dia.

PT Unilever telah melayangkan surat pemanggilan kepada Luna untuk menjelaskan terkait kebenaran film itu. "Kami menargetkan pertemuan dengan Luna dilakukan pekan ini," katanya. Iklan sabun Lux yang tayang di sejumlah TV, katanya, merupakan kategori jangka pendek yang berdurasi sekitar tiga bulan. Iklan dirilis sejak April dan berakhir pertengahan Juni 2010.

Wapres Prihatin Kasus Peredaran Film Porno

2010-06-09T17:40:00.002+07:00

Wakil Presiden Boediono menyatakan sangat prihatin dengan kasus beredarnya film porno yang diduga dilakukan oleh sejumlah artis.

"Bapak Wapres menyatakan rasa prihatin dengan beredarnya film porno itu," kata Mendiknas M Nuh kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikatakan usai mengikuti rapat Komite Pendidikan yang dipimpin Wapres Boediono dan diikuti Menkeu Agus Martowardoyo, Menag Suryadhama Ali, Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Menurut Nuh, Wapres memberi perhatian serius terhadap beredarnya film porno itu dan menyatakan sangat prihatin.

"Ditengah kita sedang membangun karakter bangsa, justru dinodai dengan film porno itu," kata mendiknas.

Wapres, kata Nuh, menekankan semakin pentingnya setiap masyarakat memiliki karakter bangsa yang kuat agar tidak melakukan hal yang tidak terpuji.

Dengan adanya film itu, kata Nuh, Wapres kembali mengingatan bahwa pembangunan karakter bangsa adalah sangat penting. ***

Sumber: id.news.yahoo.com

Budaya Pop dan Merebaknya Video Mesum Kaum Selebritis

2010-06-09T17:36:00.001+07:00

Setelah video mesum mirip Ariel Peterpan dan Luna Maya (LM) beredar, kini muncul kembali video serupa yang menampilkan adegan intim yang dimainkan mirip Ariel Peterpan (AP) dan Cut Tari (CT). Beberapa ahli atau pakar telematika pun menyatakan jika video tersebut memang asli dan bukan rekayasa.

"Bisa saya katakan, video ini asli dan nggak ada rekayasa. Ini juga belum diedit, ini lebih tidak terputus, beda dengan kasusnya video LM. Dari awal sampai akhir tetap sama," ujar pakar telematika, Abimanyu Wachjoewidajat, saat ditemui di Cilandak Town Square, Jakarta, Selasa (8/6) sore.

Namun meski begitu, Abimanyu belum berani mengatakan jika pelaku di dalam video tersebut adalah benar artis Cut Tari dan Ariel Peterpan. "Tapi saya bisa bilang jika kemiripan orang di dalam video tersebut mendekati 90-95 persen lah," ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan tokoh pria yang diduga sebagai Ariel Peterpan?

"Tokoh pria memang diambil lebih sedikit dari pada yang wanita. Dari sini pria lebih banyak melakukan ketidaksengajaan dalam penunjukkan mukanya. Pokoknya, posisi prianya lebih sedikit tampil daripada yang kasus di video LM," ujar Abimanyu.

Sejak video ini beredar, istilah Ariel Peterporn pun menjadi sebuah topik hangat yang banyak dibicarakan di Twitter. Bahkan, Ariel Peterpon pun merajai trending topics di Twitter. Sejak beberapa waktu yang lalu, Justin Bieber selalu menjadi trending topic tertinggi dalam Twitter, namun akhirnya nama Justin terkalahkan dengan santernya isu video mesum dengan pelaku mirip Ariel dan beberapa artis papan atas Indonesia.

Mungkin penggemar Justin Bieber merasa agak tidak rela idola mereka tergeser, tweet palsu yang ditengarai dibuat oleh penggemar Justin pun beredar luas. Di situ dibuat seolah-olah Justin menanyakan apa itu Ariel Peterporn. Begitu juga Paris Hilton dan Lady GaGa, beberapa tweet pun dibuat seolah-olah mereka juga penasaran dengan Ariel Peterporn.

Hmmm ... itulah risiko menjadi seorang seleb. Setiap perilakunya jadi sorotan publik. Berperilaku tak senonoh sedikit saja, publik akan beramai-ramai "menghakiminya". Ternyata memang tidak mudah hidup menjadi figur publik. Budaya pop memang cenderung menjadikan tokoh-tokoh publik, termasuk kaum seleb, sebagai sumber berita "mainstraim". Makanya, jangan mudah melakukan tindakan tak senonoh jika tak ingin "dihakimi" publik. ***

Kontes Review Frigz.com

2010-06-09T06:28:00.003+07:00

Jejaring sosial pada masa sekarang ini agaknya sedang menjadi trend. Setelah era friendster atau myspace (nyaris) tamat, muncul twitter, facebook, netlog, mypulau, dan masih banyak yang lain. Pada umumnya, media sosial tersebut sebatas untuk memenuhi fungsi sosial dengan memperluas jaringan pertemanan dari berbagai belahan dunia.

Saat ini di Indonesia juga sudah muncul jejaring sosial baru. Namanya Frigz.com. Berbeda dengan jejaring sosial yang sudah ada, media ini memfokuskan diri sebagai wadah komunitas bisnis online, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan untuk memenuhi fungsi sosial. Untuk memperkenalkan munculnya jejaring sosial ini, pihak pengelola menggelar kontes review. Berikut ini adalah persyaratan penting terkait dengan kontes review tersebut.

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:
1. Peserta adalah WNI yang memiliki blog atau website sendiri. Boleh berupa domain sendiri atau subdomain, baik yang gratisan maupun berbayar.
2. Peserta wajib menjadi member di Frigz.com
3. Tulisan harus asli tulisan sendiri, bukan saduran, atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan. Minimal 300 karakter. Dan tulisan tersebut harus ditulis di blog/website masing-masing.
4. Tulisan harus sesuai dengan visi misi Frigz.com, dengan pilihan topik yang disebutkan di bawah. Peserta boleh memilih lebih dari satu topik untuk ditulis di blognya. Maksimal tulisan untuk setiap individu adalah 3 tulisan. Masing-masing tulisan dengan topik pilihan, harus ada kalimat ajakan untuk bergabung ke Frigz.com.
Adapun pilihan topik tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan bisnis di Indonesia baik offline maupun online, dalam dekade terakhir (2000-2010) di pasar internasional.
b. Perlunya pelaku bisnis Indonesia untuk mendalami, memahami dan mengaplikasikan internet marketing untuk mengglobalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional
c. Perlunya komunitas bisnis Indonesia untuk saling berinteraksi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia
5. Jika ada referensi, silakan cantumkan sumbernya dengan format sebagai berikut:
Penulis, tahun, judul artikel, [jenis media(online,pdf,doc,xls,ppt,rtf)], alamat website (diakses tanggal …). Judul artikel dan URL harus ditulis miring
Contoh: Hermans, B., 2000, Desperately Seeking: Helping Hands and Human Touch, [online], (http://www.hermans.org/agents2/ch3_1_2.htm, diakses tanggal 25 Juli 2008 )

Informsi selengkapnya, silakan menuju ke TKP.

Gus Dur Meninggal Dunia

2009-12-30T19:52:00.000+07:00

Mantan Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur meninggal dunia, Rabu (30/12), di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, dalam usia 69 tahun. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu dirawat di ruang VVIP nomor 116 Gedung A rumah sakit itu.

Seperti dilansir ANTARA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke RSCM, Rabu petang, untuk menjenguk Gus Dur yang dikabarkan telah kritis. Presiden Yudhoyono tiba di halaman RSCM sekitar pukul 18.30 menggunakan mobil kepresidenan dengan pengawalan tidak terlalu ketat.

Presiden Yudhoyono yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat tampak masuk dari pintu utama RSCM langsung menuju kamar tempat Gus Dur dirawat. Tidak tampak Ibu Negara Ani Yudhoyono mendampingi Presiden.

Sekitar 10 menit setelah Presiden tiba, datang Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih yang tampak agak terburu-buru. Ia kemudian segera menyusul ke kamar tempat Gus Dur dirawat yang sedang dikunjungi Presiden.

Sebelum dirawat di RSCM Jakarta, cucu pendiri NU KH Hasyim Ashari itu sempat menjalani perawatan medis di RS Jombang Jawa Timur, pada Kamis (24/12), karena kelelahan setelah melakukan kunjungan ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur.***

Sumber: Liputan6

Sungguh-sungguh bangsa ini telah kehilangan seorang tokoh besar yang sebagian besar hidupnya digunakan untuk membangun demokrasi, pluralisme, dan selalu menjadi pembela kelompok minoritas dan tertindas. Selamat jalan, Gus, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, amiiin. ***

Masyarakat Samin di Tengah Arus Modernisasi Pertanian

2009-12-30T07:32:00.000+07:00

Ajaran Samin (Saminisme) disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914). Ajaran saminisme adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. Sebagai gerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai perjuangan melawan kesewenangan Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Masyarakat Samin tersebar pertama kali di daerah Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah. Samin berkembang di dua desa hutan kawasan Randublatung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya, mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan, atau di sekitar perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut peta sekarang. Menurut data yang lain, orang Samin tinggal menyebar di daerah Bojonegoro, Tuban, Blora, Rembang, Grobogan, Pati, dan Kudus. Mereka berdomisili tidak menggerombol, melainkan terpencarpencar, misalnya, tiap desa terdapat 5-6 keluarga, tetapi solidaritas sosialnya menyatu. Dua tempat penting dalam keberadaaan masyarakat Samin sekarang adalah Desa Klopodhuwur di Blora dan Desa Tapelan di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro yang memiliki jumlah terbanyak pengikut Samin. Masyarakat Samin memiliki tiga unsur gerakan saminisme, yaitu : gerakan yang mirip organisasi proletariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung, gerakan yang bersifat utopis tanpa perlawanan fisik yang mencolok, dan gerakan berdiam diri (dengan cara tidak membayar pajak, tidak menyumbangkan tenaganya untuk negeri, menjegal peraturan agraria dan pengejawantahan diri sendiri sebagai dewa suci). Pokok ajaran Samin adalah sebagai berikut: ? Agama adalah senjata atau pegangan hidup. Paham Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang terpenting adalah tabiat dalam hidupnya.

Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati dan jangan suka mengambil milik orang.
Bersikap sabar dan jangan sombong.
Manusia hidup harus memahami kehidupannya sebab hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu dibawa abadi selamanya.Menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya.
Bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur dan saling menghormati. Berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan ada unsur ketidakjujuran, serta tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk uang.

Orang Samin memiliki rasa religi yang kuat sehingga sering kali membuat para pendatang (tamu) merasa risih dan malu karena mereka sangat jujur, serta pemurah terhadap para tamu. Misalnya : seluruh makanan yang mereka simpan disajikan kepada tamunya dan tidak pernah memikirkan berapa harganya. Dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan keluarganya, sesama pengikut ajaran, maupun dengan orang lain yang bukan pengikut Samin, orang Samin selalu beranjak pada ajaran turun- temurun dari pendahulunya, yaitu ono niro mergo ningsun, ono ningsun mergo niro (adanya saya karena kamu, adanya kamu karena saya). Ucapan itu menunjukkan bahwa orang Samin sesungguhnya memiliki solidaritas yang tinggi dan sangat menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Karena itu, orang Samin tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau petil jumput (tidak mau mengambil barang orang lain yang bukan haknya), tetapi juga tidak mau dimalingi (haknya dicuri). Intinya, semua yang berawal baik, maka akan berakhir baik pula. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif. Mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan, dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka.

Sebagai petani tradisional maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya.Dalam pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Pandangannya terhadap ekologi dan ekosistem tersebut dapat dijumpai pada ucapan mereka, yaitu : banyu podo ngombe, lemah podo duwe, godong podo gawe (air sama-sama diminum, tanah sama-sama punya, daun sama-sama dimanfaatkan). Ajaran inti masyarakat Samin adalah apa yang disebut mereka dengan agama Adam, yaitu suatu agama yang terbentuk secara alamiah yang menekankan ajaran pada pemujaan tertinggi kepada bumi dan penilaian tertinggi kepada peran para petani kepada masyarakat.

Dusun Jepang dikelilingi oleh hutan yang menjadikannya agak terisolasi dari daerah sekitarnya. Letak dusun yang berada di kawasan hutan menjadikan dusun ini sulit untuk dijangkau, terlebih lagi sarana angkutan umum tidak tersedia. Keadaan ini agak terbantu dengan telah diaspalnya jalan yang menghubungkan Dusun Jepang dengan ibu kota kecamatan yang berjarak sekitar 5 kilometer. Walaupun sarana angkutan umum tidak tersedia, jalan yang telah beraspal sangat membantu mobilitas penduduk Dusun Jepang, terlebih saat ini banyak di antara penduduk yang telah memiliki motor. Untuk mencapai Dusun Jepang dapat dikatakan sangat mudah, bahkan bagi mereka yang sama sekali belum pernah berkunjung ke daerah ini. Letak Desa Margomulyo berada di tepi jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. Jalan inilah yang dilalui oleh angkutan umum seperti colt dan bus yang menghubungkan Ngawi dan Bojonegoro.

Desa Margomulyo mempunyai luas wilayah sebesar 1.309.169 hektar yang terbagi menjadi delapan dusun. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan yang dikelola oleh Perhutani. Keseluruhan luas areal hutan mencapai 54,70 persen, sedangkan sisanya merupakan lahan pertanian produktif serta daerah pemukiman. Areal pertanian produktif terdiri atas lahan tegalan sebesar 23,60 persen, lahan sawah sebesar 13,20 persen, dan lahan perkebunan sebesar 1,15 persen. Areal hutan yang dikelola oleh Perhutani menyebabkan akses penduduk sangat terbatas untuk memanfaatkan hutan. Penduduk sebatas mendapatkan ranting-ranting jati yang digunakan untuk kayu bakar serta daun jati sebagai pembungkus. Penduduk Dusun Jepang hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari pertanian. Kondisi tanah yang kurang subur serta luas kepemilikan yang sempit menjadikan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang membelenggu sebagian besar penduduknya. Penduduk Dusun Jepang berjumlah 736 jiwa yang terdiri dari 202 kepala keluarga dan hampir keseluruhan menganut paham Saminisme, makanya sering disebut masyarakat Samin. Masyarakatnya dipimpin oleh generasi keempat dari Samin Surosentiko (pencetus ajaran Samin) yang bernama Hardjo Kardi. Sebagian besar penduduk tidak pernah mengenyam pendidikan terutama bagi mereka yang telah berusia diatas 40 tahun. Jumlah penduduk yang tidak mengenyam pendidikan sebesar 42,9 persen, sedangkan penduduk yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar mencapai 28,5 persen. Hanya sebagian kecil penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan SMA.

Adapun kasus yang terjadi Dusun Jepang ini adalah tidak terbendungnya arus modernisasi pertanian yang masuk ke dalam lingkungan dan struktur masyarakat Samin. Kasus ini bermula dari inisiatif dan peran pemerintah (terutama pada orde baru) yang mengedepankan kebijakan peningkatan produksi pertanian menggunakan teknologi serta berbagai pupuk dan pestisida kimia. Pembentukan kelompok tani juga gencar dilakukan dalam rangka menaungi seluruh masyarakat dan para petani Samin untuk meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Dilihat dari kondisi topografinya, desa ini terletak di daerah lahan kering, berbukit-bukit, sehingga produktivitas pertaniannya juga rendah. Tipologi ekologis dusun ini cukup unik. Di sekelilingnya terdapat oleh hutan (sekitar 54,7 persen) dari luas lahan dusun. Sisanya adalah lahan pertanian dan pemukiman. Namun yang sungguh aneh adalah mengapa keseluruhan hutan yang berada di sekelilingi dusun ini dikuasai oleh pemerintah (dalam hal ini Perhutani), padahal sudah diketahui bahwa dusun ini terletak di daerah yang kering. Apakah masyarakat di sini tidak berhak untuk mencukupi kebutuhannya yang dapat diambil dari hasil hutan? Mungkin ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk memasukkan program modernisasinya ke dalam struktur masyarakat Samin Dusun Jepang ini dalam rangka memuaskan kepentingannya sendiri. Dalam artian pemerintah mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu melindungi kepentingannya di sektor kehutanan dan ikut mensukseskan program modernisasi pertaniannya. Penggunaan pupuk buatan dan penggunaan teknologi modern yang merusak lingkungan digenjot demi menaikkan produksi pertanian. Padahal masyarakat Samin memiliki prinsip cinta akan lingkungannya yang tercermin dalam ajaran Saminismenya, yaitu : banyu podo ngombe, lemah podo duwe, godong podo gawe (air sama-sama diminum, tanah sama-sama punya, daun sama-sama dimanfaatkan). Modernisasi ini juga yang jelas-jelas melunturkan struktur atau pranata sosial masyarakat Samin di Dusun Jepang. Perspektif desa dilihat dari aspek budaya adalah desa menjadi basis budayanya sendiri.

Dalam hal ini ada Dusun Jepang dengan budaya masyarakat Samin yang mencintai lingkungan juga luntur akibat modernisasi ini. Kelompok tani juga gencar dibentuk di dusun ini untuk menaungi masyarakat dan para petani dalam menaikkan produksi pertanian. Namun ada hal yang menarik terjadi dalam masyarakat Samin di dusun ini. Kelembagaan tradisional seperti sambatan ternyata masih bertahan dan terpelihara di tengah arus kelembagaan modern seperti kelompok tani. Masyarakat Samin tidak mengenal konsep majikan dan buruh. Seluruhnya dikerjakan bersama-sama demi kepentingan bersama pula. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian dilaksanakan dengan cara-cara tradisional. Pemberian upah juga tidak dikenal dalam masyarakat ini dan sebagai gantinya adalah peminjaman atau pertukaran tenaga kerja. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kelembagaan tradisional memang tidak hilang namun mengalami modifikasi sesuai dengan tuntutan modernisasi yang masuk ke dalam struktur masyarakat Samin di dusun ini dan lama kelamaan akan pudar.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat Samin sangat tinggi, dilihat dari unur-unsur pokok modal sosialnya yaitu sikap saling percaya antaranggota masyarakat, kerjasama yang tercermin dari kegiatan gotong-royong dalam suatu kegiatan termasuk mengelola pertanian, sikap saling berbagi yang dicerminkan misalnya ketika pendatang (tamu) mampir ke rumah mereka, mereka tidak sungkan untuk mengeluarkan seluruh makanan yang mereka punya, masih memelihara nilai-nilai tradisional dan ajaran dari para pendahulunya. Tetapi seiring dengan arus moderniasi, keseluruhan modal sosial tersebut lama kelamaan hilang. Hal ini bisa dilihat dari sikap masyarakatnya yang sudah mulai mementingkan dirinya sendiri (individualistis). Surplus produksi pertanian yang terjadi akibat modernisasi di dusun ini juga menyebabkan terjadinya konsumerisme dalam masyarakatnya. Peran migran (pendatang) yang masuk atau datang ke wilayah dusun ini juga mengakibatkan perubahan pada kondisi sosiodemografi masyarakatnya. Migran berperan sebagai agen perubahan dengan membawa nilai-nilai baru yang mereka peroleh dari tempat mereka bekerja, terutama di kota-kota besar.

Nilai-nilai itu terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat Samin di dusun ini. Misalnya ketika orang-orang (pendatang) kebanyakan berasal dari kota-kota besar yang notabene kebanyakan bekerja di luar sektor pertanian, maka ini akan terus-menerus diperhatikan oleh para pemuda Samin di dusun ini. Mereka memandang bahwa bekerja kantoran akan terlihat lebih gagah dan akan memilliki cukup banyak penghasilan dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Akibatnya yang terjadi adalah para pemuda ini bermigrasi ke luar dusunnya kebanyakan ke perkotanaan (urbanisasi), kemudian bekerja di luar sektor pertanian, dan terjadi kekurangan tenaga pekerja di sektor pertanian di dusun ini. Kemudian mereka ikut lagi kembali sebagai migran (pendatang) yang pulang ke kampung halamannnya dan membawa nilai-nilai yang baru lagi. Hal ini berlangsung seperti siklus. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi seperti media televisi yang sudah banyak dipakai di dusun ini juga berdampak pada perubahan sosial masyarakatnya.

Dilihat dari dinamika keagrariaan, hubungan antara individu dengan lahan sangat harmonis pada awalnya. Ini bisa dilihat dari ajaran agama Adam yang kebanyakan masyarakat Samin anut yaitu memberikan pemujaan tertinggi atas tanah, sehingga kelestarian dan kesuburan tanah sangat mereka jaga sekali. Kepercayaan mereka yang lain adalah adanya hubungan atau ikatan yang hidup antara surga dan bumi (tanah) yang sering mereka ibaratkan seperti suami dan istri (perkawinan), serta keberadaan petani yang juga ikut serta dalam kehidupan perkawinan tersebut. Namun akibat adanya modernisasi pertanian itu, penghargaan mereka atas lahan (tanah) sudah mulai terkikis. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang merupakan salah satu cara untuk menaikkan produksi pertanian secara otomatis telah merusak lahan. Cara ini seolah-olah memang harus memaksa para petani Samin untuk merusak kelestarian lahan atau tanah mereka demi kepentingan pemerintah. Kegiatan ini terus-menerus berlangsung sehingga terjadi transformasi dalam penggelolaan lahan yang dulunya bersifat tradisional yang menghargai kelestariaannya menjadi pengelolaan lahan yang lebih modern dan merusak.

Pembangunan masyarakat Samin dan Dusun Jepang ini jelas merupakan pembangunan yang bersifat keproyekan (top-down). Desa beserta masyarakatnya jelas dijadikan sebagai objek program modernisasi terutama modernisasi pertanian. Seluruh program berasal dari pemerintah berupa pemakaian teknologi canggih dan bahan-bahan kimia serta pembentukan kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehancuran yang disebabkan oleh pembangunan ini berupa kehancuran lingkungan, menipisnya modal sosial, perubahan sosial masyarakat, lunturnya tradisi dan budaya lokal masyarakat. Pembangunan masyarakat pedesaan memang diartikan sebagai “pembangunan masyarakat tradisional menjadi manusia modern” (Horton dan Hunt, 1976; Alex Inkeles, 1965). Namun ada beberapa pertanyaan yang dapat dimunculkan, seperti : apakah hal-hal yang sifatnya dapat dipertahankan secara tradisional harus ditinggalkan demi pembangunan menuju masyarakat yang (katanya) modern, misalnya budaya sambatan atau gotong royong ? ; apakah kerusakan-kerusakan yang terjadi terus saja diabaikan demi pembangunan menuju masyarakat modern? Kalau menurut saya hal-hal yang dapat dipertahankan sebagai warisan dan budaya tradisional tidak harus disingkirkan demi terciptanya masyarakat yang modern. Biarkan yang tradisional saling tumbuh berdampingan dan melengkapi sehingga menambah kekayaan dari hasil pembangunan tersebut. Yang kedua adalah apabila pembangunan tersebut walaupun katanya menuju ke arah yang modern menimbulkan kerusakan lingkungan maupun sosial, pembangunan tersebut harus dikoreksi. Sebab pembangunan sejatinya menuju ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya, bukan menuju ke arah yang lebih buruk. ***

---------------------

(Ditulis oleh Harry Samuel Silaban, mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad)

SELAMAT TAHUN BARU 2010

2009-12-30T03:21:00.000+07:00

Detik-detik pergantian tahun kembali tiba. Tahun 2009 dengan segala hiruk-pikuk dan segenap dinamikanya akan segera kita tinggalkan. Lembaran tahun 2010 pun akan segera terbuka. Setiap pergantian tahun selalu menyisakan kenangan dan menyembulkan optimisme untuk menyongsong perubahan dan harapan-harapan baru.

Selamat Tahun Baru 2010 buat sahabat-sahabat semua, semoga tambah sehat, segar-bugar, makin lancar rezekinya, dan makin sejahtera. Semoga para koruptor juga makin insyaf dan kembali ke jalur yang lurus, amiin. ***

Perselingkuhan Samba dan Dewi Hagyanawati

2009-12-29T08:09:00.000+07:00

Dalang: Ki Sawali Tuhusetya

Usai menghadiri pesta pernikahan Prabu Boma Narakasura dengan Dewi Hagyanawati di istana Trajutrisna yang megah, hati Raden Samba kebat-kebit tak keruan, dirajam kegelisahan. Wayang berwajah flamboyan itu sudah berupaya melupakan wajah Dewi Hagyanawati yang terus menari-nari dalam bentangan layar memorinya. Namun, semakin dilupakan, wajah titisan Dewi Dermi itu makin keranjingan memburu dirinya. Sejak saat itu, Samba seperti berada di "dunia lain" yang terus melakukan pengembaraan batin bersama Dewi Hagyanawati.

Pihak security terpaksa harus aplusan menjaga kamar Samba karena dikhawatirkan akan kabur dari istana. Para penasihat spiritual harus suntuk berdiskusi untuk menemukan solusinya. Bos-bos paranormal dan para praktisi metafisika dari berbagai penjuru yang sangat fasih bicara soal "dunia gaib" pun diundang ke istana. Namun, Raden Samba tetap saja berperilaku aneh dan selalu menyebut-nyebut Hagyanawati.

Kejadian aneh itu tampaknya mengusik Batara Guru untuk turun tangan. Penguasa kahyangan yang mengklaim diri sebagai penjaga ketenteraman dan kedamaian hidup para kawula bumi itu seolah-olah merasa ikut bertanggung jawab terhadap kemelut yang mendera para pengagum cinta, apalagi melibatkan Hagyanawati yang dianggap sebagai titisan Dewi Dermi, kerabat dekat Jonggring Saloka. Sangat beralasan jika "dewa" yang punya hobi berselingkuh itu bersikukuh untuk menyambung tali cinta antara Samba dan Hagyanawati.

"Kasihan dia! Apa pun yang terjadi, Samba harus dipertemukan dengan Hagyanawati di Trajutrisna!" ujar Batara Guru dalam briefing kilat di paseban Jonggring Saloka yang juga dihadiri oleh para petinggi kahyangan. "Untuk itu, Ingsun titahkan pada Batari Wilutama untuk mempertemukan dua makhluk yang tengah kasmaran itu, bagaimanapun caranya. Ada pertanyaan?" lanjutnya sembari melirik wajah Batari Wilutama.

Entah, bagaimana caranya, Batari Wilutama sudah berada di kamar Samba, padahal di luar sana para prajurit mengawal ketat seluruh isi istana. Samba tersentak.

"Ingsun ingin mengajakmu menemui kekasihmu itu!"

"Benarkah? Tapi, bagaimana caranya?"

"Itu soal gampang! Yang penting, kamu sanggup apa tidak memenuhi syarat yang Ingsun ajukan?"

"Apa pun syaratnya, saya pasti sanggup!"

"Ok! Untuk ke Trajutrisna nanti, kamu akan Ingsun bawa lewat terowongan bawah tanah yang gelap supaya lebih aman. Syaratnya, kamu tidak boleh menoleh ke belakang, apa pun yang terjadi! Jika kamu langgar, Ingsun tak mau bertanggung jawab terhadap risiko yang akan kamu hadapi! Apakah kamu sanggup?"

"Kenapa tidak kalau hanya syarat semacam itu?"

"Ok, sekarang pejamkan matamu!"

Samba menuruti keinginan Batari Wilutama. Dalam sekejap, dia sudah berada di sebuah terowongan bawah tanah yang gelap dan sumpek. Setelah menempuh separo perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang muncul cahaya terang benderang yang menyilaukan seisi terowongan. Karena penasaran, tanpa sadar, Samba balik kanan. Dia tertegun bukan main ketika menatap sebuah pemandangan yang menakjubkan. Cahaya itu ternyata bersumber dari vagina Dewi Wilutama. Samba makin terpesona saat menyaksikan sosok tubuh perempuan yang molek, mulus, dan sempurna tanpa cacat dalam keadaan telanjang bulat. Seumur-umur, baru ini kali dia menyaksikan panorama surgawi yang mengagumkan semacam itu. Lupalah dia pada persyaratan yang telah disanggupinya.

Alhasil, terowongan itu mendadak kembali gelap gulita. Samba baru sadar kalau dia telah berbuat kesalahan. Dalam keadaan tertatih-tatih, dia terus berjalan menyusuri terowongan yang licin, sumpek, dan berbau. Sesekali, kakinya tersandung batu, tubuhnya terguling-guling.

Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya Samba tiba juga di kamar Dewi Hagyanawati yang sejuk dan harum. Samba seperti terbebas dari sekapan neraka. Dewi Hagyanawati tersentak. Berulang-ulang, dia mengucak-ucak bola matanya.

"Benarkah ini Kanda Samba, pemuda yang selalu aku impikan siang dan malam?"

"Tidak salah, Dinda! Aku benar-benar Samba, pemuda yang tidak rela melihatmu hidup berumah tangga dengan Prabu Boma Narakasura yang rakus dan serakah!" jawab Samba sambil memeluk Dewi Hagyanawati dengan kemesraan yang sempurna.

Kejadian yang berlangsung di kamar Dewi Hagyanawati itu akhirnya tercium juga oleh para prajurit Trajutrisna. Mereka segera melaporkan peristiwa itu kepada junjungannya. Prabu Boma Narakasora geram dan gusar. Dia tak akan merasa tenang jika belum berhasil menangkap lelaki pecundang yang dianggap telah menurunkan citra dan martabat negeri itu. Dalam keadaan emosional, Prabu Boma Narakasora segera memerintahkan kedua patihnya, Pancadnyana dan Suparwata, untuk menangkap "hidup atau mati" lelaki yang telah lancang ngrusak pager ayu kebahagiaan hidup seorang raja.

Tanpa mengalami banyak hambatan, Samba berhasil diringkus. Dalam keadaan setengah telanjang, Samba segera digiring dengan tubuh terikat menuju alun-alun di jantung kota. Penduduk Trajutrisna beramai-ramai mengerubunginya. Tanpa komando, mereka melempari Samba yang sudah tak berdaya dengan batu dan telor busuk. Setelah melapor kepada Prabu Boma, Patih Pancadnyana dan Suparwata diperintahkan uyntuk menghabisi Samba.

Mungkin begitulah takdir yang harus dijalani Samba, ksatria Paranggaruda yang juga sering dipanggil dengan sebutan Raden Gunadewa itu. Setelah mereguk kenikmatan surgawi bersama Dewi Hagyanawati, dia harus mengalami nasib tragis. Tubuhnya dicincang dan dijuwing-juwing oleh para prajurit Trajutrisna. Tanpa ampun lagi, Samba tewas mengenaskan setelah berbagai macam senjata menari-nari di atas tubuhnya.

Sementara itu, para prajurit Paranggaruda kalang kabut setelah mengetahui Raden Samba "raib" dari kamarnya. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada Prabu Kresna di Dwarawati. Belum hilang keterkejutan yang bersemayam di dada Kresna, tiba-tiba terdengar kabar Raden Samba telah tewas di tangan para prajurit Trajutrisna. Tanpa berpikir panjang, penguasa Dwarawati yang juga dikenal sebagai futurolog alias "ahli terawangan" itu segera berkelebat menuju negeri Trajutrisna dengan dikawal para petinggi dan satu batalyon prajurit tangguh.

Berkat kesaktian Kembang Wijayakusuma, Samba yang telah tewas dengan tubuh tak keruan bentuk, berhasil dihidupkan kembali oleh sang ayah. Rasa dendam dan sakit hati membikin Prabu Kresna terpaksa membuat perhitungan tersendiri dengan Boma Narakasora yang dianggap telah melanggar hak asasi pewayangan.

Kresna segera menyiapkan panah Cakra Baskara yang kecepatannya melebihi kehebatan pesawat Sukhoi. Setelah berhasil mengejar Boma, Kresna segera membidikkan panah andalannya ke tubuh Prabu Boma. Tak ayal lagi, tubuh besar dan kuat itu pun limbung tak berdaya.

Namun aneh! Begitu jasat itu menyentuh bumi, Prabu Boma kembali segar bugar; tertawa-tawa, mengejek. Kejadian itu terus berlangsung berulang-ulang. Kresna tahu, Boma memiliki kekuatan aji Pancasonabumi yang "antikematian" jika jasatnya menyentuh tanah.

Kresna tak kehilangan akal. Dia segera memasang jaring maut untuk Boma Narakasora. Dengan siasat semacam itu, jasat Boma mustahil menyentuh tanah. "Skenario" pun berjalan mulus. Dengan kepiawaian dan kesaktian yang dimilikinya, Prabu Kresna berhasil membidik tubuh Boma. Jasatnya melesat cepat menuju jaring maut yang telah dipasangnya. Tamatlah riwayat hidup Prabu Boma Narakasora. Obsesi Raden Samba untuk hidup berdampingan dengan Dewi Hagyanawati, pujaan hatinya, pun tercapai.

Namun, kemenangan Prabu Kresna justru menimbulkan masalah di negerinya sendiri. Para pengamat politik dan kalangan wakil rakyat menilai, tindakan semacam itu sangat tidak populer dalam kapasitasnya sebagai negarawan. Pertama, melestarikan dendam yang sangat tidak kondusif dalam mewujudkan perdamaian dunia pewayangan. Kedua, me-legal-kan perselingkuhan yang nyata-nyata telah menghancurkan kebahagiaan hidup berumah tangga. Meski demikian, Kresna tetap cuek. Dia yakin, kritik dan kecaman semacam itu akan hilang dengan sendirinya di tengah silang-sengkarutnya persoalan multidimensi yang tak kunjung usai di negerinya. Apalagi, wakil rakyat juga belum mampu berkelit dan membebaskan diri dari iming-iming dhuwit dan kemewahan. Dus, untuk membungkam kritik dan kecaman semacam itu bukan hal yang sulit bagi Kresna. *Halah* (***)

oOo

Keterangan:

Gambar diambil dari sini, sini, dan sini.

Anoman Sang Pembebas

2009-12-29T07:55:00.000+07:00

Dalang: Ki Sawali Tuhusetya

(Sekadar catatan: Sebagai upaya pengembangan budaya bangsa, secara insidental blog ini akan menyajikan kisah wayang purwa dengan bahasa yang ringan dan dikemas dalam konteks kekinian; sedikit nakal, mbeling, dan slengekan. Selamat menikmati!)

Dengan gerakan lincah dan cekatan, Anoman meloncat dari satu pohon ke pohon lain di Taman Argasoka yang sejuk dan rindang. Mulutnya tergagap-gagap melantunkan sepotong puisi sentimentil. Maklum, sebagai serdadu, selama ini lidahnya hanya fasih menerjemahkan komando atasan. Meski demikian, vokal sember itu mampu membikin dada Dewi Shinta berdebar-debar. Teringat sosok lelaki flamboyan yang sudah lama dirindukannya; Sri Rama. Trijata, putri Alengka yang diberi tugas membujuk Dewi Shinta agar mau melayani nafsu bejat Rahwana pun tak sanggup menyembunyikan perasaan haru.

"Oh ... Sri Rama, junjungan hamba yang sedang berduka. Betapa malang nasib Paduka, memburu sang permaisuri yang tak jelas rimbanya. Gunung didakinya, jurang dituruninya, lurah dijenguknya, sungai diseberanginya, semata-mata demi Putri Shinta. Kini, di Argasoka, sang Putri berada dalam cengkeraman Rahwana."

Sambil meloncat ringan dari pohon nagasari yang rimbun, bibir Anoman terus berpuisi ria mengabarkan keberadaan Sri Rama yang waswas memikirkan keselamatan Dewi Shinta. Untuk meyakinkan benar-benar duta Sri Rama, Anoman menyerahkan sebuah cincin kepada Dewi Shinta. Dengan tangan gemetar, perempuan sintal itu mengusap permata cincin yang tiba-tiba bersinar cemerlang. Seketika tubuhnya mengigil dahsyat. Wajahnya kian memucat. Air matanya mengalir menganak sungai, tak sanggup menahan arus perasaan yang membobol dinding nuraninya. Saat Shinta memasang cincin itu ke jari manisnya, lubang cincin itu teramat longgar, demikian pula saat dikenakan di jari tengah dan ibu jarinya. Kini, Anoman tahu, selama di Alengka permaisuri junjungannya itu benar-benar hidup dalam kubangan penderitaan. Dengan perasaan haru, Anoman menyampaikan tekad Sri Rama untuk membebaskan Putri Shinta dari cengkeraman Rahwana.

"Trim's banget. Ente udah nyampein kabar Mas Rama pada Shinta!" ujar Shinta dengan vokal lirih nyaris tak terdengar. Anoman manggut-manggut sambil memusatkan kepekaan telinganya. Tiba-tiba terdengar derap langkah sepatu lars menuju ke Taman Argasoka. Jelas, itu suara barisan prajurit Alengka. Dengan terbata-bata, Shinta meminta Anoman segera meninggalkan taman setelah memberikan tusuk konde Cundomanik dan sepucuk surat untuk Sri Rama.

"Om, jangan lupa sampein tusuk konde dan surat ini sama Mas Rama. Sampein juga suara batin Shinta yang rindu berat!" pesan sang Putri untuk yang terakhir kalinya dengan tenggorokan tercekat. Tanpa menjawab, Anoman segera meluncur meninggalkan Taman Argasoka. Trijata yang berubah menaruh empati terhadap penderitaan Shinta, terkagum-kagum atas keberanian Anoman yang dapat menerobos barikade pasukan Alengka. Sepasang matanya yang bening tak berkedip menyaksikan ketangkasan Anoman meliuk-liuk di atas pepohonan hingga lenyap di balik tembok taman.

Misi Anoman untuk mengetahui keberadaan Shinta tuntas dilaksanakan. Namun, masih ada satu misi yang mesti dia lakukan; menguji kekuatan Alengka. Kabar yang gencar dilansir berbagai media, pasukan Alengka dikenal sangat militan dan dilengkapi dengan senjata supercanggih, bukanlah isapan jempol. Anoman telah merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Angkatan laut Alengka. Hampir saja dia menjadi korban keganasan Tatakini dan Wilkataksini, serdadu Angkatan Laut Alengka yang memiliki "jam selam" nggegirisi. Beruntung dia memiliki senjata Cupumanik Astagina, sehingga mampu melumpuhkan prajurit kejam dan sadis itu.

Kini, Anoman hendak menguji kekuatan tempur pasukan Alengka yang sesungguhnya. Dengan cekatan, dia segera membikin ulah yang menggegerkan semua penghuni istana. Pepohonan di sekitar istana dicabuti. Tembok tebal Taman Argasoka dihancurkan. Suasana hiruk-pikuk. Semua penghuni istana berhamburan keluar, menyaksikan ulah seekor kera putih yang tengah bikin keonaran. Dua batalyon prajurit bertubuh raksasa dan berwajah angker dengan senjata supercanggih segera terjun ke gelanggang. Hanya dengan sekali komando, ribuan timah panas melesat merajam tubuh Anoman. Namun, dengan tangkas, Anoman meliuk-liuk dan menukik ke udara. Tak satu pun peluru menyentuh kulitnya. Para prajurit Alengka semakin bernafsu meringkusnya.

Melihat situasi makin gawat, Anoman melolos senjata Cupumanik Astagina. Setelah ber-tiwikrama beberapa detik, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi raksasa dengan kekuatan berlipat-lipat. Para serdadu Alengka terbengong-bengong. Dengan cepat, Anoman mencabut pohon nagasari tua yang masih tersisa, lantas dijadikan senjata untuk melabrak ribuan prajurit Alengka yang mengepungnya. Hanya dengan sekali gebrak, ratusan prajurit tewas dengan tubuh remuk-bubuk. Teriakan dan pekik histeris membahana.

Ulah Anoman kian menjadi-jadi. Sudah ribuan prajurit menjadi korban keganasannya. Hal itu membuat Saksadewa, putra kesayangan Rahwana, gusar. Dengan langkah berat, dia melolos senjata Gandrasa yang konon mampu menyemburkan gas beracun. Namun, sekali lagi, Saksadewa dibikin panik. Anoman dapat berkelit, bahkan di luar dugaan tiba-tiba mencabut sebatang pohon raksasa, lantas dengan kekuatan penuh dihantamkan telak ke kepala Saksadewa. Tak ayal, tengkorak kepala Saksadewa hancur berkeping-keping. Tewas.

Kematian Saksadewa yang mengenaskan menyebabkan Indrajit, putra sulung Rahwana, marah besar. Tanpa basa-basi, dia meloncat ke atas Yaksa Singa, kendaraan berlapis baja yang konon pernah memorak-porandakan Kahyangan. Dengan penuh nafsu, Indrajit melabrak Anoman yang berdiri santai di bawah pohon yang rimbun. Namun, Anoman kembali dapat menjinakkannya. Dengan cekatan, dia mencabut sebatang pohon, menghantamkannya secara telak ke perut Yaksa Singa. Tak pelak, kendaraan berlapis baja itu hancur berantakan. Tubuh Indrajit terpelanting ke udara.

Dihinggapi rasa penasaran dan kepanikan, Indrajit melepaskan panah Trisula. Akan tetapi, anak panah itu dijinakkan dan dipatahkan menjadi beberapa potong. Indrajit geleng-geleng. Dia melolos senjata pamungkasnya, panah Nagageni, yang pernah membikin Dewa Indra kelimpungan menghadapinya. Secepat kilat, panah Nagageni meluncur, mendesis, dan menyala merah. Kali ini, Indrajit bisa bernapas lega. Panah itu menembus paha kiri Anoman yang telah berubah wujud menjadi kera putih. Merasa belum puas, Indrajit melepaskan panah Nagapasa. Luar biasa. Panah itu mendadak berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan, dan dengan cepat membelit tubuh Anoman. Kera putih itu benar-benar tak berdaya. Para prajurit Alengka yang selamat dari amukan Anoman bersorak-sorak, mengelu-elukan Indarjit.

Namun, sebenarnya hal itu hanya sekadar taktik bagi Anoman agar bisa bertemu dengan Rahwana. Taktiknya sukses. Anoman segera diserahkan kepada Rahwana. Di hadapan penguasa lalim itulah, Anoman melampiaskan rasa muaknya dengan setumpuk caci-maki dan sumpah-serapah.

"Sungguh, nggak bakalan langgeng kekuasaan rezim yang suka main culik, pengecut, bermoral rendah, rai gedheg. Penguasa busuk macam Sampeyan yang selalu mengklaim diri didukung banyak kalangan, lambat tapi pasti kekuatan koalisi itu akan berbalik menghantam Sampeyan. Tidak percaya? Buktikan saja!" ledek Anoman memancing amarah Rahwana. Tentu saja yang diledek murka. Tangannya menggebrak meja berukiran indah hingga hancur berkeping-keping.

"Keparat! Kubunuh kamu monyet jelek!" Hampir saja kepalan tangannya yang kukuh menghantam wajah Anoman, tapi dapat dicegah Wibisana. Amarah Rahwana tak juga reda. Rezim diktator itu segera memerintahkan prajuritnya untuk membakar Anoman hidup-hidup.

Peristiwa yang amat tragis itu pun tak bisa dhindari. Di tengah alun-alun, ribuan penduduk dan prajurit Alengka menyaksikan tubuh Anoman dilalap si jago merah. Namun aneh. tiba-tiba saja di tengah bara api yang menjilat langit itu, dengan tangkas Anoman melenting ke udara sambil membawa seunggun api, lantas menyebarkannya ke segenap penjuru Alengka. Angin kemarau yang kencang bertiup membikin bara api kian dahsyat meluluhlantakkan seisi kota. Suasana Alengka berubah kacau dan gempar.

Sementara itu, di Taman Argasoka, Dewi Shinta dicekam kepanikan memikirkan nasib Anoman. "Jangan-jangan dia udah ketangkep!" bisiknya dalam hati. Namun, kepanikannya sirna setelah menyaksikan Anoman telah berdiri di sampingnya. Harapannya untuk bisa terbebas dari sekapan Rahwana kembali membayang di kepala. Baginya, Anoman dianggap sebagai sang pembebas yang akan membuka jalan bagi pengabdian hidup lahir batin kepada lelaki pujaannya, Sri Rama.

Tancep kayon! ***

Mengembalikan Jati Diri Bangsa:

2009-08-21T14:20:00.000+07:00

Bangsa kita yang multikultur dan multiwajah dinilai telah kehilangan sikap ramah. Nilai-nilai keberadaban telah tereduksi oleh sikap-sikap kebiadaban yang membudaya dalam bentuk tawuran pelajar, pemerkosaan, pembunuhan, mutilasi, aborsi, dan berbagai perilaku vandalistis lainnya. Sentimen-sentimen primordialisme berbasis kesukuan, agama, ras, atau antargolongan menjadi demikian rentan tereduksi oleh emosi-emosi agresivitas. Bangsa kita seolah-olah telah menjelma menjadi “homo violens” yang menghalalkan darah sesamanya dalam memanjakan naluri dan hasrat purbanya.

Situasi anomali semacam itu bisa jadi merupakan ekspresi massal akibat akumulasi sikap represif yang dengan sengaja dipraktikkan rezim masa lalu untuk membungkam suara-suara kritis. Bertahun-tahun lamanya, anak-anak bangsa negeri ini “dipenjara” dalam tungku kekuasaan yang serba tertutup, tiran, dan tidak adil. Kesenjangan sosial-ekonomi yang begitu lebar, disadari atau tidak, telah membuat kehidupan masyarakat di lapisan akar rumput menjadi gampang putus asa dan rentan terhadap aksi-aksi kekerasan. Para pakar sosiologi mengemukakan bahwa tekanan ekonomi yang berat bisa menjadikan seseorang atau kelompok sosial tertentu mengalami frustrasi akibat merasa tersingkir dari persaingan hidup komunitasnya. Imbasnya, jika mereka mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan frustrasinya, aksi kekerasan dan kerusuhan sosial menjadi cara yang jitu dan “sah” bagi mereka. Lebih-lebih gaya hidup orang kaya baru yang suka pamer kekayaan dan dengan congkak mempraktekkan pola hidup konsumtif yang kontras secara diametral dengan hidup rakyat kecil yang serba tertekan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kerusuhan semakin terbuka.

Akibat pemahaman pola hidup yang salah semacam itu, disadari atau tidak, jati diri bangsa makin tidak jelas dan buram dalam peta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap hidup instan telah melenyapkan budaya “proses” dalam mencapai sesuatu. Sikap sabar, tawakal, ulet, telaten, dan cermat, yang merupakan entitas kebersahajaan dan kejujuran telah tersulap menjadi sikap menerabas, pragmatis, dan serba cepat. Orang pun jadi semakin permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di sekitarnya. Budaya suap, kolusi, nepotisme, atau manipulasi anggaran sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Untuk mengegolkan ambisi tidak jarang ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar menurut etika. Kesibukan memburu gebyar materi untuk bisa memanjakan selera dan naluri konsumtifnya, membuat kepedulian terhadap sesama menjadi marginal. Jutaan saudara kita yang masih bergelut dengan lumpur kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, luput dari perhatian. ***

Pemberdayaan MGMP dan Kegelisahan Guru

2009-07-21T03:03:00.000+07:00

Secara jujur harus diakui, keberadaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) selama ini terkesan “mandul” dan belum memiliki peran yang bermakna dalam melakukan perubahan substansial dan mendasar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Yang menyedihkan, MGMP dinilai hanya merupakan “tangan panjang” birokrasi semacam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau Dinas P dan K. MGMP lebih terkesan membela kepentingan birokrasi ketimbang memberdayakan guru. Sikap kritis dan responsif para guru pun dianggap sebagai “kerikil” yang harus disingkirkan.

Yang lebih menyedihkan, MGMP dinilai hanya dijadikan “jembatan” bagi guru tertentu untuk memburu jenjang karier yang lebih tinggi, misalnya kepala sekolah atau jabatan kependidikan bergengsi lainnya. Tidak heran jika sikap sinis pun tak jarang ditimpakan kepada MGMP. MGMP lebih sering diplesetkan menjadi “Mulih Gasik Mampir Pasar” (Pulang awal, kemudian mampir ke pasar) ketimbang Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Sebuah ungkapan yang menyiratkan makna betapa MGMP hanya sekadar tempat kumpul-kumpul dan ngrumpi yang jauh dari ingar-bingar dan dinamika untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia pembelajaran. Jadwal MGMP pun tak jarang dijadikan sebagai alasan pembenar dan apologi untuk mangkir dari tugas-tugas kedinasan di sekolah. Ya, sebuah tragedi bagi wadah profesi guru semacam MGMP.

“Tukang Ajar”
Tak henti-hentinya guru dituding sebagai “biang kerok” terhadap merosotnya mutu sumber daya manusia ketika negeri ini mengalami “kebangkrutan” intelektual, sosial, dan moral di segenap lapis dan lini kehidupan. Guru dinilai “mandul” dan gagal menjalankan fungsinya sebagai “agen pembelajaran” sehingga gagal melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral.

Dengan nada ironis, Darmaningtyas (2001) menyatakan bahwa profesi guru itu telah mati karena memang sengaja dimatikan agar guru tidak memiliki kemandirian dalam menyiapkan lahan, memberi pupuk, dan menyemai benih-benih yang sedang tumbuh. Tugas guru dalam penyiapan lahan, pemberian pupuk, dan penyemai senantiasa akan tergantung pada pihak yang memberikan komando atau instruksi.

Pernyataan Darmaningtyas hanyalah sepenggal kisah pilu yang mesti dihadapi (hampir) setiap guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Guru masih diposisikan sebagai “aparat” negara yang harus tunduk kepada sang pemberi komando. Akibatnya, profesi guru tidak lebih dari sekadar “tukang ajar” yang mesti tunduk pada “pesanan” penguasa. Lebih-lebih pada era otonomi daerah, di mana peran dan gerak-gerik guru lebih mudah diawasi dan dikontrol, guru semakin tak berkutik dalam melakukan inovasi-inovasi yang lebih “liar” dan bermakna bagi perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual siswa. Dalam kondisi yang sarat intervensi dan tekanan, bagaimana mungkin seorang guru mampu melahirkan generasi-generasi jempolan yang amat dibutuhkan dalam membangun peradaban bangsa yang berbudaya, terhormat, dan bermartabat?

Guru sebenarnya tidak hanya menjadi tenaga pengajar yang memberi instruksi kepada anak didik, tetapi mereka juga harus memerankan dirinya sebagai --meminjam istilah Paulo Freire (2002)-- pekerja kultural (cultural workers). Dalam konteks demikian, pendidikan tidak bisa dibatasi fungsinya hanya sebatas area pembelajaran di sekolah. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis. Dalam pandangan Freire, harus ada semacam kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dikaitkan kehidupan nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan realitas.

Hal senada juga dikemukakan oleh Isjoni (2004) yang menyatakan bahwa guru perlu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, koperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari.

Namun, kenyataan yang terjadi, selama ini dunia pembelajaran jauh dari idealisme semacam itu. Para siswa didik justru sering dikarantina dan dimasukkan ke dalam “kerangkeng” ilmu pengetahuan untuk menjadi penghafal kelas wahid sehingga menjadi asing dan buta terhadap persoalan-persoalan riil yang terjadi di sekelilingnya. Ruang kelas tak ubahnya sel penjara yang amat menyiksa; pengap dan singup; jauh dari sentuhan keilmuan yang dialogis, interaktif, menarik, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kondisi pembelajaran semacam itu jelas tidak relevan dengan amanat UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang mewajibkan guru untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis (Pasal 40 ayat 2). Tidak heran apabila output dunia persekolahan kita menjadi bebal dan tidak responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya.

Pemberdayaan MGMP
Terlepas dari atmosfer politik yang sangat tidak menguntungkan bagi guru pada era otonomi daerah ini, secara jujur juga harus diakui, guru masih belum mampu tampil optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang harus dimiliki oleh guru sebagai agen pembelajaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) masih dipertanyakan banyak kalangan.

Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, dua di antaranya dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi pedagogik, misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa.

Dua kompetensi guru yang dinilai masih carut-marut itulah yang tampaknya kini sedang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk program pemberdayaan MGMP di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SMP dan SMA). Ada tiga kelompok MGMP yang menjadi sasaran, yaitu MGMP Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika –tiga mata pelajaran yang selama ini diujikan secara nasional. Sejumlah dana block grant dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan (khususnya proses pembelajaran dan manajamen).

Kucuran dana block grant tersebut perlu disambut gembira, sebab selama ini (nyaris) tak ada sebuah institusi pun yang peduli dan mau melirik MGMP sebagai forum atau wadah yang memiliki peran strategis dalam memberdayakan profesionalisme guru mata pelajaran. Tidak berlebihan jika selama ini kiprah MGMP hanya sebatas “papan nama” yang bagus dalam visi dan misi, tetapi “miskin” implementasi program. MGMP yang diharapkan ikut mengurangi beban dan kegelisahan guru dalam memecahkan problem-problem pembelajaran pun hanya sebatas retorika. Bahkan, tidak jarang jajaran pengurus yang diharapkan mampu mengurus sekaligus menjadi pionir pengembangan mutu pembelajaran justru harus menjadi “urusan” di kalangan internal MGMP akibat terhadang oleh problem manajemen dan silang-sengkarutnya organisasi.

Jika dicermati, tampaknya dana menjadi problem serius bagi pengurus MGMP dalam menjalankan program, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Untuk menyiasati minimnya dana, ada beberapa pengurus yang mencoba mencari “terobosan” penggalian sumber dana dengan mengajak teman-teman sejawat untuk sedikit kreatif mengembangkan ilmu dengan menerbitkan Lembar Kerja Siswa (LKS). Namun, LKS yang diterbitkan, diakui atau tidak, masih jauh dari standar mutu, bahkan cenderung mereduksi pengetahuan siswa karena hanya berisi rangkuman materi, latihan, dan tugas-tugas; tanpa pendalaman. LKS inilah yang sering dijadikan sebagai “bisnis terselubung” para pengurus yang sebagian keuntungannya dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan, anjangsana, membeli jaket, atau studi banding. Dalam kondisi demikian, (hampir) tak ada waktu untuk menggelar kegiatan yang cerdas dan kreatif yang mampu memberdayakan profesionalisme guru. Sebagian besar waktu pengurus habis untuk mengurus distribusi LKS dan kalkulasi untung ruginya bersama penerbit. Bagaimana mungkin guru mata pelajaran mampu mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya kalau tak pernah diajak untuk berkiprah mengikuti kegiatan-kegiatan MGMP yang cerdas, kreatif, dan mencerahkan?

Beruntunglah kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan semacam itu cepat direspon oleh para pengambil kebijakan. Melalui dana block grant, problem dana yang selama ini menjadi kendala serius bagi pengurus dalam mengimplementasikan program setidaknya bisa sedikit teratasi. Para pengurus yang selama ini hanya sibuk mengurus LKS pun bisa mulai berpaling untuk benar-benar serius mepemberdayaan MGMP sehingga keberadaannya tidak hanya sekadar “papan nama”.

Persoalannya sekarang, mampukah program pemberdayaan MGMP yang dibiayai oleh dana block grant itu mampu mendinamiskan kegiatan MGMP secara terus-menerus dan berkelanjutan? Mampukah MGMP tetap eksis dan bermakna ketika dana block grant tak lagi bisa dikucurkan?

Menurut hemat saya, program pemberdayaan MGMP yang dibiayai dana block grant perlu dimaknai sebagai “therapi kejut” yang akan terus menjadi pemicu dinamika MGMP dalam memberdayakan guru. Artinya, dana block grant harus dipahami sebagai suntikan dan stimulan agar benar-benar mampu memosisikan MGMP sebagai wadah profesi yang vital dan strategis dalam memberdayakan guru. Dengan panafsiran demikian, seandainya dana block grant tidak lagi mengucur, MGMP masih punya “gigi” untuk berkiprah menggelar berbagai program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan guru.

Oleh karena itu, perlu ada penajaman program yang riil dan praktis agar MGMP benar-benar mampu membantu guru dalam menguasai kompetensi sesuai standar pendidik yang disyaratkan dalam SNP. Paling tidak, ada enam agenda utama yang perlu segera digarap. Pertama, program memotivasi guru untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional. Kedua, agenda unjuk kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Ketiga, agenda diskusi untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Keempat, agenda penyebaran informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.

Kelima, agenda saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, penelitan tindakan kelas, referensi, atau kegiatan profesional lain yang dibahas bersama-sama. Keenam, agenda penjabaran dan perumusan kegiatan reformasi sekolah, khususnya reformasi pembelajaran di kelas (classroom reform) sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif, menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa didik.
Yang tidak kalah penting, pemberdayaan MGMP harus dimaknai sebagai sebuah proses yang terus hidup, tumbuh, dan berkembang sepanjang waktu; tidak seperti “obor blarak” yang –meminjam idiom puitik Chairil Anwar-- sekali berarti sesudah itu mati. Melalui pemberdayaan secara terus-menerus dan berkelanjutan, MGMP diharapkan mampu berperan sebagai reformator dalam classroom reform, mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, agen “penyemangat” dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah, serta kolaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan.

Keberhasilan MGMP dalam mepemberdayaan diri akan sangat dipengaruhi oleh etos kerja segenap pengurus, anggota, dan guru mata pelajaran sejenis dalam membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam sebuah wadah yang memiliki karakter dan jati diri, kemampuan membangun jaringan dengan unit terkait, serta kesanggupan untuk tetap steril dari berbagai godaan dan kepentingan. Kini, sudah tiba saatnya MGMP mendinamiskan gerak dalam mentransformasikan dirinya secara utuh dan total ke dalam hiruk-pikuk dunia pendidikan yang semakin rumit, kompleks, dan penuh tantangan. ***

Tentang Blog Ini

2009-07-05T11:48:00.000+07:00

Blog ini merupakan blog pertama saya. Ia lebih dahulu lahir ketimbang Jalur Lurus, Catatan Sawali Tuhusetya, Catatan Seorang Guru, atau Pojok Sastra. Meski menjadi blog sulung, ia lebih banyak mengalah. Ia merelakan adik-adiknya terus dielus-elus dan dirawat serta membiarkan dirinya ditelantarkan hingga hampir setahun lamanya, hehe ….

Karena ingin sedikit berbuat adil dan menyambung alur kesejarahan sejak mengenal dunia virtual, saya ingin mencoba menghidupkan blog ini kembali. “Jalan Mendaki” sebagai titel blog lebih saya maksudkan untuk mewadahi pemikiran-pemikiran naif saya soal hidup dan kehidupan. Dinamika hidup, dalam pandangan awam saya, tak lebih dari sebuah jalan terjal dan berliku yang perlu terus didaki untuk menggapai makna kearifan hidup. Ia tak bisa didaki secara instan, tapi butuh keringat, perjuangan, dan kerja keras, hingga menghasilkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat.

Nah, salam budaya!

Sawali Tuhusetya

Pasca-Debat Capres-Cawapres

2009-07-05T00:34:00.000+07:00

Usai sudah Debat Capres-Cawapres itu. Terlepas pro-kontra seputar substansi isinya yang dianggap kurang greget dan (nyaris) tanpa klimaks, agaknya debat semacam ini bisa menjadi salah satu pendidikan politik buat rakyat. Maklum, selama ini rakyat hampir tak pernah mengenal siapa calon pemimpinnya. Budaya politik rezim Orde Baru yang cenderung tertutup dan elitis cenderung menyakralkan sang calon pemimpin sehingga tak pernah ada wacana-wacana publik yang bisa membuat rakyat bebas menentukan pilihan.

Dalam pandangan awam saya, debat Capres-Cawapres yang digelar KPU itu bisa memberikan gambaran terhadap kapasitas sang calon dalam menyikapi keadaan yang menuntut mereka harus secepatnya mengambil keputusan secara tepat. Disaksikan jutaan mata, mereka –mau atau tidak—mesti memiliki kecerdasan berbahasa melalui permainan orasi yang memukau. Semakin tangkas mereka merespon pertanyaan sang panelis yang sering btak terduga, semakin banyak aplaus publik.

Memang, wacana yang mengemuka dalam debat itu masih terkesan amat normatif. Bahkan, setiap calon merasa ewuh-pakewuh apabila hendak melakukan kritik yang sedikit agak keras. Budaya iba dan kesantunan agaknya telah membuat para calon merasa “berdosa” jika harus mendebat, apalagi mengkritik, pernyataan-pernyatan rival politiknya. Jadilah, acara debat itu mirip festival “mencari iba” dari publik. Semakin diserang, semakin mamou memberikan kesan sikap “teraniaya” yang dianggap akan memberikan banyak keuntungan dalam ranah pencitraan publik.

Terlepas bagaimana ketangkasan para Capres-Cawapres dalam merespon permasalahan di tengah acara debat itu, rakyat sudah dipastikan akan menjatuhkan pilihannya pada 8 Juli 2009. Memilih calon nomor 1, 2, atau, 3, bahkan golput sekalipun, akan mewarnai dinamika demokrasi di negeri ini. Semoga saja, kelak yang terpilih benar-benar sosok terbaik yang bisa membawa perubahan signifikan di negeri ini. ***

Apologi Berlebihan Tim Sukses Capres

2009-07-02T13:19:00.000+07:00

Satu lagi tontonan publik menjelang Pilpres 2009 yang tak kalah seru adalah debat antartim sukses Capres-Cawapres. Setelah dikritik banyak kalangan lantaran sepi dialog dan tanya-jawab yang cerdas dan kritis dari para capres, giliran tim suksesnya yang melakukan aksi orasi sampai berbusa-busa. Mereka cenderung melakukan apologi berlebihan terhadap Capres dukungannya. Hantam sana-hantam sini, berkelit menghindar, lantas mengeluarkan jurus pamungkas yang bisa mematikan lawan merupakan siasat yang ditempuh tim sukses dalam upaya menggaet simpati publik. Entah, berapa hari dan berapa malam mereka belajar dan mengumpulkan berbagai bahan yang dianggap mampu membuat citra lawan jatuh. Strategi yang mereka tempuh tak hanya sekadar bagaimana mesti bersikap defensif dalam menerima serangan lawan, melainkan juga bagaimana melumpuhkan rival-rivalnya hingga benar-benar tak berkutik.

Yang menarik, para tim sukses itu memiliki basis akademik yang cukup lumayan. Selama ini, mereka dikenal sebagai intelektual muda yang kritis dan cerdas. Analisis politiknya sering ditunggu dan dinantikan publik. Namun, godaan kekuasaan agaknya telah meninabobokan mereka hingga benar-benar kehilangan derajat profetik yang seharusnya mereka perjuangkan. Meminjam istilah Julian Benda, mereka telah melakukan ”Pengkhianatan Intelektual” sebagaimana yang dilakukan oleh para intelektual Eropa yang ”tiarap” di depan tangan-besi-tiranik Hitler. Kaum intelektual yang seharusnya bisa menjaga jarak dengan kekuasaan telah tereduksi oleh persoalan-persoalan pragmatis dan politis sehingga kebenaran-kebenaran yang mereka agungkan telah terkontaminasi kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat.

Salahkah apa yang mereka lakukan? Hmmm … dalam kacamata politik, konon benar-salah itu hanya beda-beda tipis. Substansinya bukan semata-mata benar-salah secara stereotipe, melainkan bagaimana mereka mampu berargumen hingga yang salah bisa tampak benar dan yang salah bisa jadi benar. Dalam kondisi demikian, para tim sukses, pasti juga sudah banyak belajar tentang psikologi massa, sehingga mereka bisa tetap tampil percaya diri di tengah-tengah publik, meski dalam keadaan terdesak sekalipun. Jangan sampai mereka “kehilangan muka” yang bisa membuat capres kehilangan simpati. Lihat saja wajah-wajah mereka yang tampak tegang dan nervous, tapi tetap berusaha tersenyum untuk memberikan kesan sebagai sosok yang tengah teraniaya. Situasi seperti ini justru bisa mendatangkan “blessing in disguise”. Semakin banyak diserang justru akan semakin diuntungkan.

Budaya “iba” yang selama ini telah mengakar dalam strata masyarakat kita, agaknya telah melahirkan sikap simpati kepada sosok yang dianggap terzalimi dan teraniaya. Karena telah belajar psikologi massa, siasat semacam ini bisa jadi masih akan terus ditempuh oleh tim sukses untuk membangun opini dan citra baru sebagai sosok yang terkalahkan itu. “Wani ngalah luhur wekasane” (berani mengalah akan berakhir dengan kemenangan), begitulah idiom yang sudah lama diwariskan oleh orang-orang tua Jawa pada zaman dulu. Nah! ***

Buku Tamu

2009-06-30T10:14:00.000+07:00

Dalam dunia fiksi lebih dikenal dengan nama Sawali Tuhusetya. Lahir di sebuah dusun, 19 Juni 1964, di daerah Kabupaten Grobogan, salah satu di antara 35 kabupaten di Jawa Tengah yang telah tercitrakan sebagai kawasan yang kering, gersang, dan miskin. Sejak kecil telah berminat dan bercita-cita menjadi guru berkat sugesti yang begitu kuat dari guru-guru SD di kampungnya yang sunyi. Selepas lulus SPG (1983) melanjutkan studi ke IKIP Semarang Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (lulus tahun 1988). 1989-1995 mengabdikan diri menjadi guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Karangrayung-Grobogan. Sejak 1995 hingga sekarang menjadi guru di SMP 2 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Kini, hidup bahagia bersama istri dan ketiga anaknya di sebuah kawasan Perumnas yang sepi. Di sela-sela tugasnya sebagai guru, juga nyambi jadi penulis. Beberapa tulisannya, seperti cerpen, artikel opini, dan esai sastra pernah dimuat di Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika, Suara Merdeka, Wawasan, dan Solopos. Tahun 2003, atas biaya sendiri melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2005) dengan judul tesis: Karakteristik, Fungsi, dan Latar Belakang Penggunaan Kekeliruan Inferensi Percakapan dalam Novel Belantik. Oleh teman-teman sejawatnya diberi amanat untuk menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP/MTs Kabupaten Kendal. Selain itu, juga menjadi Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Kabupaten Kendal. Buku kumpulan cerpennya Perempuan Bergaun Putih diterbitkan oleh Bukupop dan Maharini Press (2008) dan diluncurkan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 16 Mei 2008 bersama kumpulan puisi Kembali dari Dalam Diri karya Ibrahim Ghaffar (sastrawan Malaysia). Silakan baca selengkapnya di sini!

Salam Budaya,

Sawali Tuhusetya

Blog, Facebook, dan Keajaiban Dunia Virtual

2009-06-29T17:50:00.000+07:00

Satu dasawarsa yang silam, boleh jadi kita masih mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kecanggihan teknologi di bidang informasi dan komunikasi agaknya baru menjadi milik kalangan elite klas menengah ke atas.

Namun, seiring dengan perkembangan infrastruktur teknologi yang terus berkembang dan meluas hingga ke pelosok-pelosok dusun, proses interaksi dan komunikasi di dunia maya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Manusia mulai “dimanjakan” dalam berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Handphone yang dulu hanya bisa dinikmati oleh kaum berkantong tebal, kini sudah menjadi piranti “profan” yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan, internet pun tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang mewah, tetapi (hampir) sudah mewabah dan menyatu di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas. Warung internet (warnet) terus bermunculan di berbagai sudut kampung seperti cendawan di musim hujan.

Pada perkembangan berikutnya, orang tak hanya sekadar memanfaatkan internet untuk berselancar dan browsing semata, tetapi sudah jauh melampaui batas-batas penggunaan yang bersifat konsumtif. Instansi, komunitas, atau perorangan mulai melirik internet sebagai media virtual untuk melakukan aktivitas produktif. Maka, muncullah bisnis online yang dikemas menarik dengan daya sugestif tinggi, hingga mampu meraup banyak keuntungan. Blog personal pun tak jarang yang di-monetize hingga menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang makin menjanjikan.

Pada sisi lain, blog juga digunakan untuk membangun semangat berbagi dan bersilaturahmi dengan pengunjung. Blogwalking dengan saling berkunjung dan berkomentar menjadi tradisi baru di dunia maya. Kompleks blogosphere makin ramai dan meriah dengan hadirnya banyak bloger dengan latar belakang budaya, sosial, agama, atau kelompok yang beragam. Komunikasi dan interaksi antarbloger di dunia maya pun tak jauh berbeda seperti di dunia nyata. Meski belum pernah bertemu, mereka bisa bergaul akrab seperti sahabat lama. Namun, agaknya ada beberapa bloger yang merasa belum “afdol” jika jalinan silaturahmi yang mereka bangun selama ini tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung. Maka, muncullah tradisi yang baru lagi, yakni kopi darat alias kopdar. Tentu saja, ada banyak keterkejutan yang muncul ketika beberapa bloger bertemu dan bersemuka dalam sebuah momen yang sama. Mereka berupaya untuk menemukan benang merah antara situasi yang berlangsung di dunia maya dan di dunia nyata.

Selain blog, juga makin banyak bermunculan jejaring sosial di dunia virtual yang kian memanjakan penggunanya dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Ada beberapa di antaranya yang cukup menarik dan memikat para pengguna, seperti friendster, myspace, multiply, hi5, twitter, atau plurk. Satu lagi jejaring sosial yang kini sedang mewabah di kalangan para netter adalah facebook (FB). Layanan jejaring yang konon diciptakan oleh seorang pemuda Yahudi berumur 24 tahun itu seperti memiliki daya sihir dahsyat. Dalam waktu singkat, situs ini sanggup memesona jutaan pengguna. Selain kemudahan membuat akun, FB juga gampang dikelola dan dilengkapi fitur-fitur menarik yang bisa dioptimalkan untuk menjaring pergaulan sosial di dunia maya yang lebih luas.

Alhasil, FB seperti sebuah perkampungan dunia yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai kalangan. FB sanggup menanggalkan jejak-jejak primordial dan sentimen lokalitas para penggunanya. Mereka seperti memasuki sebuah perkampungan global yang egaliter dan demokratis. Persoalannya, apakah kehadiran FB akan terus ”memfosil” sebagai jejaring sosial yang nyaman dan permanen atau hanya singgah sesaat dalam kubangan memori penggunanya hingga akhirnya terlupakan? Tak tahu pasti. Waktu juga nanti yang akan mengujinya.

Terlepas dari itu, blog dan FB agaknya telah menjadi piranti teknologi digital yang memancarkan pamor keajaiban dunia virtual yang benar-benar membuat dunia makin menyempit dan mengglobal. **

Menampilkan Thumbnail di Halaman Depan

2009-06-29T17:47:00.000+07:00

Salah satu daya tarik sebuah blog adalah tampilan alias theme. Trend tampilan halaman depan sebuah blog belakangan ini adalah format majalah dengan menampilkan thumnail (image) di bawah judul. Salah satu theme blog yang memiliki ciri khas format majalah pada halaman depan adalah theme revolution karya desainer Bryan Gardner. Dengan tampilan wajah seperti itu, halaman depan blog menjadi lebih menarik.

Selain kode bawaan dari theme tertentu, kita juga bisa membuat tampilan blog kita seperti dalam format majalah dengan memodifikasinya. Berikut ini adalah kode untuk menampilkan thumbnail pada halaman depan, khususnya untuk engine wordpress dengan domain sendiri.

<?php

if (have_posts()) : $count = 0;

while(have_posts()) : the_post();

$count++;

if ($count>2) break;

<?php $postimageurl = get_post_meta($post->ID, 'image', true); if ($postimageurl) { ?>

<p style="font-size:13px; font-family:georgia;font-weight:bold;margin:0px;text-align:left;"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>

<?php the_time('j F Y') ?> | <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> | <a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_number('0 respon', '1 respon', '% respon'); ?></a> <?php edit_post_link('(e)', '', ''); ?></span></p></div>

<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">

Keterangan:

Kode tersebut digunakan untuk mengganti kode asli yang terdapat pada file index.php pada theme yang kita gunakan. (Silakan cari pada theme editor!) Sebelum diganti, kode asli sebaiknya di-back-up dulu. Hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi error.

Angka 2 pada kode if ($count>2) break; menyatakan jumlah postingan yang akan ditampilkan di halaman depan. Angka 2 bisa diganti sesuai selera kita. Sedangkan, angka 300 pada kode <?php the_content_limit(300); ?> menunjukkan jumlah karakter yang akan ditampilkan pada setiap postingan. Kita juga bisa mengganti angka tersebut sesuai panjang pendeknya penggalan postingan yang akan ditampilkan.

Jangan lupa, ketika kita memosting tulisan, masukkan link image (gambar) yang kita upload pada value dan klik atau ketik image pada kolom nama pada fitur Add new custom field: yang terdapat di bawah text-editor. Kemudian, klik add custom field.

Nah, selamat mencoba, semoga berhasil! Salam ngeblog! ***

Meratapi Nasib Bahasa Ibu

2009-06-29T17:42:00.000+07:00

UNESCO telah menetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Pencanangan tersebut diwujudkan dalam bentuk Monumen Martir (Shaheed Minar) di Kampus Universitas Dhaka sebagai bentuk apresiasi terhadap pengorbanan bahasa Bangla, 21 Februari 1952. Sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memiliki banyak bahasa Ibu (bahasa daerah), mau atau tidak, bangsa kita perlu melakukan upaya refleksi dan re-evaluasi terhadap keberadaan bahasa Ibu.

Dengan nada sedih, harus kita katakan bahwa keberadaan bahasa Ibu di sebuah negeri yang multietnik dan diglosia seperti di negara kita, nyaris terpinggirkan. Keterpukauan dan euforia globalisasi, disadari atau tidak, telah menumbuhkan sikap apatis terhadap upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Ibu. Bangsa kita terlalu silau untuk melihat semua yang berbau global sebagai trend dunia yang mesti dianut. Banyak di antara kita yang lupa, bahwa bangsa kta memiliki banyak nilai kearifan lokal yang luput digali dan dikembangkan lebih jauh menjadi aset budaya bangsa yang agung dan adiluhung.

Berkaitan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional, agaknya perlu ada pemikiran ulang untuk benar-benar menjadikan bahasa Ibu sebagai ikon pemerkaya khazanah budaya bangsa sehingga bangsa kita tak kehilangan kesejatian diri sebagai bangsa yang multikultur dan multietnik. Keterpukauan terhadap globalisasi juga telah menumbuhkan sikap latah dengan mengagungkan penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Yang lebih menyedihkan, justru ada upaya sistematis untuk meminggirkan peran bahasa Ibu. Hal itu terjadi dengan munculnya institusi pendidikan yang di-setting dengan menggunakan bahasa asing (baca: Inggris) sebagai bahasa pengantarnya.

Kita tidak antibahasa asing. Justru kita perlu bersikap lentur dan luwes dalam menerima pengaruh bahasa dan kosakata asing sebagai upaya untuk memperkaya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa resmi. Meski demikian, pengabaian terhadap keberadaan bahasa Ibu, sungguh sebuah langkah keliru. Dunia pendidikan yang notabene menjadi agen kebudayaan, perlu menjadi pionir bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi gencarnya gerusan serta penetrasi budaya asing.

Senyampamg belum telanjur punah, kini sudah saatnya ada kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menghidupkan bahasa Ibu sebagai bahasa komunikasi dalam lingkungan keluarga dan di aras lokal. Kesadaran kolektif ini perlu ditindaklanjuti melalui aksi nyata dengan memasukkan bahasa Ibu sebagai bagian kurikulum pendidikan. Tanpa ada upaya serius merevitalisasi bahasa Ibu, maka kepunahan bahasa yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal itu hanya tinggal menunggu waktu. Relakah bahasa Ibu kita mengalami nasib merana hingga akhirnya tak lagi dikenang dan digunakan sebagai bahasa pergaulan dalam konteks komunikasi.

Sungguh, kita akan benar-benar meratap dan berduka seandainya dalam beberapa generasi mendatang, bekas kejayaan bahasa Ibu itu sudah tak lagi terlacak jejaknya.

Melacak Jejak Aktivitas Ngeblog

2009-06-29T17:40:00.000+07:00

Saya tidak tahu pasti alasan dagdigdug.com (melalui Mbak Dita) memprofilkan saya sebagai bloger terpilih di situs layanan blog hosting untuk siapa saja yang berminat terhadap blog itu. Ketika Mbak Dita meminta saya melakukan konfirmasi via email, saya sempat ragu, apakah memang layak bloger ndesa dan katrok seperti saya diprofilkan? Namun, lantaran Mbak Dita cukup serius, akhirnya permohonan untuk wawancara via YM saya sanggupi pada Selasa, 24 Maret 2009 pukul 16.00 sesuai kesepakatan. Banyak hal yang kami perbincangkan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ngeblog.

Hmmm … sesungguhnya, aktivitas ngeblog baru saya mulai sekitar Juni 2007 ketika koneksi internet benar-benar masih sangat terbatas. Satu-satunya koneksi internet yang bisa saya akses baru sebatas lewat warnet. Namun, agaknya warnet belum bisa “memanjakan” saya dalam mengakses internet, sehingga saya beralih menggunakan HP CDMA. Lewat CDMA, saya bisa lebih nyaman dalam melakukan browsing dan berkenalan dengan blog. Namun, sungguh celaka, dengan operator seluler yang ada, kantong saya sering jebol. Saya mesti menyisihkan duwit sekitar 700-an ribu sekadar untuk melampiaskan naluri ngenet. Alhasil, saya menghentikan total aktivitas internet saya hampir sebulan lamanya, hingga akhirnya ada seorang teman yang menawari saya untuk menggunakan broadband unlimited dengan harga yang cukup miring. Saya hanya mengeluarkan 175 ribu-an perbulan dengan koneksi tanpa batas.

Sejak saat itu, semangat saya untuk kembali bersentuhan dan berselancar di dunia maya kembali tumbuh. Naluri untuk ngeblog pun terus mengusik saya hingga akhirnya pada Juli 2007 saya mulai total untuk ngeblog di Jalur Lurus. Sejak saat itu, saya mulai berkenalan dengan banyak sahabat bloger dari berbagai penjuru nusantara secara lintasbudaya dan lintasgeografis. Aktivitas blogwalking menjadi rutinitas keseharian di sela-sela tugas utama saya sebagai seorang guru.

Awal 2008, saya belajar mengelola domain sendiri di sawali.info. Jujur saja, saya agak ragu untuk meninggalkan blog Jalur Lurus yang sudah memberikan banyak pelajaran berharga buat saya tentang bagaimana membangun jaringan silaturahmi dan semangat berbagi melalui blog. Namun, atas saran dan masukan dari beberapa sahabat bloger, akhirnya saya memutuskan untuk total mengelola blog sawali.info. Namun, agaknya satu blog belum bisa memuaskan ”keserakahan” naluri saya untuk ngeblog. Mulai November 2008, saya membeli domain baru sawali.us dengan hosting gratis dari deteksi.info yang khusus digunakan untuk guru. Bulan-bulan berikutnya, saya juga memburu beberapa domain gratis dari co.cc dan hosting gratis dari 0fees.net atau 0lx.net untuk blog sawali.co.cc dan mgmpbismp.co.cc. Saya juga membuatkan blog sekolah di smp2pgd.0fees.net yang adminnya sudah saya serahkan kepada staf TU. Terakhir, saya juga memegang admin blog agupenajateng.net (untuk sementara) sebagai media komunikasi bagi rekan-rekan sejawat yang tergabung dalam Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Provinsi Jawa Tengah.

Begitulah aktivitas ngeblog saya selama dua tahun terakhir ini. Meski harus menyisihkan waktu untuk membangun semangat berbagi dan bersilaturahmi, saya merasakan bahwa blog bisa menjadi ”rumah” maya yang nyaman untuk untuk meng-upgrade diri. Reviuw profil saya di dagdigdug.com selengkapnya silakan baca di sini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Internet Sehat 2009 yang telah memberikan penghargaan Internet Sehat Blog Award (ISBA) 2009 untuk kategori mingguan "Education Blog" pada periode Selasa (24/03/2009) untuk blog sawali.info, meskipun saya sendiri sangat yakin banyak blog lain yang lebih layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Sekadar informasi, blog Pak Marsudiyanto (Guru SMA 1 Kendal) juga mendapatkan penghargaan yang sama dari Tim Internet Sehat 2009 untuk kategori ”inspiring blog”.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bloger yang telah berkenan menjalin silaturahmi secara maya, yang kemudian sering berlanjut melalui kopi darat (kopdar). Semoga kehadiran blog di dunia maya benar-benar bisa ikut berkiprah dalam memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada publik. Nah, salam ngeblog, salam kreatif, dan salam budaya! ***

Menjelang Ujian Nasional

2009-06-29T17:38:00.000+07:00

Jumat malam, 17 April 2009, yang lalu, sekolah saya mengundang Tim Esam (Emotional and Spiritual Achievement Motivation) Training. Tujuannya adalah untuk membangkitkan motivasi anak-anak agar siap secara emosional dan spiritual dalam meraih prestasi setelah teman-teman guru sudah merasa cukup menyiapkan mereka melalui ikhtiar lahiriah. Pelatihan tersebut baru pertama kalinya digelar. Ide awal bermula ketika bos Esam Tranining, Pak Sunarto yang juga Kepala SMA Rowosari, Kendal, bertemu langsung dengan kepala sekolah. Pak Narto, demikian saya biasa menyapanya, mengontak saya via telepon tentang program pelatihan itu. Konon, kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada saya tentang perlu tidaknya kegiatan semacam itu. Jujur saja, saya belum bisa mengiyakan. Saya hanya meminta kepada Pak Narto untuk mengirimkan proposalnya.

Beberapa hari kemudian, kepala sekolah memberikan proposal dari Pak Narto kepada saya. Setelah saya pelajari, agaknya model pelatihan semacam itu memang diperlukan sebagai ikhtiar batiniah agar anak-anak benar-benar dalam kondisi siap untuk menghadapi UN. Setelah melalui berbagai diskusi dengan teman-teman, akhirnya disepakati untuk menggelar pelatihan. Saya pun melakukan konfirmasi kepada Pak Narto hingga akhirnya pelatihan benar-benar digelar di lapangan terbuka itu.

Setelah melakukan shalat Maghrib berjamaah, doa bersama, dan shalat Isya’ berjamaah, acara pelatihan pun dimulai pukul 20.30 WIB. Berdasarkan pengamatan awam saya, pelatihan ini memang menggunakan pendekatan psikologis yang berupaya memberikan “shock therapy” kepada anak-anak agar mereka sanggup menghadapi UN dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Diawali dengan membawa imajinasi anak-anak ke dunia mimpi tentang harapan dan cita-cita, sekitar 221 anak yang mengikuti pelatihan ini kemudian dibawa masuk pada suasana “pesta” melalui gerakan dan tepuk tangan. Anak-anak yang didampingi orang tua/wali murid merasa enjoy dan betul-betul menikmatinya.

Semakin malam, ada suasana gelap dan temaram yang sengaja dibangun untuk menciptakan suasana hening dan haru. Maka, pelatihan pun sampai pada tahap kontemplasi yang membawa imajinasi anak-anak pada dunia masa silam; mengingat orang tua dan saudara-saudaranya. Secara bertahap, dunia batin anak-anak mulai ditetesi kiat-kiat meraih sukses UN dengan menyadarkan betapa pentingnya doa restu orang tua. Melalui lantunan doa dan pengharapan yang tertata lewat diksi yang menyentuh dan mengharukan, anak-anak diajak untuk mengingat keberadaan orang tua dan saudara-saudaranya.

Ternyata, tahap kontemplasi benar-benar mampu membawa dunia batin anak dalam suasana yang benar-benar mengharukan hingga tak sedikit siswa putri yang menjerit dan berteriak histeris. Ada sekitar 7 siswi yang pingsan. Mereka pun secara bergantian segera digotong ke ruang UKS. Sebenarnya sudah ada anggota dari TIM Esam Training yang siap untuk menangani anak-anak yang shock ketika memasuki tahap kontemplasi ini. Namun, lantaran situasinya malam hari, Tim Esam Training tak bisa menangani anak-anak yang tergolong bermasalah ini secara tuntas. Dalam keadaan tak menentu, anak-anak yang pingsan langsung ditangani oleh warga masyarakat sekitar sekolah dengan menggunakan pendekatan kultural khas masyarakat desa.

Saya yang kebetulan berusaha menyadarkan dua siswi yang tergolong pingsan berat melalui bisikan-bisikan istighfar dan belaian lembut di kepala mereka agaknya bisa memberikan sedikit ruang kesadaran kepada mereka untuk mengembalikan kekuatan dan kesejatian dirinya. Secara perlahan-lahan, anak yang bersangkutan saya bimbing untuk membaca istighfar sebagai wujud permohonan ampunan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, mereka perlahan-lahan mulai siuman. Namun, begitu saya tinggal, beberapa menit kemudian, siswi yang bersangkutan kembali menjerit histeris. Suasana pun berubah kacau karena makin banyak orang tua/wali murid yang mengerumuninya, ditambah lagi dengan makin banyaknya siswi yang pingsan. Suasana pelatihan pun sedikit terganggu. Meski demikian, Pak Narto jalan terus dengan tahap-tahap pelatihannya. Sebagian besar siswa pun tetap enjoy dan menikmati tahap demi tahap pelatihan itu hingga usai pukul 23.00 WIB.

Sementara itu, ketika pelatihan usai, masih ada dua siswi bermasalah yang sedang mengalami shock belum juga siuman. Warga masyarakat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual berupaya menyadarkannya dengan menggunakan pendekatan tersendiri. Siswi baru siuman sekitar pukul 24.00.

Tiba di rumah, jam di dinding menunjuk pukul 01.00 WIB dini hari. Hmm … tiba-tiba saja saya jadi merenung. Anak-anak yang hendak menghadapi ujian nasional agaknya memang sedang mengalami masa-masa stress. Tekanan dari pihak orang tua, stigma masyarakat, dan bejibunnya tugas-tugas berat yang mesti mereka ikuti, tak jarang membuat mereka mengalami depresi. Dalam situasi seperti itu, dibutuhkan sentuhan kelembutan dan kasih sayang untuk membangkitkan motivasi mereka dengan cara yang normal dan wajar. Besarkan hati mereka agar sanggup menghadapi UN dengan sikap penuh optimisme.

Semoga mereka sanggup melewati masa-masa kritis itu hingga akhirnya mampu meraih sukses seperti yang diharapkan. ***

Mengapresiasi Sang Pecundang

2009-06-29T17:36:00.000+07:00

Jujur saja, saya sungguh risau terhadap blow-up berlebihan dari pers terhadap Caleg yang gagal alias sang pecundang –kalau boleh menyebutnya demikian—dalam meraih kursi sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2009 ini. Muncul pencitraan baru, seolah-olah sang pecundang benar-benar berada dalam kondisi “drop” sehingga perlu di-RSJ”-kan. Sebuah stasiun TV pun merasa perlu menghadirkan beberapa caleg gagal untuk menaikkan rating tayangannya.

Saya bukan Caleg, juga bukan sanak-kerabat Caleg yang gagal itu. Kerisauan ini muncul semata-mata menyaksikan gelagat tak sedap yang mencitrakan bahwa Caleg hanya menjadi milik sang pemenang. Sedangkan, the losers alias sang pecundang itu hanya berhak untuk menikmati kekalahan dengan segala macam risiko sosio-psikologisnya. Bagaimanapun juga, dalam pandangan awam saya, the losers telah menunjukkan nyalinya dengan berkompetisi di tengah sengitnya pertarungan politik antarcalon yang tak jarang disertai dengan perilaku-perilaku anomali, bahkan juga kampanye “hitam” ala Machiavelli.

Kalau kita sejenak saja mau melakukan refleksi, sang pecundang tentu saja memiliki kapital sosial-politik yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memasuki medan pertarungan politik yang sengit itu. Tak hanya kapital duwit, tapi juga kemampuan membangun jaringan, lobi, atau orasi. Mereka juga sosok yang selama ini di lingkungannya masing-masing diyakini memiliki prestasi menonjol, setidak-tidaknya menurut ukuran mereka masing-masing, sehingga pantas untuk ikut bertarung. Kalau toh akhirnya fakta politik menunjukkan realitas yang berbeda, itu persoalan lain, yang juga sudah diperhitungkan sebelumnya.

Kalau kita mengikuti berbagai pemberitaan, memang tak sedkit jumlah sang pecundang yang kecewa, stress, bahkan ditengarai sudah ada yang mengakhiri hidupnya. Konon, bukan semata-mata lantaran mereka gagal terpilih, melainkan juga proses pemungutan suara yang dianggap tidak beres; mulai persoalan DPT hingga manipulasi suara. Repotnya, berbagai bentuk pelanggaran Pemilu dianggap sebagai sesuatu yang “nonsens”. Kondisi ini diperparah dengan pemberian stigma yang gencar diberitakan di berbagai media.

Kalau blow-up berlebihan dan pemberian stigma semacam itu terus berlanjut, bukan mustahil pentas demokrasi di negeri ini justru akan sepi dari dinamika. Caleg bisa jadi menjadi sebuah akronim yang menakutkan sehingga tak ada lagi sang pecundang yang mau kembali bertarung di tengah kancah politik pada putaran Pemilu berikutnya. ***

Mempertahankan Idealisme

2009-06-29T17:33:00.000+07:00

Memang bukan hal yang mudah untuk mempertahankan idealisme. Selalu saja muncul godaan yang bisa membuat naluri penghambaan kepada kebajikan hidup jadi terkontaminasi. Banyak orang yang kehilangan fatsun dan kearifan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan. Repotnya, pilihan itu sama-sama mengandung risiko. Lihat saja panggung politik pasca-Pileg. Tak sedikit elite politik yang rela menggadaikan idealisme dan gengsi demi bisa ikut menikmati remahan kue kekuasaan. Dalam kondisi demikian, sikap pragmatik akhirnya yang jadi prioritas. Siapa menguntungkan siapa akan jadi pilihan utama.

Hmmm .... Terlepas dari soal kisruh Pemilu 2009 yang dinilai sebagai Pemilu Legislatif terburuk setelah masa reformasi akibat banyaknya pemilih yang gagal masuk TPS lantaran tidak terdaftar dalam DPT, proses koalisi antarparpol agaknya makin mengarah pada asumsi, betapa tidak mudahnya mempertahankan idealisme itu. Bahkan, tak sedikit elite politik yang mengabaikan visi kepartaiannya.

Kiblat politik kontemporer pasca-Pileg agaknya memang sedang mengarah ke partai demokrat. Hasil perolehan suara berdasarkan hitung cepat menunjukkan peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan, dari 7% pada Pemilu 2004 menjadi sekitar 20-an% pada Pemilu tahun ini. Tak heran jika banyak elite parpol yang kepincut untuk bisa berkoalisi dengan parpol besutan SBY ini. Meski demikian, pertunjukan teater politik belum usai. Diperkirakan masih akan muncul adegan-adegan seru yang membuat dada penonton naik-turun. Konflik kepentingan antarparpol juga akan makin terasa denyutnya.

Kita berharap panggung politik akan memberikan ending yang manis buat rakyat! ***

Televisi dan Pesta Demokrasi

2009-06-29T17:31:00.000+07:00

Pesta demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat memang telah usai 9 April 2009 yang lalu. Namun, gaungnya masih sangat terasa menggetarkan. Bahkan, tensinya makin meninggi, terutama bagi caleg yang sudah jauh-jauh hari mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan menguras kocek. Masih mending bagi caleg yang mengeluarkan modal dari kantong sendiri. Namun, bagaimana halnya dengan mereka yang sudah jelas-jelas gagal mengais suara rakyat, tapi masih harus memikirkan hutang sana, serobot sini? Duh, saya bukan bermaksud menghilangkan sikap empati dari ruang batin saya terhadap caleg yang gagal itu. Bagaimanapun juga, langkah dan ambisi mereka untuk bisa jadi wakil rakyat layak untuk dihargai. Setidaknya, mereka sudah berusaha berbuat yang terbaik menurut ukuran kaca matanya sendiri.

Sementara itu, dari ruang publik yang lain, ada suasana yang tak kalah menarik. Politik agaknya masih menjadi dunia yang memiliki daya pikat. Lihat saja para pengelola stasiun TV. Pascapemilu justru menjadi “syurga” buat mereka. Mengundang politisi dan pengamat untuk saling beradu argumen. Tak jarang, mereka mendadak berubah jadi “supranatural” untuk menerawang dinamika politik ke depan, terutama menjelang Pemilihan RI I dan II.

Menyajikan “sensasi” politik kontemporer agaknya memang menjadi menu pilihan bagi pengelola layar gelas itu. Maklum, dunia politik memang selalu menjanjikan banyak kejutan. Di balik kejutan, seringkali menghadirkan kisah-kisah dan narasi baru yang serba penuh improvisasi. Politik juga harus diakui telah mengalahkan nalar ilmiah. Hipotesis-hipotesis para pengamat yang dirumuskan dari variabel ke variabel seringkali mesti tunduk oleh kenyataan politik yang serba “sensasional” itu. Lihat saja hegemoni partai berlambang pohon beringin atau kepala banteng mencereng yang demikian kuat selama ini. Dua parpol yang diprediksi tetap menjadi pemegang hegemoni kekuasaan, ternyata –menurut hasil quick count dan penghitungan suara manual sementara-- harus mengikuti alur kenyataan politik yang tengah terjadi. Demikian juga halnya dengan figur yang selama ini digadang-gadang menjadi calon kuat RI I. Berdasarkan kalkulasi politik riil, agaknya mereka harus mengakui kalau pamornya tak secerah seperti dugaan sebelumnya.

Situasi politik yang sulit diprediksi, jelas menjadi santapan manis buat pengelola stasiun TV. Mereka jelas akan selalu berharap munculnya kejutan dan sensasi baru. Dengan situasi seperti itu, mereka tak akan kehabisan menu tayangan yang dianggap mampu menghipnotis ruang publik. Entah sampai kapan! ***

Reformasi Kultural

2009-06-29T17:11:00.000+07:00

(Mengawal dinamika reformasi)

Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun. Masa ini diawali dengan dua peristiwa penting Boedi Oetomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928). Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.

Tokoh-tokoh kebangkitan nasional, antara lain: Sutomo, Gunawan, dan Tjipto Mangunkusumo, dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryoningrat (Ki Hajar Dewantara), dr. Douwes Dekker, dll

Selanjutnya pada 1912 berdirilah partai politik pertama Indische Partij. Pada tahun ini juga Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (Solo), KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah (Yogyakarta) dan Dwijo Sewoyo dan kawan-kawan mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera di Magelang.

Suwardi Suryoningrat yang tergabung dalam Komite Boemi Poetera, menulis Als ik eens Nederlander was (Seandainya aku orang Belanda), 20 Juli 1913 yang memprotes keras rencana pemerintah jajahan Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan inilah dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi “karena boleh memilih”, keduanya dibuang ke Negeri Belanda. Di sana Suwardi justru belajar ilmu pendidikan dan dr. Tjipto karena sakit dipulangkan ke Indonesia.

(Dikutip dari Wikipedia)

Ya, seabad sudah nasionalisme di negeri ini bangkit. Persoalan etnisitas dan kesukuan melebur menjadi sebuah kekuatan dahsyat hingga mampu memercikkan semangat pembebasan dari nilai-nilai kolonialisme yang dengan amat sadar dilakukan oleh kaum penjajah. Tonggak kebangkitan nasionalisme itu juga telah merangsang tumbuhnya keinsyafan kolektif sebagai bangsa yang bermartabat, terhormat, dan berdaulat. "Rawe-rawe rantas, malang-malang putung"; begitulah adagium yang mampu memompakan semangat juang untuk menyatu dalam sebuah wadah kebersamaan menuju "Indonesia Baru"; Indonesia yang merdeka; bebas menentukan nasib sendiri; tanpa intervensi.

Seiring dengan perubahan yang terus terjadi, sejak masa prakemerdekaan hingga pascakemerdekaan, nilai-nilai nasionalisme juga mengalami pasang-surut. Dengan nada sedih, kita harus jujur mengakui bahwa nilai-nilai nasionalisme di negeri ini terus mengalami erosi. Tanpa bermaksud menjadikan nilai-nilai modernisme dan globalisme sebagai kambing hitam, disadari atau tidak, kita juga telah terperangkap, bahkan terjebak ke dalam nilai-nilai pragmatisme. Pergeseran nilai terus terjadi di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Semangat dan roh para pendiri negeri ini (nyaris) hanya memfosil dalam buku-buku sejarah dan museum. Selebihnya, kita telah "menuhankan" hal-hal yang pragmatis; politis dan ekonomis. Keinsyafan kolektif sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat, disadari atau tidak, telah menjelma menjadi kelatahan sikap yang memuja kebendaan dan kenikmatan semu. Bendera materialisme dan hedonisme terus berkibar di ranah-ranah publik. Secara kolektif, kita telah masuk perangkap pemujaan dan perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes materiil dan praktis.

Yang menyedihkan, upaya pewarisan semangat dan roh nasionalisme selama ini dinilai telah tereduksi oleh kekuasaan. Pemberangusan buku-buku sejarah, misalnya, adalah sebuah contoh konkret betapa fakta-fakta sejarah menjadi demikian rentan terhadap penafsiran penguasa. Buku-buku sejarah yang dinilai tidak berpihak kepada penguasa dibrangus tanpa ampun. Bisa ditebak, yang terjadi kemudian adalah pembonsaian generasi dan anak-anak bangsa. Mereka sengaja dikerdilkan dan dihambat pertumbuhannya agar tak bisa bebas mengerti persoalan masa lalu yang pernah dialami oleh masyarakat dan bangsanya. Dalam kondisi demikian, tidak berlebihan apabila banyak anak-anak negeri ini yang tidak tahu sejarah yang benar mengenai bangsa dan negerinya sendiri. Ironis! Akronim "Jasmerah" (Jangan sekali-kali melupakan sejarah) yang dulu gencar dipopulerkan Bung Karno pun menguap entah ke mana.

***

Kini, kita sudah merasakan atmosfer reformasi dalam satu dekade. Pertanyaan yang muncul adalah sudah adakah perubahan yang cukup bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudah adakah perubahan yang cukup signifikan di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya? Untuk menjawab pertanyaan semacam ini, saya kira masyarakat kita dengan mudah dapat membaca dan memahaminya. Apa yang dulu gencar digembar-gemborkan oleh kaum muda kita agaknya masih terapung-apung dalam slogan dan retorika. Hukum masih mandul; belum sepenuhnya mampu menjerat para pengemplang harta negara. Ekonomi? Masyarakat kita dengan jelas bisa merasakan betapa susahnya hidup di negeri ini pada masa pascareformasi. Di tengah menipisnya daya beli masyarakat, justru pemerintah membuat kebijakan yang kurang populer dengan menaikkan harga BBM. Politik? Wah, untuk bidang yang satu ini agaknya telah menjadi "syurga" bagi para petualang politik. Bagi mereka, reformasi benar-benar membawa berkah. Banyak OKB alias Orang Kaya Baru yang bisa hidup enak-kepenak melalui jalur politik. Mereka yang punya nyali, meski tanpa didukung kadar kecerdasan yang memadai, bisa menjadi "adipati" baru di daerahnya dengan menghalalkan segala cara.

Lantas, bagaimana dengan bidang kebudayaan? Dengan nada sedih harus dikatakan bahwa budaya merupakan ranah yang tak tersentuh oleh reformasi, bahkan semenjak negeri ini berada di atas tungku kekuasaan Orde Baru. Kebudayaan benar-benar menjadi sebuah Indonesia yang tertinggal. Ironisnya, kebudayaan kita justru diceraikan dari ranah pendidikan. Kebudayaan harus "menikah" dengan kepariwisataan yang jelas-jelas lebih diorientasikan pada politik pencitraan dan dunia industri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, serta pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dalam pandangan J.J. Hoenigman, kebudayaan bisa berwujud gagasan, aktivitas (tindakan), dan artefak (karya). Ketiga wujud ranah kebudayaan inilah yang akan sangat menentukan peradaban sebuah bangsa. Namun, ketika kebudayaan dipahami sebagai bagian dari politik pencitraan dan industri, disadari atau tidak, hancurlah basis-basis kebudayaan yang akan menjadi penyangga peradaban bangsa.

Lihatlah, betapa --meminjam istilah Slamet Sutrisno (1997) -- semakin tidak intensnya seseorang dalam memburu jatidiri yang lebih bermartabat. Perburuan gengsi yang berkembang dalam kelatahan membuat orang mengejar keberhasilan secara instan, entah melakukan korupsi atau usaha magis melalui cara mistis dalam memperoleh kekayaan. Pada hakikatnya mereka gemar menempuh terobosan dan “jalan kelinci” dengan sukses gaya “Abu Nawas”. Kursi empuk kepejabatan, titel, dan kedudukan keilmuan pun tak jarang disergap melalui kelancungan dalam ilmu permalingan”.

Agaknya, bangsa kita memang telah "ditakdirkan" untuk menjadi bangsa pelupa. Kita (nyaris) tak pernah belajar pada pengalaman-pengalaman masa silam. Yang sering kita ingat, bukan esensinya, melainkan asesorisnya. Kita lupa bahwa pada awal-awal pergerakan nasional, para pendiri negeri ini dengan amat sadar menyentuh persoalan kebudayaan sebagai basis perubahan. Kebudayaanlah yang telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan suku ke dalam sebuah wadah, sehingga mampu menorehkan tinta sejarah melalui Gerakan Budi Utomo (1908) yang dikokohkan kembali melalui Sumpah Pemuda (1928). Berkat sentuhan kebudayaan, mimpi "Indonesia Baru" yang merdeka dan berdaulat akhirnya menjadi sebuah kenyataan.

Kebudayaan agaknya akan terus menjadi sebuah Indonesia yang tertinggal jika tidak ada "kemauan politik" untuk menyentuhnya ke dalam ranah perubahan. Satu dekade reformasi seharusnya sudah mampu memberikan kemaslahatan publik dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Telinga kita sudah demikian jenuh mendengar bahasa politik dan ekonomi yang tak henti-hentinya mengedepankan "siapa yang menang" dan "apa untungnya". Sudah saatnya kita memperluas makna perubahan dengan menyentuh akar-akar kebudayaan dengan mengedepankan pertanyaan "apa yang benar".

Itulah yang selama ini kita lupakan sehingga satu dekade reformasi belum juga menumbuhkan optimisme hidup di tengah publik. Kita merindukan "keinsyafan kolektif" untuk menyentuh kebudayaan sebagai salah satu dimensi kehidupan dalam melakukan perubahan. Perubahan sistem dan regulasi, sebagus apa pun, tanpa diimbangi perubahan kultural ibarat mendorong mobil mogok yang kehabisan bensin. ***

oOo

Keterangan: gambar sepenuhnya merupakan karya Mas Hendro Dwijo Laksono.

Golput: Antara Pilihan dan Legitimasi Demokrasi

2009-06-28T01:17:00.000+07:00

Dalam waktu yang hampir bersamaan, MUI mengeluarkan dua fatwa yang sama-sama memiliki derajat resistensi tinggi dari berbagai kalangan, yakni mengharamkan rokok dan Golput. Dari dua fatwa ini, yang paling banyak menyita perhatian publik adalah pengharaman Golput. Hal ini sangat beralasan, sebab persoalan halal-haram merupakan salah satu dimensi moral-spiritual yang tak bisa begitu saja dijadikan sebagai pisau bedah untuk menguliti persoalan politik yang lebih banyak bersinggungan dengan persoalan duniawi.

Kita tak tahu persis, apa maunya MUI. Benarkah memang ada upaya untuk “memolitisir” agama atau “mengagamakan” politik? Kalau memang demikian, MUI yang seharusnya bisa menjadi penjaga gawang moral dan spiritual bangsa, justru dikhawatirkan akan kehilangan pamornya sebagai institusi terhormat, tempat bernaungnya para ulama yang memiliki fatsun dan kearifan dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan yang mencuat ke permukaan.

Golput, sebagai salah satu fenomena politik, memang menarik diamati. Pada masa Orde Baru (nyaris) banyak yang tiarap ketika hendak memproklamirkan diri sebagai penganut “mazhab” abstain ini. Maklum, situasi represif yang sengaja diciptakan penguasa amat tidak memungkinkan jargon Golput ini bisa berkembang dengan leluasa di tengah-tengah masyarakat. Stigma sebagai pembangkang, pengkhianat, atau PKI, akan dengan mudah ditimpakan kepada mereka yang tak mau menggunakan hak suaranya dalam sebuah pesta demokrasi. Kesadaran politik semu akibat sikap fasis sang penguasa membuat bangsa kita gagal melakukan sebuah perubahan selama lebih kurang tiga dasa warsa.

Perubahan atmosfer politik itu baru bisa terwujud setelah reformasi bergulir. Seiring dengan itu, kesadaran politik warga masyarakat pun mulai tumbuh. Mereka tak mau lagi tunduk pada upaya penyeragaman dalam melakukan pilihan-pilihan politik. Munculnya banyak partai telah menjadi “euforia” massa dalam menentukan pilihan. Memasuki masa-masa kampanye, sudut-sudut kampung dan kota tak lagi didominasi warna kuning, tetapi sudah memancarkan warna pelangi yang menjanjikan banyak pilihan.

Namun, lagi-lagi sejarah negeri ini mencatat, era multipartai yang menjanjikan banyak pilihan itu ternyata tak kunjung membuat nasib negeri ini menjadi lebih baik. Bahkan, telah menciptakan “petaka baru” dengan munculnya banyak petualang dan “bromocorah” politik yang bisa dengan mudah menyusup ke dalam lingkaran elite kekuasaan sebagai wakil rakyat. Banyaknya wakil rakyat yang terjegal kasus korupsi dan perselingkuhan, bisa jadi bukti, betapa suara rakyat yang terepresentasikan dalam Pemilu benar-benar diabaikan. Para wakil rakyat –meski tidak seluruhnya—justru makin mabuk dan tenggelam dalam aroma kekuasaan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Bercermin dari hasil Pemilu ke Pemilu yang gagal melahirkan wakil rakyat, tokoh, atau pemimpin yang berkarakter, membuat sebagian rakyat kecewa. Mereka geram, tapi tak sanggup melakukan apa-apa. Satu-satunya aksi politik yang bisa dilakukan adalah bersikap abstain alias Golput ketika Pemilu digelar. Tidak berlebihan apabila angka Golput dalam Pilkada yang digelar di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu meningkat tajam. Bisa jadi, lantaran khawatir terhadap meningkatnya jumlah Golput pada Pemilu 2009, ada pihak yang mulai gerah. Meningkatnya jumlah Golput jelas bisa memengaruhi nilai legitimasi demokrasi sehingga perlu ada upaya serius untuk mencegahnya.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa yang gerah mesti MUI? Apakah mereka memang memiliki otoritas dan kelayakan untuk menggiring kesadaran politik rakyat dalam Pemilu lewat ancaman haram dan dosa? Efektifkah fatwa itu, meski secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, untuk menarik simpati publik agar mau menggunakan hak pilihnya?

Tidak memilih, sejatinya juga termasuk memilih. Jangan salahkan mereka yang Golput kalau kenyataannya memang masih banyak petualang dan “bromocorah” politik yang tak punya rasa malu dan masih terus nekad mencalonkan diri sebagai caleg. Jangan dicap sebagai “pendosa” kalau ada rakyat yang memilih untuk “tidak memilih” dalam Pemilu kalau kenyataannya pesta demokrasi selama ini nyata-nyata telah gagal memberikan yang terbaik buat rakyat.

Fenomena Golput idealnya perlu dijadikan sebagai “warning” bagi para petualang politik agar mereka menghentikan kekonyolannya. Kalau ingin membuat Pemilu di negeri ini memiliki nilai legitimasi demokrasi yang lebih baik, perlu dibuat aturan main yang “mengharamkan” para koruptor dan memiliki “cacat sosial” mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau seorang pemimpin. Dalam konteks demikian, saya akan menunduk takzim dan bersimpuh jika fatwa MUI itu berbunyi, “Haram hukumnya koruptor menjadi Caleg!” Nah, bagaimana? ***

Sekilas Info

2008-02-19T10:44:00.000+07:00

Rekan-rekan sejawat dan pengunjung yang ingin mengikuti tulisan-tulisan saya, silakan kunjungi blog Catatan Sawali Tuhusetya. Blog "jalan-mendaki" sudah jarang saya update sejak Juli 2007. Terima kasih.

Salam Budaya!

Budaya Demokrasi

2007-07-14T13:13:00.001+07:00

Membangun Budaya Demokrasi melalui Pendidikan
Oleh Sawali

Perilaku elite politik politik partai "kecil" yang menyangsikan kejurdilan Pemilu 1999 tanpa bukti dan argumentasi yang jelas, bertingkah “inkonstitusional" dengan tetap bertahan diri meskipun partainya jelas-jelas tidak dipilih rakyat atau minta jatah kursi di parlemen yang amat-sangat tidak rasional, setidaknya memberikan gambaran bahwa kita masih belum memiliki budaya demokrasi seperti yang diharapkan.

Tampaknya, menerima kekalahan menjadi sebuah idiom yang amal mahal harganya. Ada saja "manuver" yang mereka lontarkan untuk membentuk opini publik bahwa partainya telah dicurangi, dipinggirkan, atau dijegal.
Pada satu sisi, kondisi semacam itu memang bisa menjadi sinyal dinamika politik yang bertahun-tahun lamanya terpasung dalam belenggu rezim Orde Baru. Namun, pada sisi yang lain, hal itu bisa memberikan citra demokrasi yang tidak sehat bagi rakyat, bahkan akan menjadi bumerang bagi elite politik itu sendiri dalam membangun dan mengibarkan bendera partainya pada masa-masa mendatang. Rakyat jadi kehilangan simpati dan kepereayaan.
Terlepas dari hiruk-pikuk politik yang hingga kini masih dan akan terus berlangsung, agenda penting dan urgen untuk segera digarap ialah membangun budaya demokrasi yang sehat, sehingga memiliki apresiasi yang tinggi dan andal terhadap sikap fair, jujur, ksatria, elegan, dan lapang dada terhadap apa pun hasil yang telah disepakati bersama lewat proses demokrasi. Jangan sampai terjadi, "trik-trik" politik yang tidak sehat semacam itu menjadi "patron" dan referensi bagi generasi berikutnya dalam memangun demokrasi. Harus ada upaya serius dan intens untuk menyosialisasikan cara-cara demokrasi yang ideal secara simultan dan berkelanjutan.
***

Ironis memang. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia Baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa, reformatif, dan legitimated, justru tidak sedikit politisi yang berkarakter oportunis, arogan, dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan secara diametral terhadap prinsp-prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Padahal, harus diakui, mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi. Bejibun jumlah politisi jeblan Sl, S2, S3, bahkan yang bergelar profesor sekalipun.
Fenomena di atas tentu menarik disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak (kurang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. Kalau demikian. apakah selama ini duniapendidikan memang nihil dari sentuhan pembelajaran demokrasi? Tidak adakah ruang berdemokrasi dalam wacana pendidikan kita sehingga (nyaris) mandul dalam melahirkan demokrat-demokrat ulung, cerdas, dan andal? Upaya apakah yang mesti dilakukan agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik'? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dan relevan untuk dilontarkan dan dijawab, sebab kita semua tidak menginginkan dunia pendidikan kita terjebak menjadi ruang untuk "meng-karantina" peserta didik dari persoalan-persoalan riil kebangsaan dan steril dari budaya demokrasi.
Diakui atau tidak, terkesan ada "konspirasi" di tingkat elite penguasa Orde Baru untuk membikin sakit, bahkan mematikan atmosfer demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Kebijakan yang disusun secara sentralisasi-otoriter — tanpa memperhatikan aspirasi arus bawah disadari atau tidak, telah menumbuhsuburkan virus "sindrom" yang antidemokrasi dalam bentuk indoktrinasi dan tekanan-tekanan terhadap praktisi pendidikan di lapangan. Beda pendapat "diharamkan", daya inisiatif dimatikan. Sikap kritis pun ditabukan. Semua harus mendongak dan menanti petunjuk dari atas.
Sistem pendidikan berikut perangkat regulasinya telah dipola dan dikemas demi kepentingan kekuasaan an-sich. Sikap demokratis pun luput dari jangkauan pasal 4 UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adakah di sana sikap demokratis menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan naisonal? Sementara itu, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, peserta didik telah dibiasakan untuk menjadi "anak Mami" yang manis, manutan, dan dilarang bertanya. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. Beratnya beban kurikulum yang mesti dituntaskan telah membuat proses belajar-mengajar menjadi kehilangan ruang berdiskusi, berdialog, dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak menara gading yang hendak dijadikan "robot" penguasa dalam mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Akibatnya, setelah lulus mereka menjadi asing ditengah-tengah rakyat, tidak paham bahasa rakyat. Dalam kondisi demikian, mana mungkin out-put pendidikan kita mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog? Mustahil mereka bisa menghargai perbedaan pendapat --sebagai salah satu esensi demokrasi-- kalau iklim belajarnya berlangsung monolon.
Boleh jadi, memang sudah harus menjadi keniscayaan sejarah (historical necessity) jika dunia pendidikan kita selama ini "tertidur pulas" di atas "ranjang" rezim Orde Baru. "Nasi telah menjadi bubur," kata orang. Belajar dari pengalaman buruk semacam itu, kini tiba saatnya dunia pendidikan diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang punya rasa malu, rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik, moral, dan spirituaJ yang kokoh ketika bertarung dalam rimba polilik. Apalagi, era millenium ketiga yang diyakini akan menghadirkan banyak tantangan krusial dan perubahan global seiring dengan akselerasi keluar-masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia akan segera kita masuki, ranah demokrasi jelas akan ikut menjadi penentu citra, kredibiltias, dan akseptabilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia.
Itu artinya, mau atau tidak, dunia pendidikan --sebagai "kawah candradimuka" dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional-- harus mempersiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki sikap resistence yang kokoh di tengah-tengah "konflik peradaban" (clash of civilization), di antaranya, pertama, sikap demokratis harus menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan nasional. UU No. 2/1989 yang rnengebiri makna demokrasi bagi anak bangsa perlu direvisi dan dirumuskan kembali secara utuh dan komprehensif.
Kedua, kurikulum yang diberlakukan harus memberikan ruang yang ukup bagi peserta didik untuk belajar menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi. Mereka harus diberi kemerdekaan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan lewat debat, diskusi, dan adu argumentasi dengan tetap mengacu pada nilai kebenaran dan nilai luhur baku.
Dan ketiga, para birokrat dan praktisi pendidikan dituntut "good-will”-nya untuk memberikan teladan cara-cara berdemokrasi yang sehat. Dalam iklim masyarakat kita yang masih cenderung paternalistik, contoh dan tindakan nyata akan lebih bermakna ketimbang retorika maupun ucapan verbal lainnya.
Tidak kalah pentingnya, iklim demokrasi pun harus sudah mulai ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga institusi pendidikan lebih maksimal mengembangsuburkannya. Apabila iklim demokrasi tumbuh secara kondusif yang pada gilirannya akan menjadi sebuah budaya, maka rasa sakit hati, dendam, mencari-cari "kambing-hitam" akibat kekalahan dalam sebuah demokrasi tak akan terjadi. Yang menang pun tidak akan selalu menepuk dada. Dalam sebuah demokrasi, kalah dan menang adalah wujud dinamika yang indah dan niscaya. ***
(Suara Karya, 5 Agustus 1999)

Pencerah Peradaban

2007-07-14T13:12:00.000+07:00

Memaksimalkan Peran Ibu sebagai Pencerah Peradaban
Oleh Sawali

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran seorang ibu sangat besar dalam mewarnai dan rnembentuk dinamika zaman. Lahimya generasi-generasi bangsa yang unggul dan pinunjul, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, bervisi kemanusiaan, beretos kerja andal, dan berwawasan luas, tidak luput dari sentuhan peran seorang ibu. Ibulah orang yang pertama kali memperkenalkan, menyosialisasikan, menanamkan, dan mengakarkan nilai-nilai agama, budaya, moral, kemanusiaan. pengetahuan, dan keterampilan dasar, serta nilai-nilai luhur lainnya kepada seorang anak.

Dengan kata lain, peran ibu sebagai pencerah peradaban, '"pusat" pembentukan nilai, atau "'pancer" penafsiran makna kehidupan, tak seorang pun menyangsikannya. Hanya Malin Kundang saja yang arogan dan menihilkan peran seorang ibu dalam membestirkan dan "memanusiakan" dirinya.
Namun, seiring gerak roda peradaban, peran ibu sebagai pencerah peradaban bakal menemui tantangan yang semakin berat. Setidaknya ada dua tantangan mendasar yang harus dihadapi oleh seorang ibu di tengah dinamika peradaban global. Pertama, tantangan internal dalam lingkungan keluarga yang harus tetap menjadi sosok feminin yang lembut, penuh perhatian dan kasih sayang, serta sarat sentuhhan cinta yang tulus kepada suami dan anak-anak. Kedua, tantangan eksternal di luar “pagar” rumahtangga seiring tuntutan zaman yang semakin terbuka terhadap masuknya nilai-nilai mondial dan global yang menuntut dirinya untuk bersikap maskulin.
Dalam menyikapi dan menyiasati dua tantangan mendasar itu, seorang ibu jelas dituntut untuk semakin memaksimalkan perannya, memberdayaakan potensi dirinya sehingga mampu tampil feminin dan maskulin sekaligus dalam menerjemahkan dan menginternalisasi selera zaman yang mustahil dihindarinya sebagai seorang ibu yang hidup pada era kesejagatan. Ini artinya, fitrah seorang ibu tidak hanya "dicairkan" dalam lingkup domestik, tetapi juga harus ditebarkan pada ranah publik, seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya masalah-masalah yang harus diatasi.

Peran Domestik
Dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtero diungkapkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya. Dari batasan lersebut, peran seorang ibu dalam lingkup domestik atau dalam lingkup keluarga memiliki entitas pengabdian yang tinggi. Ia menjadi "ruh" keluarga yang akan menjadi penentu ''mati hidupnya” sebuah paguyuban batih (keluarga), menjadi "pelepas anak panah'' keluarga sesuai sasaran bidik yang dituju. Tidak jarang keluarga yang gagal dalam membangun fondasi kesejahteraan lantaran kekurangsiapan seorang ibu dalam menjalankan peran domestiknya.
Dalam konteks yang demikian itu, peran seorang ibu dalam memaksimalkan fungsi keluarga menjadi semakin penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Yaumil Agus Achir mengungkapkan, setidaknya ada delapan fungsi keluarga, yakni fungsi sosial budaya, cinta kasih, perlindungan/proteksi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, danfungsi pembinaan lingkungan. Meskipun tidak mutlak menjadi tanggung jawab ibu sepenuhuya, kedelapan fungsi keluarga tersebut akan terwujud dalam tataran praktik hidup apabila diimbangi dengan kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan seorang ibu dalam menjalankan fitrahnya di lingkup domestik.
Arus modernisasi yang demikian gencar menawarkan pergeseran dan perubahan pranata-pranata hidup dan nilai-nilai luhur buku, agaknya memiliki imbas yang cukup kuat terhadap masyarakat dalam menginternalisasi dan mengapresiasi fungsi keluarga. Keagungan sebuah keluarga sebagai entitas sosial dalam menyosialisasikan nilai-nilai luhur kepada para anggotanya, dinilai mulai semakin luntur. Para anggota masyarakat dalam mengapresiasi fungsi keluarga mengalami pergeseran dan perubahan. Keluarga tidak lagi dipandang sebagai "institusi" dan yang menjadi satu-satunya wadah yang cukup akomodatif dan adaptif terhadap selera dan atmosfer zaman yang sulit diduga.
Kondisi di atas, setidaknya juga dipengaruhi oleh pergeseran peran orangtua, yang semula diyakini sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap upaya pewarisan nilai dan tradisi, kini telah tereduksi sebagai pihak yang secara biologis sekadar menghadirkan seorang anak ke muka bumi. Bahkan, dalam banyak hal, orangtua sekadar dipahami sebagai pihak yang hanya memiliki otoritas ekonomi dalam rentang waktu tertentu hingga anak dinilai dewasa.
Seiring dengan itu, pandangan anak terhadap orangtua pun tidak lagi "sakral" dengan bentuk penghormatan yang optimal dan proporsional. Hubungan anak dengan orangtua melulu sebagai hubungan darah "'kekerabatan" yang kehilangan basis moral dan spiritualnya. Tidaklah mengherankan kalau generasi masa kini menjadi sulit menerima petuah dan nasihat luhur orangtua. Mereka telah memiliki "referensi" tersendiri yang cocok dengan gejolak naluri purbanya.
"Anak buah" teknologi yang begitu canggih mentransfer berbagai bentuk kemasan informasi dan hiburan, menyebabkan anak menjadi rentan terhadap imaji kekerasan, kemanjaan, kemunafikan, dan hipokrit. Anak menjadi kehilangan kepekaan terhadap makna kearifan hidup. Sikap sabar, tawakal, tabah, telaten, dan tahan uji –yang merupakan entitas moral yang tinggi—telah menjelma ke dalam sikap hidup instan, kehilangan naluri "proses" dalam mendapatkan sesuatu. Kota-kota besar yang sarat gebyar materi akhirnya menjadi "ladang" subur bagi tumbuhnya generasi-generasi zaman yang menanggalkan sikap responsifnya terhadap iklim spiritual. Terjadi proses dereliginasi (pendangkalan agama), pembonsaian nilai-nilai kemanusiaan, dan involusi budaya di kalangan generasi muda. Bukan hal yang mustahil kalau sudah tak terbilang lagi jumlah remaja kita yang terjebak ke dalam lembah seks bebas, pesta "pilsetan”, penyalahgunaan obat terlarang, tindak kekerasan, dan kriminal, atau ulah amoral lainnya.
Fenomena yang penuh pengingkaran terhadap ajaran agama dan moral di atas membutuhkan intensitas peran ibu sebagai pencerah peradaban dalam lingkup keluarga, yang pada gilirannya nanti akan benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan pinunjul, maju, mandiri dan tahan uji, sehingga kelak sanggup menghadapi kerasnya tantangan peradaban di era global.

Peran Publik
Persoalannya ialah ketika banyak kaum ibu berbondong-hondong meninggalkan rumah, menggeluti peran publiknya sebagai wanita karier, mampukah sang ibu memaksimalkan perannya di ranah domestik yang mustahil dihindarinya? Sanggupkah sang ibu mengembalikan fungsi keluarga yang ideal di tengah kesibukannya menggeluti profesi? Pertanyaan semacam itu memang tidak mudah untuk dijawab. Peran ganda yang harus diemban kaum ibu masa kini, sering tidak bisa berjalan selaras dan serasi. Artinya, ada salah satu peran yang dikorbankan.
Dalam perspektif agama, kaum wanita (ibu) tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah. Dalam Islam, kita mengenal para istri Rasulullah yang terkenal dengan keterampilannya di berbagai bidang. Aisyah sebagai ulama dan perawi hadis yang disegani, Saudah mahir dalam hal kerajinan tangan, bahkan Khadijah sukses dalam menggeluti bisnisnya. Namun, mereka toh tetap mampu mewujudkan keluarga sakinah, tidak mengorbankan peran domestiknya. Hal ini mengisyarakan, peran publik seorang ibu bukan menjadi penghalang untuk memaksimalkan peran ibu sebagai pencerah peradaban melalui lingkungan keluarga.
Yang penting dicermati kaum ibu ialah kejelian untuk memilih profesi yang memungkinkannya untuk tetap mampu menjadi ibu yang lembut bagi anak-anak dan istri yang setia terhadap suami. Artinya, pekerjaan yang bisa melalaikan fungsi ibu sebagai “pusat" pembentukan nilai dan "pancer" budaya keluarga, sebaiknya dihindari.
Huda Khaltab (1995:81-85) menyatakan, setidaknya ada tujuh bidang profesi yang bisa dipilih kaum ibu agar peran domestiknya tidak dikorbankan, yaitu bidang medis (dokter, perawat kesehatan, dan staf rumah sakit), bidang penyuluhan {pekerja sosial dan penasihat), bidang pengajaran (guru/tenaga administrasi), perancang dan penjahit, seni dan keterampilan, kesekretarisan, serta bidang media dan penerbitan.
Proses globalisasi yang setidak-tidaknya menawarkan tiga iklim: perdagangan bebas, hadimya teknologi komunikasi yang mahadahsyat, dan keterbukaan gelombang informasi (Wasari, 1997), memang tidak mungkin lagi memasung kaum ibu dalam kungkungan rumah tangga. Mereka juga dituntut untuk memberdayakan potensi dirinya, mewujudkan kebutuhan akan prestasi (need of achievement), dan mengaktualisasikan motivasi intelektualnya. Dalam keadaan demikian, kaum ibu idealnya menjadi sosok androgini; bisa tampil maskulin di ranah publik dengan capaian prestasi yang seimbang dengan kaum pria, sekaligus tidak menanggalkan sifat femininnya di ranah domestik yang tetap menjaga kelembutan, sikap keibuan, dan ketulusan kasih sayang terhadap suami dan anak-anak. Dengan sosok androgini ini, kaum ibu tetap akan mampu memaksimalkan perannya sebagai pencerah peradaban; peran luhur dan mulia yang sudah teruji lewat sejarah peradaban yang panjang, walaupun sang ibu sibuk meniti karierdi pang-gung publik.
Hanya saja, kaum pria mestinya tidak bersikap “arogan", mempersempit ruang gerak kaum ibu di sektor publik, serta mau memberikan legitimasi terhadap kemampuan dan "kekuatan" internal kaum ibu. Mitos konco wingking yang memosisikan kaum wanita (ibu) sebagai makhluk kelas dua harus dibebaskan. Perlu keberanian kaum pria untuk mengakui posisi dan martabat kaum wanita sebagai mitra yang benar-benar sejajar dengan dirinya. Sudah bukan saatnya lagi pembagian peran semata-mata didasarkan pada bias gender dan jenis kelamin minded, melainkan pada tingkat kapabilitas dan kredibilitasnya dalam mengakses peran. Dengan demikian, pola kemitrasejajaran yang genear disosialisasikan Bu Mien Sugandhi tidak terjebak menjadi slogan egaliter yang kehilangan basis dan makna kesetaraan. Nah, dirgahayu Ibu Indonesia! ***

(Republika, 22 Desember 1997)

Mutu Pelayanan Publik

2007-07-14T13:10:00.002+07:00

Korpri dan Mutu Pelayanan Publik
Oleh Sawali

Tanggal 29 November 1997, hari ini Korpri genap berusia 26 tahun. Sejak terbentuk berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1971, banyak kalangan menilai, Korpri kian eksis berkiprah di tengah riuhnya dinamika zaman. Korpri dinilai cukup berhasil dalam melakukan pembinaan dan penggalangan eksternal secara total dan intens kepada para anggotanya sesuai fungsinya sebagai wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri.

Dengan doktrin "Bhinneka Karya Abdi Negara" didukung mobilitas andal, Korpri telah mampu menyamakan gerak, langkah, pikiran, dan tindakan para pegawai yang tersebar di segenap lini dan sektor kehidupan. Sungguh, bukan soal mudah mengakomodasi dan mengakumulasi beragam profesi dalam satu visi.
Namun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang "dewasa", Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpn harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.
Dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia, bersatu padu, bermental baik, bersih, berwibawa, dan berhasil guna.
Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.

Profesionalisme
Tampaknya ketentuan di atas belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala "borjuis kecil". Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek.
Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah "somasi terselubung" yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaea di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimainya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor "mafia" peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut diperpar+ah dengan munculnya "oknum" pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai.
Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakain mempertajam sisi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan ruh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.
Setidaknya, ada tiga agenda penting Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri.
Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa "gagap" setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.
Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu "pilar" pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin "afdol" jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simullan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.
Dan ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk penyimpangan moral.
Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialis, dan hedonis yang melanda kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik "Saptaprasetya Korpri" kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.

Roh Spiritual
Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya "meniupkan" roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan "konyol" yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.
Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuaiu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah "kode" yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).
Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya "penyakit" moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh yang Maha melihat.
Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Dalam lampiran keputusan Munas IV Korpri tahun 1994 No: Kep. 05/ Munas/1994 tanggal 16 April 1994, setidaknya ada sebelas asas kepemimpinan luhur yang bisa dipedomani warga Korpri dalam mengemban tugasnya, yakni: takwa (menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan). ing ngarsa asung tuladha (di depan memberi teladan), ing madya mangun karsa (di tengah membangkitkan tekad dan semangat serta berprakarsa), tut wuri handayani (di belakang sebagai kekuatan pendorong), waspodo purbowiseso (waspada dan berani mengoreksi), ambeg parama arta (mampu menentukan dan memilih prioritas), prasojo (sederhana dan tidak berlebihan), setya (setia dan taat kepada pimpinan), gemi nastiti (hemat dan cermat), belaka (jujur dan penuh keterbukaan), dan legawa (ihlas).
Agaknya, nilai-nilai di atas terkesan "perfeksionis" dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktek dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil .akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.
Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.
Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah. dirgahayu Korpri!
(Suara Karya, 29 November 1997)

Masyarakat Konsumtif

2007-07-14T13:10:00.001+07:00

Kesetiakawanan Sosial Versus Masyarakat Konsumtif
Oleh Sawali

Di mata dunia, bangsa kita sudah lama dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan entitas kesetiakawanan sosial yang kental, tidak tega melihat sesamanya menderita. Kalau toh menderita, "harus" dirasakan bersama dengan tingkat kesadaran nurani yang tulus, bukan sesuatu yang dipaksakan dan direkayasa. Merasa senasib sepenanggungan dalam naungan "payung" kebesaran" religi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. ltulah yang membuat bangsa lain menaruh hormat dan respek.

Peristiwa 49 tahun yang lalu, benar-benar menjadi sebuah catatan sejarah yang tak pernah jenuh dibaca dan ditafsirkan. Dengan semangat “Tat twan Asi" (Aku adalah Engkau), rasa setia kawan menjelma dan bernaung turba dalam dada bangsa kita, sehingga mampu merebut kembali kemerdekaan dari keserakahan kaum penjajah.
Ketika baru saja berhasil menumpas Pemberontakan PKI Madiun, secara mendadak Belanda melancarkun aksi militernya yang kedua, 19 Desember 1945. Dengan taktik "perang kilat", Belanda melancarkan serangan di semua front wilayah Republik Indonesia. Pangkalan Maguwo Yogyakarta menjadi basis serangan hingga akhirnya berhasil menduduki ibukota Yogyakarta. Prajurit RI bergerak mundur dengan siasat gerilya. Jenderal Soedirman sebagai pemegang komando tak henti-hentinya memberikan "suntikan" dan kekuatan batin kepada seluruh rakyat dan prajurit RI. Dengan semangat setia kawan yang tinggi, seluruh rakyat dan prajurit kita terus berjuang, bahu-membahu, saling rangkul, dan saling berkorban dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.
Dalam situasi yang sulit dan tidak menentu, akhirnya secara bertahap bangsa kita mampu membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dan puncaknya terjadi ketika terjadi Serangan Umum 1 Marei 1949 di bawah pimpinan Komandan Brigade X, l.etkol Soeharto (mantan Presiden Rl) yang berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Sukses tersebut jelas akan sulit diraih tanpa internalisasi dan sikap apresiatif terhadap nilai kesetiakawanan sosial, di samping kecekatan dan kemampuan para pemimpin dalam menyiasati situasi.

Rasa Kemanusiaan
Kini, masa-masa semacam itu sudah jauh melewat. Perjuangan fisik telah mengalami "transfigurasi" dalam bentuk kesuntukan memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Dalam keadaan demikian, kita justru harus semakin merapatkan barisan dalam suasana egaliter, rnengukuhkan tali persaudaraan, menebalkan rasa kemanusiaan, menyuburkan rasa cinta kasih terhadap sesama, dan mengakarkan nilai kesalehan pribadi maupun sosial, dalam gerak dan langkah hidup kita agar "sukma" kesetiakawanan senantiasa menjadi basis komunitas sosial kita.
Di penghujung tahun 1997 ini, negeri kita "digoyang" oleh serentetan "tragedi dramatis" yang mengundang keprihatinan banyak kalangan. Kebakaran hutan, kelaparan, dan gejolak moneter, merupakan tiga "lakon" yang tengah menguji "akting" sosial kita terhadap para korban.
Saudara-saudara kita di Lampung, Irian Jaya, dan sebagian Jawa, sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk menyantuni mereka sekadar untuk bisa bertahan hidup. Rasa kemanusiaan kita benar-benar diuji. Kalau selama ini kita terus bersikutat untuk menumpuk-numpuk harta, sikut sana sikut sini untuk memanjakan naluri kesenangan dan kepangkatan, bahkan tidak jarang harus membudayakan upeti dan amplop dalam memuaskan kebuasan hati, saudara-saudara kita justru memeras keringat, air mata, bahkan darah, untuk bisa "survive" mempertahankan nyawanya.
Akselerasi pembangunan yang telah mampu menjangkau kemakmuran dan tingkat taraf hidup yang memadai, harus kita syukuri dengan banyak menyantuni kaum dhuafa yang nasibnya kurang beruntung. Pemerintah lewat Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) -- yang dirimis sejak awal Repelita VI --setidaknya telah memberikan "patron" yang nyata dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang melilit sebagian saudara kita. Jika pada tahun 1976 jumlah penduduk yang miskin masih sebesar 40 persen atau sekitar 54,2 juta orang, pada tahun 1993 telah berkurang menjadi 14 persen atau 25,9 juta jiwa, dan pada tahun 1996 tinggal 11,3 persen atau sekitar 22,6 juta orang. Upaya pengentasan kemiskinan ini jelas memerlukan kepedulian kita semua, bukan sekadar ingin membantu suksesnya program pemerintah, melainkan justru yang lebih penting "menyelamatkan" mereka yang dhaif secara ekonomi dari proses segregasi sosial yang bisa memicu pecahnya konflik, kecemburuan, atau kekerasan sosial.
Para pakar sosiologi mengemukakan bahwa tekanan ekonomi yang berat bisa menjadikan seseorang atau kelompok sosial tertentu mengalami frustrasi akibat merasa tersingkir dari persaingan hidup komunitasnya. Imbasnya, jika mereka mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan frustrasinya, aksi kekerasan dan kerusuhan sosial menjadi cara yang jitu dan "sah" bagi mereka.
Lebih-lebih gaya hidup orang kaya baru (the new rich) yang pamer kekayaan, sungguh mempraktekkan pola hidup konsumtif yang kontras secara diametral dengan hidupnya yang serba tertekan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kerusuhan semakin terbuka.

Konsumtivisme
Pembangunan ekonomi negeri kita yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun terakhir ini, menurut AE Priyono (1997), ternyata telah melahirkan suatu kelompok sosial yang konsumtif. Mereka tinggal di kota-kota besar, mengonsumsi sekitar lebih dari sepertiga pendapatan nasional, amat gemar berbelanja, memiliki rumah dan mobil-mobil mewah, bergaya hidup glamor, menjadi anggota berbagai klub eksekutif yang mahal, tetapi cenderung bersikap cuek pada gagasan-gagasan perubahan.
Merebaknya "doktrin" konsumtivisme ini, agaknya telah telanjur menjadi sebuah kelatahan seiring merebaknya pola hidup materialistik dan hedonistis, yang melanda masyarakat modern. Manusia modem, menurut Hembing Wijayakusuma (1997) telah melupakan satu dari dua sisi yang membentuk eksistensinya akibat keasyikan pada sisi yang lain. Kemajuan industri telah mengoptimalkan kekuatan mekanismenya, tetapi melemahkan kekuatan rohaninya. Manusia telah melengkapinya dengan alat-alat industri dan ilmu pengetahuan eksperimental dan telah meninggalkan hal-hal positif yang dibutuhkan bagi jiwanya. Akar-akar kerohanian sedang terbakar di tengah api hawa nafsu, keterasingan, kenistaan, dan ketidakseimbangan.
Akibat pemahaman pola hidup yang salah semacam itu, disadari atau tidak, telah melumpuhkan kepekaan nurani dan moral serta religi. Sikap hidup instan telah melenyapkan budaya "proses" dalam mencapai sesuatu. Sikap sabar, tawakal, ulet, telaten, dan cermat, yang merupakan entitas kebersahajaan dan kejujuran telah tersulap menjadi sikap menerabas, pragmatis, dan serba cepat. Orang pun jadi semakin permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di sekitarnya. Budaya suap, kolusi, nepotisme, atau manipulasi anggaran sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Untuk mengegolkan ambisi tidak jarang ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar menurut etika.
Kesibukan memburu gebyar materi umuk bisa memanjakan selera dan naluri konsumtifnya, membuat kepedulian terhadap sesama menjadi marginal. Jutaan saudara kita yang masih bergelut dengan lumpur kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, luput dari perhatian.
Fenomena di atas jelas mengingkari makna kesetiakawanan sosial yang telah dibangiun para pejuang pada masa revolusi fisik, mengotori kesucian darah jutaan rakyat yang telah menjadi “tumbal” bagi kemakmuran negeri ini.
Sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi di mata dunia, bagaimana pun harus memiliki good will (kemauan baik) untuk mengondisikan segala bentukpenyimpangan moral, agama, dan kemanusiaan, pada keagungan dan kebenaran etika yang sudah teruji oleh sejarah. Budaya kita pun kaya akan analogi hidup yang bervisi spiritual dan keagamaan. Jika kultur kita yang sarat nilai falsafinya itu kita gali terus, niscaya akan mampu menumbuhkan keharmonisan dan keseimbangan hidup, sehingga mampu mewujudkan paguyuban hidup sosial yang jauh dari sikap hipokrit, arogan, dan bar-bar.
Ketika memberikan wejangan kepada para dalang dalam rangka "Rapat Paripurna PEPADI 1995" di Jakarta, Presiden Soeharto pernah menggunakan analogi lakon wayang "Makutha Rama" yang memuat ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawawidhi. Ajaran ini membuat delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai "simbol moralitas" manusia dalam memperkukuh tali kesetiakawanan sosial akibat semakin dahsyatnya arus konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme yang melanda masyarakat modern.
Pertama, watak bumu, simbol karakter manusia yang mau memeratakan kekayaannya kepada siapa pun tanpa pilih kasih. Kedua, watak matahari, mampu memberikan penerangan, kehangatan, dan energi secara merata kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, watak bulan, mampu membahagiakan orang lain dengan penuh sentuhan kelembutan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Keempat, watak angin, bersikap adaptif dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status, agama, atau ras.
Kelima, watak samudra, mampu menampung keluhan, aspirasi. dan masukan orang lain dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Keenam, watak air, bersikap adil dan ikhlas, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, dan memiliki semargat persaudaraan yang tinggi terhadap sesama. Ketujuh, watak api, memiliki kekuatan pelebur yang mampu memecahkan masalah yang muncul. Dan kedelapan, watak bintang, tegar, tangguh, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tercela.
"Wacana" kesetiakawanan sosial, agaknya akan tetap penting dan relevan serta kontekstual sepanjang sejarah peradaban manusia, apalagi ketika zaman yang muncul sudah semakin buram oleh perilaku manusia yang mengerdilkan nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Diperlukan internalisasi dan apresiasi yang tinggi untuk mengaktualisasikannya, sehingga muncul sikap responsif ketika melihat sesamanya yang terlunta-lunta dalam kelaparan dan kemiskinan. ***
(Suara Karya, 19 Desember 1997)

Fenomena Pilkades

2007-07-14T13:09:00.002+07:00

Fenomena Pilkades di Era Reformasi
Oleh Sawali
Suasana tegang, panas, dan mencekam sempat mewarnai proses pemilihan kepala desa (pilkades) di beberapa desa wilayah Jawa Tengah belakangan ini. Aksi unjuk rasa, kerusuhan, bentrok antarpendukung calon, ulah perusakan rumah tinggal penduduk yang dianggap menjadi "lawan politik"-nya, dan amuk massa terhadap fasilitas umum milik masyarakat nyaris menjadi “irama" khas yang menggema di sela-sela pesta demokrasi itu.

Meski tidak semua desa yang tengah melangsungkan hajat delapan tahunan itu ditingkahi aksi kekerasan, tetapi tak urung juga mencuatkan tanda tanya di benak kita. Ada apa gerangan di balik ulah sebagian warga desa yang cenderung destruktif dan menjurus ke tingkah anarkhi itu? Bukankah selama ini warga desa kita sanjung sebagai rakyat yang polos, lugu, manutan, dan santun dalam segenap perilakunya? Mengapa tiba-tiba saja mereka berubah beringas, rentan terhadap aksi kebrutalan dan begitu mudah larut dalam arus emosi "purba" yang sebenarnya kurang menguntungkan itu?
Seperti diberitakan harian ini, sebuah desa di Kabupaten Purbalingga sempat mengalami chaos, was-was, dan mencekam akibat aksi kelompok massa pendukung calon yang kalah dalam pilkades yang membakar jembalan gantung yang begitu vital sebagai penghubung transportasi antardesa, merusak balai pertemuan, dan bangunan pondok bersalin desa (polindes). Di Brebes, pilkades di 10 desa terpaksa harus diulang akibat gelombang protes warga yang menilai proses pilkades tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil (Wawasan 25/11/98). Dan masih banyak lagi desa yang dilanda kasus serupa.
Fenomena di atas jelas sangat tidak kondusif dalam upaya mendinamisir dan member-dayakan desa dari sentuhan kemajuan. Bahkan, bisa dibilang, desa yang bersangkutan akan mengalami set-back (langkah mundur) yang semakin jauh dari substansi ideal. Betapa tidak? Fasilitas umum yang dibangun bersama dengan susah-payah, akhirnya musnah dalam sekejap. Kepala Desa terpilih yang seharusnya sudah siap terjun ke lapangan memaksimalkan kemampuannya menjadi terhambat.
Warga desa yang tak berdosa, tak tahu lor-kidul pun tak luput terkena imbasnya.Yang mengkhawatirkan, kalau pihak-pihak yang saling berseteru tidak bisa saling menahan diri, bahkan terus-menerus menaburkan benih kebencian, kasak-kusuk, dan dendam. Jika kondisi semacam ini tak teralasi, tentu semakin mempersulit posisi desa dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis, damai, aman, adil, dan makmur.

Euforia Massa
Tak dapat dipungkiri, jabatan kepala desa memang cukup strategis. Sclain menjanjikan naiknya status sosial ekonomi, seorang kepala desa juga memegang posisi kunci (key position) dalam "menghitamputihkan" corak dan warna dinamika desa yang dipimpinnya. Ia menjadi figur yang dianggap masyarakat memiliki "kelebihan" tersendiri, dihormati, disegani, dan acapkali dijadikan sebagai sumber informasi bagi warga desanya.
Sangatlah beralasan, setiapkali siklus demokrasi delapan tahunan ini diputar, tidak sedikit warga desa yang memiliki cukup "modal" siap bersaing untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di desanya. Yang menarik, dukungan yang diberikan oleh warga desa kepada calon yang dijagokan masing-masing tampak penuh greget dan antusias. Para pendukung masing-masing calon menjelang hari "H" pelaksanaan pilkades sibuk menarik simpati massa dengan berbagai macam cara. Yang jelas, masing-masing kubu merasa calonnyalah yang paling pantas menjadi kepala desa.
Tidak jarang terjadi, upaya masing-masing kubu untuk menarik simpati massa menim-bulkan situasi panas dan tegang. Ada semacam "keharusan" bahwa calonnya harus keluar sebagai pemenang. Cara yang ditempuhnya pun bervariasi. Ada yang mengobral janji, "memanjakan" calon pemilih dengan pesta, atau membeli suara calon pemilih dengan sejumlah uang.
Seiring bergulirnya roda reformasi, proses pilkades di berbagai desa menampakkan kecenderungan untuk membersihkan praktek-praktek yang tidak jujur, curang, atau tidak adil, mulai saat sang calon menjaring massa hingga proses penghitungan suara. Ada keinginan kuat dari warga desa untuk menampilkan figur kepala desa yang benar-benar mumpuni, berbobot, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan desa.
Tidak berlebihan kalau di beberapa desa terjadi pengulangan pilkades lantaran prosesnya dinilai tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, serta masih ditemukan adanya unsur kecurangan. Apalagi kalau calon yang jadi ternyata bukan figur yang dikehendaki oleh sebagian besar warga desa, mereka tak segan-segan melancarkan protes dan unjuk rasa.
Sepanjang tuntutan yang disuarakan warga desa lewat unjuk rasa itu wajar dan murni menggiigat adanya praktek kecurangan dalam pilkades, tentu saja hal itu dapat dimaklumi dan ditolerir. Akan teapi, kalau sudah menjurus pada tindakan pemaksaan kehendak ditingkah dengan ulah perusakan, pembakaran, dan amuk massa, lantaran ambisi calonnya tidak tercapai, padahal tidak ditemukan adanya unsur kecurangan dalam pilkades, kejadian itu patut kita sayangkan.
Tindakan seperti itu sebenarnya mengingkari makna hakiki dcmokrasi itu sendiri. Esensi demokrasi yang sebenaraya ialah kesediaan untuk bersikap jujur dan ksatria menerima kekalahan, sekaligus mengakui kemenangan pihak “lawan”.
Fenomena pilkades yang diwamai berbagai aksi kekerasan di era reformasi ini, menurut hemat penulis, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua argumen yang cukup mendasar.
Pertama, terciptanya suasana euforia massa setelah lebih dari tiga dasawarsa kebebasannya dibelenggu oleh rezim Orde Baru. Bagaikan kuda liar yang lepas dari kandang, begitu rezim Orde Baru tergusur dari panggung kekuasaan, para warga desa mserasa mendapatkan kembali kedaulatannya yang terampas. Mereka bebas menyuarakan pendapat, mengkritik, bahkan melalukan unjuk rasa, tanpa takut lagi dicap sebagai pembangkang, PKI. atau anti-Pancasila — julukan yang acap kali dilontarkan penguasa Orde Baru kepada rakyat yang suka mengkritik penguasa.
Derasnya arus reformasi yang diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa seperti yang mereka lihat di layar televisi, kian menyuburkan nyali warga desa untuk menggugat praktek-praktek penyimpangan, penyelewengan, korup, dan berbagai ulah amoral yang dilakukan oleh aparat desa. Tidak mengherankan kalau banyak kepala desa atau perangkat desa yang diduga melakukan penyimpangan harus tergusur dari kursi kepejabatannya akibat gencarnya aksi unjuk rasa warga desa.
Bagi warga desa, pilkades benar-benar ingin dijadikan sebagai momentum untuk memilih seorang pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan desa melalui proses pemilihan yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil. Dari sisi ini, berbagai aksi unjuk rasa warga desa yang menuntut ulang pelaksanaan pilkades lantaran ditemukan bukti-bukti kecurangan, memang hal yang wajar di era keterbukaan ini.
Akan tetapi, patut disayangkan memang kalau situasi dan iklim semacam itu lantas dimanfaatkan untuk melampiaskan "dendam" dari kubu calon yang kalah dengan cara-cara yang kurang fair dalam berdemokrasi.
Kedua, membludaknya pemuda desa yang kembali ke kampung halaman setelah terkena PHK di kota. Membanjirnya tenaga muda yang baru saja kehilangan pekerjaan kemungkinan besar bisa direkrut dan dimobilisasi oleh calon kepala desa untuk ikut menjadi "tim sukses" dalam memperebutkan suara massa.
Sepanjang aksi mereka mampu menimbulkan rasa simpati massa, jelas sah-sah saja adanya. Akan tetapi, siapa dapat menjamin potensi darah muda mereka bisa diredam begitu mengetahui calon yang dijagokannya dalam proses pemilihan? Apalagi, mereka pernah hidup di lingkungan perkotaan yang dianggap begitu rentan terhadap aksi kerusuhan dann kekerasan bukan mustahil kalau akhimya mereka terpancing untuk melakukan tindakan destruktif.
Siapa pun orangnya. jelas tak menginginkan suasana pedesaan yang begitu kuyup oleh sentuhan kedaraman, ketenteraman, dan kerukunan, tiba-tiba menjadi "rusak' dan porak-poranda oleh konflik antarkelompok kepentingan. Fenomena vandalistis, anarkhis, dan bar-bar yang rnewarnai siklus demokrasi delapan tahunan ini, mestinya dijadikaa cermin berharga untuk tidaik mengulangi kesalahan yang sama. Semua tahu, tindak kerusuhan dan aksi kekerasan bukanlah solusi arif untuk menuntaskan masalah. Bahkan, risikonya pun harus ditebus dengan harga yang cukup mahal. Di negara mana pun yang menganut paham demokrasi mustahil "mengalalkan" cara-cara "purba" yang vulgar itu dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini artinya, mengajak kita semua untuk bisa menjadi “aktor” demokrasi yang jujur, ksatria, dan mampu menahan diri sesuai dengan idaman Ibu Pertiwi. ***
(Wawasan, 5 Desember 1998)

Cerpen Teror

2007-07-14T13:09:00.001+07:00

Cerpen Teror sebagai Bahan Ajar

(Bedah cerpen Triyanto Triwikromo)

Layakkah cerpen-cerpen yang meneror dan mengelaborasi kekerasan menjadi bahan ajar di sekolah? Pembacaan cerpen-cerpen Triyanto Triwikromo yang terhimpun dalam antologi terbarunya, Pintu Tertutup Salju (Bentang Budaya, 2000), oleh Agung Wibowo dan Evi Idawati di aula Depdiknas Kendal, Minggu (28 Mei 2000), agaknya pantas untuk untuk menstimuli kemunculan pertanyaan tersebut. Lebih-lebih auidensinya pada umumnya pengajar sastra di sekolah.

Agung yang membacakan cerpen “Cinta Tak Mati-mati” memang tidak saja mampu menunjukkan kekuatan Triyanto yang mengungkap tema peradaban yang “sakit”, tapi sekaligus meneror penikmatnya dengan tragedi kemanusiaan lewat “sihir-imajinasi” yang ia akesentuasikan dari kata demi kata. Demikian pula yang dilakukan Evi dengan “Megatruh Percumbuan”. Jadi, tak pantaskah cerpen-cerpen itu disajikan sebagai bahan apresiasi sastra bagi siswa?

“Tak mudah menjawabnya,” kata Sawali Tuhusetya, cerpenis dan guru SLTP 2 Pegandon yang menjadi pembicara pada diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kendal dan Depdiknas Kendal itu. Menurut pendapatnya, banyak ide dalam cerpen Triyanto yang menjungkirbalikkan logika awam. “Namun, bukankah cerpen apa pun bisa kita ajarkan. Toh kita bisa melakukan pemberontakan secara kreatif.”

Realitas Fiksi
Meski demikian, lanjut Sawali, diperlukan kedewasaan, kearifan, dan kebijaksanaan guru dala, menyikapi cerpen tersebut. “Guru sastra perlu menyadari benar bahwa realitas cerpen Triyanto adalah realitas fiksi.”

Dalam diskusi yang dipandu oleh Kunadi Jusyak itu, Sawali juga mencatat, meski cerpen-cerpen nya sarat potret ketimpangan sosial dan tema peradaban yang “sakit”, seperti kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, ketidakadilan, dan korupsi, Triyanto tak kehilangan greget estetika. “Di tangannya ceceran darah bisa menjadi adonan kisah yang begitu manis, bunyi letusan psitol dan ledakan bom bisa berubah menjadi jalinan orkestra musik yang rancak dan harmonis.”

Selain itu, kata Sawali, cerpen-cerpen Triyanto menampakkan sebuah dekonstruksi ideologi cerpen konvensional. “Plot ceritanya penuh kejutan, tokoh-tokohnya imajiner, dan latarnya tidak dibatasi sekat ruang dan waktu.”

Namun, dia juga mencatat, Triyanto masih punya kebiasaan “memaksakan” pergulatan ide-ide besarnya ke dalam cerpen. “Akibatnya, meskipun terinspirasi oleh fakta-fakta sosial yang muncul ke peukaan, hasil maksimal yang ia capai ialah konfigurasi fragmen-fragmen seperti sebuah sketsa kehidupan.”

Bosan Kekerasan
Bagaimana tanggapan cerpenis asal Salatiga ini? “Saya sebenarnya juga sudah tidak bangga dengan cerpen yang berisi teror kekerasan. Sebab, realitas sosial saat ini jauh lebih keras dan meneror ketimbang yang ada pada realitas fiksi,” kata cerpenis yang menyusun antologi cerpen terbarunya itu bersama Herlino Soleman yang kini tinggal di Jepang.

Karena itu, menurut pendapat Triyanto, harus ada semacam shock therapy terhadap pembaca. “Ketika fakta jauh lebih menghentak ketimbang imajinasi, kita mesti beranjak dari ‘teror’ gaya lama. Ketika pembaca telah mendapatio berita yang seragam tentang kekerasan, semestinyalah pengarang menyajikan daya kejut. Dan itu bisa dilakukan, misalnya, lewat pengadegan awal yang mengentak,” katanya (Sucipto Hadi Purnomo).

Bukan Keranjang Sampah

2007-07-14T13:08:00.002+07:00

“ANAK-ANAK BUKANLAH KERANJANG SAMPAH”

“Generasi masa depan yang manusiawi harus menjadi pencipta sejarahnya sendiri. Karena seseorang hidup di dunia dengan orang lain, kenyataan “ada bersama” harus dijalami dalam proses “menjadi” (becoming) yang tidak pernah selesai.” Adagium itulah yang mengantarkan Drs Sawali, MPd meraih juara I dalam lomba Inovasi Pembelajaran SMP Tingkat Nasional Bidang Studi Bahasa Indonesia yang digelar oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas, pada 1-4 Desember 2006 di Hotel Pitagiri Jalan Palmerah Barat 110, Jakarta.

Guru SMPN 2 Pegandon kelahiran Grobogan, 19 Juni 1964 itu berhasil mempertahankan karya ilmiahnya yang berjudul “Diskusi Kelompok Model Kepala Bernomor sebagai Inovasi Metode Pembelajaran Keterampilan Berbicara Siswa SMP dalam Menanggapi Pembacaan Cerpen” di depan dewan juri yang terdiri dari Prof. Dr Sabarti (Universitas Negeri Jakarta), Dr. Kinayati Djoyosuroto (Universitas Negeri Jakarta), Dr. Sugiarto, MA (Universitas Negeri Jakarta), dan Drs Nuhung Ruis, MPd (PPPG Bahasa Jakarta).
“Model pembelajaran yang saya terapkan berbasiskan metode konstruktif bahwa belajar itu pada hakikatnya menemukan. Konstruktivistik dimulai dari masalah untuk selanjutnya berdasarkan bantuan guru, siswa dapat menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah,” kata lulusan terbaik Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UNNES Tahun 2005 itu ketika ditemui Ganesha di rumahnya, Perum BTN C-21 Langenharjo, Kendal. “Prof Sabarti tampaknya terkesan dengan model pembelajaran yang saya gunakan sehingga beliau sangat responsif dalam mengkritisi landasan filosofis yang saya gunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara sastra. Alhamdulillah, saya bisa mempertahankan argumentasi berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan,” kenangnya. Tidak heran jika peraih penghargaan Gatra Bakti Budaya sebagai seniman berprestasi Kab. Kendal Tahun 2006 itu berhasil mengungguli Suprapto, SPd (Juara II dari SMPN 2 Wonosari, DIY), Basuki, APP (Juara III dari SMPN 21 Malang, Jatim), Harjana, SPd (Juara Harapan I dari SMPN 4 Bantul, DIY), dan Elly Diah Kuntari, SPd--Rahmawati, S.Pd (Juara Harapan II SMP YSP PUSRI Palembang).
“Siswa didik harus dibiasakan untuk membangun konsep berdasarkan cara mereka sendiri. Sudah bukan saatnya lagi anak-anak diperlakukan bagaikan keranjang sampah yang digelontor dengan setumpuk pengetahuan seperti dalam teori behavioristik. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Esensi dari teori konstruktivistik adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi yang lain sesuai dengan dunianya,” kata Pak Guru yang juga menjadi penulis lepas di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional itu.
“Apa tidak grogi mempresentasikan karya ilmiah di depan dewan juri yang terdiri dari para pakar perguruan tinggi ternama?” tanya Ganesha. “Wah, grogi juga, sih, apalagi berdasarkan undian saya harus tampil terakhir sehingga harus memperpanjang stress sejak jam 08.30. Setiap peserta diberikan kesempatan presentasi 1 jam penuh. Peserta yang tidak siap bisa dipastikan kelimpungan di depan dewan juri. Tak ada resep lain kecuali harus menguasai materi presentasi, tampil pede, dan berdoa,” jawabnya sambil tersenyum.
Tampil pada even nasional bukanlah kali yang pertama bagi suami Sri Wahyu Utami dan ayah tiga anak (Galih Nirmalahesti, Tuhusetia Mahadhika, dan Yusa Wahid Gifari) itu. Pada tahun 1998, Pak Sawal –demikian dia akrab dipanggil oleh rekan-rekan sejawatnya-- pernah meraih Juara II dalam Sayembara Mengarang tentang Pengajaran Sastra di SLTP untuk Guru SLTP Seluruh Indonesia, Pemenang I Tingkat SLTP dalam Lomba Karya Tulis Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Siswa bagi Guru SLTP/SMU/SMK Tingkat Nasional (Tahun 2000), peserta Simposium Guru IV Tingkat Nasional tahun 2001 di Cipayung, Bogor, tahun 2004 mendapatkan Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan Nasional dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai lima penulis artikel pendidikan terbaik di media cetak tingkat nasional.
“Namun, di tingkat kabupaten, saya tidak pernah bisa jadi juara. Tahun 2004, saya mencoba untuk ikut Lomba Guru Berprestasi tingkat kabupaten, tetapi hanya meraih juara II, ha...ha! Mungkin saya memang tidak berbakat jadi jago kandang, he...he. Tapi, paling tidak saya sudah menunjukkan bukti bahwa saya tidak alergi terhadap lomba di tingkat lokal, ” kata ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP/MTs Kab. Kendal yang juga Ketua RT itu sambil tertawa ngakak.
Apa dampak prestasi nasional yang Anda peroleh terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Kendal, cecar Ganesha. “Ya, bagi saya, prestasi nasional, paling tidak, dapat meneguhkan komitmen dan vitalitas pengabdian untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti belajar. Menempuh jenjang pascasarjana pun atas biaya sendiri, meski harus menggandaikan SK di bank, ha..ha. Beruntung istri dan anak-anak saya sudah terbiasa hidup sederhana. Merekalah yang senantiasa menjadi sumber inspirasi bagi saya dalam mengabdikan diri pada dunia pendidikan,” kata guru berkumis itu mengakhiri perbincangan dengan Ganesha.
Okelah, selamat buat Bapak, semoga prestasi Bapak mampu mengilhami rekan-rekan sejawat untuk berbuat yang terbaik bagi dunia pendidikan sekaligus menggugah para pengambil kebijakan untuk melirik dunia pendidikan yang akhir-akhir ini tersisihkan akibat silang-sengkarutnya berbagai persoalan yang membelit negeri ini. *** (art)

Efisiensi Bahasa

2007-07-14T13:08:00.001+07:00

Efisiensi Bahasa Bisa Berbuntut Kebingungan

Ragam bahasa jurnalistik memang sering ditandai oleh efisiensi penggunaan tanda baca, diksi, dan kalimat. Akan tetapi, efisiensi itu tak jarang harus dibayar mahal, karena berbuntut kebingungan pada diri pembaca.

“Maunya irit koma, tapi yang terjadi justru orot (boro-Red) pikiran. Sebab, dengan penghilangan koma, pembaca malahan jadi kebingungan. Jadi, mana yang lebih mahal, harga sebuah titik atau kebingungan npembaca?” kata pakar linguistik, Dr. Sudaryanto, di depan guru-dosen bahasa dan redaktur Suara Merdeka.
Sudaryanto mengemukakan hal itu pada Dialog Bahasa dengan Guru-Dosen di kantor Redaksi Suara Merdeka, Jl. Kaligawe, Selasa (29/10/2002). Selain Sudaryanto, tampil sebagai pembicara guru SLTP 2 Pegandon, Drs. Sawali Tuhusetya dan redaktur bahasa Suara Merdeka Gunawan Budi Susanto, SS.
Dosen Universitas Widya Dharma Klaten itu juga mengemukakan, ragam bahasa jurnalistik mengandung kekuatan yang nggegirisi, menggentarkan, dan menggetarkan. “Kekuatan itu bisa muncul dalam aneka bentuk, pancamuka. Bisa bermuka raksasa ganas bila daya ledak tinggi yang ditonjolkan; bisa berwajah bengawan waskita bila kesejukan angin pegunungan yang disemilirkan; bisa bertampang pemabuk teler bila aroma minuman keras yang ditebarkan. Semua itu bergantung pada niat sang jurnalis yang memanfaatkan ragam jurnalistik, katanya.

Kepolosan Hati
Karena itu, menurut dia, bagi seorang jurnalis, alasnya adalah “kepolosan hati” dengan orientasi “terketahuinya persitiwa demi peristiwa kebenaran atau kenyataan yang tak terbantahkan.”
Senada dengan Sudaryanto, Sawali mengungkapkan, prinsip efisiensi berbahasa pada ragam jurnalistik tak jarang memunculkan gejala deviasi. “Sebenarnya sah-sah saja ragam bahasa jurnalistik mengekspresikan ide-ide dengan karakteristik itu. Akan tetapi, jangan terlalu banyak menabrak kaidah bahasa standar jika bahasa jurnalistik ingin memainkan misi pendidikan bahasa bagi masyarakat,” katanya.
Distansi yang terlalu jauh antara ragam bahasa jurnalistik dan ragam bahasa standar yang diajarkan di sekolah, kata Sawali, akan membingungkan para siswa. “Karena itu diperlukan kebijakan untuk memperpendek jarak tersebut,” katanya. ***

Sobokartti

2007-07-14T13:07:00.000+07:00

Sobokartti: Kapitalisme versus Idealisme
Oleh Sawali

Persoalan Sobokartti kembali mencuat. Dua pihak yang kini tengah bersengketa –Yayasan Kesenian Sobokartti (YKS) versus Perkumpulan Kesenian Sobokartti (PKS)—sama-sama mengklaim diri sebagai pemilik sah gedung bersejarah yang pernah menjadi “ikon” kesenian tradisional kota Semarang tersebut.
Terlepas dari sengketa dan silang-sengkarutnya persoalan Sobokartti, kita layak prihatin terhadap makin menyempitnya peta kantong-kantong kesenian di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang.

Pada era ’80-an, Semarang masih memiliki iklim dan “aura” kesenian yang mampu menghidupkan para penggiat seni untuk berkiprah. GOR Simpang Lima saat itu tidak melulu hanya digunakan sebagai ruang unjuk kemampuan dan kompetisi para atlet dari berbagai penjuru kota. Banyak agenda kesenian yang bergaung dari balik gedung ynag cukup besar dan bergensi tersebut. Si Burung Merak, WS Rendra pun pernah pentas di gedung yang kini telah tersulap menjadi pusat perbelanjaan mewah yang memanjakan selera konsumtf orang-orang berkantong tebal.
Namun,seiring dengan kibaran bendera modernisasi yang mengusung gaya hidup kapitalistis, konsumtif, materialistis, dan hedonis, Kota Semarang (nyaris) kehilangan “aura" keseniannya. Kini, hampir sulit ditemukan gedung-gedung “bergengsi” yang berkenan menampung agenda-agenda kesenian dan kebudayaan lanataran secara finansial dianggap[ sangat tidak menguntungkan.
Pentas-pentas seni dan budaya hanya digelar di ruang-ruang sempit yang relatif tidak memiliki “magnet” yang mampu menyedot publik untuk berduyun-duyun mendatanginya. Gedung-gedung kesenian yang telah menjadi pusat kegiatan seni Kota Atlas ini sudah lama digusur oleh mesin-mesin kapitalisme. Gedung GRISS dan Ngesti Pendawa sudah tak tercium lagi aromanya, tergilas “roda-roda” zaman beberapa tahun silam.
***

Memasuki kota Semarang saat ini tak ubahnya berada di tengah rimba belantara bisnis lengkap dengan segenap aksesori kapitalistisnya yang tidak ramah dengan kaum pekerja seni, pengap dan tidak kondusif bagi perkembangan dunia kesenian. Setiap jengkal tanah Kota Semarang di mata pemilik modal seolah-olah harus memiliki "nilai jual" yang menggiurkan dan menguntungkan secara finansial. Praktis, “rahim” ibukota Jateng ini dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah mampu melahirkan seniman sekaliber almarhum Ki Narto Sabdo. Talenta generasi berdarah seniman sudah "terbunuh" lantaran tak ada ruang yang cukup untuk melakukan eksplorasi dan eskperimentasi berkesenian.
Kini, Sobokartti, salah satu gedung seni tradisional yang masih tersisa --yang pernah menjadi saksi sejarah bersinarnya pamor kesenjan Kota Semarang hendak "diembat” juga. Kaum pemilik modal --kalau memang hendak dijual kepada mereka-- mana yang tak tergiur? Mereka yang punya naluri bisnis jelas akan memandang Sobokartti sebagai obyek yang nyaman dan menguntungkan.
Menyaksikan "sengketa" Sobokartti belakangan ini tak ubahnya menyimak "perta-rungan" antara kapitalisme dan idealisme para pekerja seni. Yang berhasrat untuk menjual barangkali memandang Sobokartti sudah tidak efektif lagi bagi perkembangan dunia kesenian. Bangunannya dianggap sudah terlalu tua dan sudah tampak kedodoran dalam menampung agenda-agenda kesenian. Dengan menjualnya, barangkali akan didapatkan pengganti gedung kesenian yang lebih bagus dan representatif.
Namun, bagi kaum pekerja seni yang masih memiliki idealisme, Sobokartti sudah dianggap sebagai ruang publik yang mampu memberikan inspirasi tersendiri dalam kiprah berkesenian. Terlalu mahal risiko kulturalnya jika harus dijual.
Namun, bagi saya, yang lebih substansial sebenarnya bukan semata-mata menjadikan Sobokartti sebatas simbol Kota Lama yang harus dilestarikan keberadaannya, melainkan harus ada komitmen secara kolektif dari semua pihak untuk menjadikan Sobokartti sebagai ruang publik yang mampu menghidupkan kembali denyut kesenian rakyat Kota Semarang, bahkan Jateng.
Sebelum nasib buruk benar-benar menimpa Sobokartti, pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya duduk "satu meja" untuk menyamakan visi dan persepsi dalam memandang dunia kesenian. Jika diperlukan harus ada mediator independen yang mampu mendamaikan perselisihan kedua belah pihak sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan hati jernih dan cerdas.
Kalau memang para anggota DPRD Kota Semarang yang terhormat memiliki "kemauan politik" untuk melakukan aksi "penyelamatan" terhadap gedung-gedung bersejarah, inilah saatnya yang tepat untuk menjadi mediator yang visioner dan bisa diterima.
Sudah saatnya ingar-bingar Kota Semarang yang tengah mengalami proses "metamorfosis" menuju kota metropolitan diimbangi dengan berdayanya gedung-gedung kesenian rakyat sebagai sumbu kekuatan kultural para pekerja seni.
Sungguh naif jika Kota Semarang yang telah lama dikenal sebagai kota kesenian akhirnya harus mengalami nasib tragis; kehilangan warisan bernilai dan kehabisan napas untuk berkesenian. Semetropolis apa pun sebuah kota akan kehilangan "roh"-nya apabila sudah tidak memiliki denyut dan dinamika berkesenian.
Mestinya kita bisa meniru Pemeiintah Cina dan Jepang dalam menghidupi kesenian tradisional. Menurut I Made Bandem, Rektor ISI Yogyakaita (dalam Direktori Seni Tradisi Jawa Tengah, 2003: xii), seni tradisional di Cina dan Jepang pada awalnya berada pada posisi minoritas. Namun, setelah mendapatkan banyak masukan, akhirnya disadari perlunya pembuatan kebijakan dan pembelaan terhadap kesenian tradisional.
Dengan amat sadar, pemerintah Cina dan jepang membangun museum kesenian, kantong-kantong ekspresi seni tradisi, atau panggung terbuka. Seni tradisi diberi dana, bahkan dicarikan dana hibah dari berbagai negara. Ya, dua “Macan Asia” ini akhinrya menjadi negara maju tanpa harus kehilangan seni tradisionalnya.
Di negeri kita? Oh, alih-alih menghidupi kesenian tradisional, gedung-gedung bersejarah yang memiliki “aura” kesenian pun kalau perlu dijual kepada kaum pemilik modal. ***

Tayub Grobogan

2007-07-14T13:06:00.000+07:00

Pertunjukan Tayub di Grobogan
Biar Jelek Asal Mau Mendekat
Tampil dengan kostum yang kontras sebatas dada dihiasi make up yang medhok-merok dan bau parfum yang menyengat hidung, kemudian berlenggang-lenggok di atas gelaran tikar merupakan ciri khas sripanggung pertunjukan tayub. Masyarakat Grobogan menyebutnya sebagai ledhek. Mereka tampil jika diundang oleh warga desa yang kebetulan punya hajat, entah itu khitanan maupun resepsi perkawinan.

Keberadaan ledhek di tengah-tengah masyarakat Grobogan yang mayoritas hidup dalam lingkungan agraris nyaris menyaingi seni hiburan lain semacam wayang kulit, wayang orang, atau ketoprak. Seni tayub masih diuri-uri meski hiburan berbau elektronik sejenis video juga muncul scara sporadis jika kebetulan ada warga desa yang punya hajat. Apakah ini merupakan kompensasi warga desa yang haus hiburan di sela-sela rutinitas pekerjaan bertaninya yang membelenggu ataukah memang telah kadung menjadi tradisi yang mengilus-sumsum sehingga kalau ditinggalkan ada gendam yang musti ditanggung?

Seremoni Nazar
Konon, dulu seni tayub hanyalah sebuah tontonan perlengkapan seremoni nazar bagi warga desa yang kebetulan punya uni alaias nazar. Masyarakat Grobogan meyakini adanya mitos, jika pernah punya nazar, tetapi tidak segera dilaksanakan setelah niatnya tercapai, maka yang bersangkutan akan dirundung malapetaka. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit parah, bahkan sampai meninggal dunia atau dapat pula berubah musibah fatal yang lain. Sebagai medium pengabulan nazar, diundanglah ledhek untuk menolak musibah yang bakal datang. Selain itu, juga sebagai pengucapan rasa syukur kepada Hyang Widhi atas niat dan maksudnya yang telah terkabul. Lama pertunjukan cukup singkat sekitar 1-2 jam. Konon, mantra-mantra yang diucapkan sang ledhek itulah yang sanggup meredam segala musibah.
Dengan iringan gamelan yang mengalun, sang ledhek mulai mengucapkan matra dalam bentuk tembang. Ada suasana sakral di sana. Di tengah asap dupa yang membubung dengan segenap uba rapenya semacam ayam panggang, keris, onggokan pisang, ketupat, dan beras putih, sang ledhek tak henti-hentinya mengucapkan mantra sambil menyebar beras putih ke segala penjuru sebagai tulak balak: “…ana sengkala saka kulon tinulak bali mangulon. Sing nulak balak Raja Iman Slamet …” (ada musibah dari barat ditolak kembali ke barat. Yang menolak Raja Iman Selamat) ….” Byur! Beras putih disebar ke arah barat. Demikian seterusnya higga tujuh kali sesuai dengan arah yang disebutkan. Setelah sang ledhek selesai mengucapkan mantra dalam bentuk tembang, tamatlah pertunjukan sebagai pertanda bahwa nazar telah dilaksanakan. Mereka yakin, musibah tak mungkin muncul sekaligus sang empunya nazar terhindari dari segala petaka.
Namun, seirama perkembangan seni hiburan di daerah pelosok pedesaan, seni tayub kini berubah fungsi, suasana, dan temponya. Dari fungsinya sebagai perlengkapan seremonial nazar beralih fungsi sebagai hiburan semata. Suasana sakral pun sirna berganti suasana hingar-bingar di tengah musik gamelan yang membubung ditingkah ketipak kendang yang keras membentak. Tempo pertunjukannya pun berlangsung semalam suntuk alias byar klekar seperti hiburan lain pada umumnya.

Seronok
Tayub, konon merupakan jarwa-dhosok (akronim) “Yen ditata dadi guyub” (kalau ditata jadi guyup/rukun). Ada makna harfiahnya. Pertunjukan tayub yang melibatkan ± lima pria sebagai penayub dengan dua atau tiga ledhek sebagai sripanggungnya, kalau ditata dan diatur nyaris mampu menampilkan suasana paguyuban yang kuyup akan nilai persaudaraan, kerukunan, dan kekeluargaan. Namun, toh akhirnya makna harfiah yang kuyup nilai itu jadi sirna lantaran dibikin sendiri oleh ulah penayubnya yang kadang seronok, hampir-hampir menjurus ke tingkah pornografi.
Lazimnya, pertunjukan dimulai pukul 21.00 didahului dengan pembukaan instrumen gamelan para niyaga. Setelah semuanya siap, sang ledhek mulai memburu mangsa yang duduk di ruang tamu. Biasanya, mangsa (baca: penayub) yang ketiban smapur atau diberi selendang oleh ledheknya memberi imbalan Rp500. pertunjukan dibagi dalam 2 tahap, yakni mulai pukul 21.00 hingga pukul 24.00 giliran pinisepuh dan warga yang tergolong usia tua dan mulai pukul 0.00 dini hari hingga selesai giliran anak-anak muda. Jika diamati, pada tahap kedualah yang paling gempar.
Boleh dibilang bahwa pada tahap ini pertunjukan mencapai puncak ekstasenya. Nyaris tak ada batas antara penonton dan para penayub. Mereka sama-sama lebur dalam suasana yang hingar-bingar. Semakin larut malam, penonton kian meruah dengan tepuk sorak yang membahana. Pada tahap kedua ini, cara menayub terbagi dalam dua teknik, yakni menari dan ngepos.
Bagi para pemuda yang terampil menari, mereka memilih cara yang pertama dengan mengundang teman-temannya –istilahnya sambatan—untuk bersama-sama menari di tengah pertunjukan. Mereka bebas memilih gending-gending Jawa yang keras dan hingar-bingar dengan suara hentakan kendang yang cukp dominan, seperti gumbul thek, kijing miring, godril, celeng mogok, goyang semarang, dan semacamnya. Sambil menari, mereka mulai bertingkah. Tubuhnya mulai menghimpit, memeluk, bahkan mencium. Penonton dari semua tingkatan usia pun bersorak tempik. Mereka bergumul tanpa malu-malu, meski dilihat oleh sanak saudara dan kerabatnya. Barangkali ini sebagai kompensasi bagi para pemuda desa yang haus hiburan di sela-sela rutinitas kesehariannya yang maton.tanpa variasi.
Sedangkan, bagi para pemuda yang tak becus menari, cukup dengan ngepos, yakni duduk di kursi panjang sambil memangku sang ledhek. Mereka mirip benar dnegan insan manusia yang tengah dimabuk asmara. Dengan diiringi gending-gending Jawa yang rata-rata halus-romantis, semacam sida asih, lara branta, rujak jeruk, yen ing tawang ana lintang, dan sebagainya, mereka mulai bertingkah seronok seolah-olah benar-benar ingin melampiaskan rupa birahinya yang menggelora.
Para warga desa yang terasing dari jamahan hiburan modern semacam bioskup lari menyaub meski mengeluarkan uang lembaran dari sakunya. Mereka ikhlas, asal kebutuhan rohaninya terpenuhi. Hal ini diakui oleh Sukarjo, seorang bujanga yang dhemen menayub dengan logat Jawanya yang medhok: “Dhuwit isa digoleki kok, Mas. Ning nek ledhek mung kala-kala yen ana wong nduwe gawe” (uang bisa dicari kok Mas. Tetapi kalau ledhek hanya kadang-kadang kalau ada orang punya hajat).
Bisa dipastikan, bila ada orang punya hajat, jauh-jauh hari mereka mengumpulkan uang. Memang beginikah sikap para pemuda desa dalam upaya menyiasati kepekaan rohani dan kodrati terhadap hiburan di abad gelombang informasi ini? Ya, barangkali memang ini merupakan siasat guna mengentaskan diri dari himpitan zaman yang menelikungnya.

Tanpa Beban Dosa
Ledhek, konon merupakan jarwa-dhosok dari “Elek ben angger gelem medhek-medhek” (biar jelek asal mau mendekat). Seperti kebanyak ledhek di daerah kabupaten Grobogan, modal kecantikan tak begitu penting, meski juga berpengaruh dalam hal pemasaran. Modalnya cukup dengan dandanan yang seronok dengan vokal yang lancar selama semalam suntuk ditambah dengan keberanian mendekati kaum lelaki. Dan, agaknya mereka tampil seperti layaknya menawarkan kodrat profesi, tanpa merasa dihimpit beban dosa.
“Kula mboten isin, kok, Mas. Merki niki gaweyan kula,” ucap salah seorang ledhek –sebut saja Tukiyem—yang telah terjun sejak tahun 1979 dengan basa krama ndesanya dengan jujur, yang artinya: “Saya tidak malu kok, Mas, sebab ini pekerjaanku.” Kejujuran semacam ini juga disetujui oleh partnernya dengan anggukan kepala.
Pekerjaan, apa pun bentuk dan macamnya, kalau sudah cocok dengan kehendak nurani, memang kadang-kadang tak pandang soal etika. Kalau memang pekerjaan semacam yang dilakukan oleh Tukiyem itu sudah menjadi tuntutan nuraninya, dapatlah ia dijadikan sebagai tameng pendobrak kehidupan yang kian sulit seperti sekarang ini, meski ada bias-bias tuntutan moral di sana. Para ledhek dalam kehidupan sehari-harinya pun hidup wajar bersama warga yang lain, tanpa ada beban moral yang mesti ditanggung.
Ledhek barangkali bisa disamakan dengan keberadaan cokek di Sragen, atau tandak di Surabaya yang diterjuni secara wajar-wajar saja tanpa adanya perangkat upacara perangkat penobatan. Akan tetapi, berbeda dnegan ronggeng di daerah Banyumas yang mengenal adanya tradisi bukak klambu, yang harus rela menyerahkan kehormatannya sebelum dinobatkan sebagai ronggeng. Ledhek di Grobogan, seperti layaknya profesi yang lain, diterjuni secara wajar-wajar saja. Asal ada niat dan sanggup, meluncurlah mereka ke tengah-tengah masyarakat sebagai ledhek.
Namun begitu, mengintip pertunjukan tayub Grobogan yang rata-rata menampilkan adegan seronok, perlu diadakan garis kebijaksanaan yang tegas dari pihak yang berwenang, mengingat pertunjukan ini ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal tingkatan usia. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih runyam jika tidak segera mendapatkan uluran kebijakan. Apa kata anak-anak jika melihat sanak saudaranya bergumul bersama ledhek tanpa ada jarak yang memisahkan. Para orang tua seolah meneladani anak-anaknya dengan petingkah yang seronok.
Beranjak dari sisi ini, haruskah pertunjukan tayub yang nyaris hanya memburu segi tontonan dan menihilkan unsur tuntunan, mesti diuri-uri? Ya, perlu ada penegasan yang manusiawi tanpa menyinggung perasaan dan harkat warga desa yang rata-rata lugu dan polos. Paling tidak, jarak antara ledhek dan penayub perlu dibatasi. *** (Sawali Tuhusetya)

Polling Pengunjung

2007-07-13T16:06:00.000+07:00

Polling Pengunjung Blog
Dalam upaya menjalin silaturahmi dengan pengunjung, saya mengajak Anda untuk berpartisipasi mengikuti polling di blog ini. Tujuan utamanya agar saya dapat mengemas blog ini sesuai dengan "selera" pengunjung. Dengan demikian, keberadaan blog: "JALAN MENDAKI" bisa ikut berkiprah dalam memberikan info-info menarik dalam dunia pendidikan, sastra, dan budaya.

Ada empat pertanyaan yang bisa Anda pilih jawabannya dengan cara memberikan tanda centang (V) pada box yang tersedia di depan jawaban. Silakan Anda mencermatinya, kemudian pilihlah jawaban yang menurut Anda cocok dengan selera. Hasil polling akan ditutup pada tanggal 20 Juli 2007. Hasilnya insyaallah akan segera saya umumkan lewat blog ini setelah melewati batas waktu.

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Salam,

Sawali Tuhusetya

Dunia Guru dan Blog

2007-07-13T16:05:00.000+07:00

Dunia Blog dan Dunia Guru

Ketika blog ini meluncur secara online, tak banyak teman-teman sejawat yang mencoba untuk mengikuti jejak saya ketika saya berdiskusi dengan mereka. Menurut mereka, banyak hambatan yang muncul ketika mereka bikin blog. Pertama, blog membutuhkan akses internet secara online. Dalam kondisi tingkat kesejahteraan yang belum memadai, hambatan ini jelas menjadi persoalan yang serius. Jangankan memikir akses internet, bisa membikin asap dapur terus "kemebul" saja mesti masih harus berjuang dengan berbagai cara.

Kedua, masih minimnya pengetahuan tentang akses internet. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia "maya" masih tergolong sebuah "Indonesia" yang tertinggal dalam dunia pendidikan. Itulah persoalan serius yang kini tengah dibidik oleh pemerintah melalui Jejaring Pendidikan Nasional. Dengan menggelontorkan sejumlah dana, di beberapa kabupaten kota telah dirintis beberapa ICT center , termasuk di Kabupaten Kendal melalui ICT Center-nya yang berbasis di SMK 1 Kendal. Program Jardiknas melalui ICT Center-nya diharapkan dapat memperluas akses informasi di kalangan dunia persekolahan sehingga berbagai info terbaru dan aktual yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan bisa terakses dengan baik. Hal ini tidak luput dari 3 Renstra Depdiknas yang salah satunya adalah perluasan akses informasi.

Ketiga, aktivitas menulis belum menjadi tradisi yang membudaya di kalangan guru. Secara jujur harus diakui, belum semua guru memiliki kultur berpikir secara sistematis dalam bentuk bahasa tulis. Saya salut kepada beberapa teman dari berbagai penjuru yang telah meng-"go public"- karya-karya dan pemikirannya melalui blog di internet. Melalui blog, para guru bisa saling bersilaturahmi melalui Blogroll yang bisa diakses setiap saat. Kendala aktivitas menulis yang belum menjadi kultur yang mentradisi di kalangan guru inilah yang masih perlu disikapi secara serius. Menulis sangat erat kaitannya dengan kebiasaan berekspresi secara tertulis. Menurut hemat saya, minimnya guru yang berkenan menjadikan dunia menulis sebagai pekerjaan sampingan, lebih banyak disebabkan oleh peluang dan kesempatan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh rekan-rekan guru. Menulis tidak mutlak sepenuhnya berkaitan dengan bakat atau talenta. Oleh karena itu, kini sudah tiba saatnya rekan-rekan sejawat mulai melirik dunia menulis sebagai upaya pengembangan kompetensi profesional sesuai dengan bidang yang dogelutinya. Bukankah sebentar lagi program sertifikasi guru sudah akan mulai diluncurkan?

Banyaknya guru yang "ndhongkrok" di golongan IV-a, sudah menjadi bukti bahwa dunia menulis masih menjadi kendala besar dalam mengabadikan ide-ide, gagasan, dan pemikiran-pemikiran kreatif. Seperti telah diketahui bahwa untuk kenaikan pangkat dari golongan IV-a ke IV-b, seorang guru wajib memenuhi angka kredit minimal 12 point dari unsur pengembangan profesi dengan cara menyusun karya tulis. Ketentuan semacam ini tampaknya menjadi hambatan "klasik" bagi para guru dalam menggapai kariernya. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memecah kebuntuan semacam itu.

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, blog, menurut hemat saya, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kebuntuan itu. Blog yang dibuat oleh guru bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengumpulan angka kredit pengembangan profesi. Tentu saja, blog yang layak dinilai untuk mendapatkan angka kredit pengembangan profesi harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya menampilkan posting hasil penelitian di bidang pendidikan. Dengan cara semacam ini, guru akan lebih leluasa dalam menuangkan gagasan dan pemikirannya secara runtut dan ilmiah melalui blog yang dibuat sendiri.

Persoalannya sekarang, kapankah hal semacam itu bisa terwujud?

Komersialisasi Pendidikan

2007-07-13T16:04:00.000+07:00

Mewaspadai Praktik Komersialisasi Pendidikan
Tradisi tahunan kembali digelar. Dunia persekolahan kembali ramai disibukkan menerima siswa baru. Dari tahun ke tahun, rutinitas semacam itu hampir selalu memunculkan fenomena komersialisasi. Ya, komersialisasi pendidikan yang menyertai momentum pendaftaran siswa baru agaknya sulit dibendung. Paling tidak, fenomena semacam itu bisa dilihat dari dua persepektif. Pertama, merebaknya kultur instan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang makin abai terhadap nilai-nilai kesalehan hidup. Sikap apresiatif terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keuletan dinilai mulai mengalami proses pembusukan. Ironisnya, masyarakat sudah menganggap fenomena semacam itu sebagai sebuah kejadian yang wajar sehingga tak terlalu penting untuk dipersoalkan.

Kedua, kekeliruan dalam menafsirkan makna otonomi sekolah yang sejak beberapa tahun terakhir menggejala dalam dunia persekolahan. Dengan dalih untuk menjalin kemitraan dalam menggali dana institusi, sebuah seolah seolah-olah dianggap sah apabila melakukan berbagai cara untuk mengembangkan institusi, termasuk dengan melakukan komersialisasi pendidikan. Padahal, sejatinya, otonomi sekolah mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan budaya mutu di sekolah yang bersangkutan, baik dari sisi akademik maupun nonakademiknya. Namun, diakui atau tidak, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya budaya mutu yang dikembangkan di sekolah, melainkan budaya "petak umpet" untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan berkedok otonomi sekolah.

Jika fenomena komersialisasi pendidikan semacam itu tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan memicu munculnya berbagai dampak negatif yang bisa menghambat sekolah dalam upaya mewujudkan budaya mutu yang gencar digembar-gemborkan itu. Ada-ada saja praktik ketidakjujuran yang mewarnai pelaksanaan PSB di berbagai sekolah, seperti menjual stofmap, baju seragam, atau mengeruk dana pengembangan institusi -- atau apapun namanya -- melalui kegiatan wawancara. Dengan otoritas yang dimilikinya, pihak sekolah seolah-olah berhak untuk mengeruk keuntungan sehingga terkesan, anak mereka yang berduit saja yang berhak untuk bersekolah.

Ketika dunia persekolahan sudah dicemari oleh berbagai praktik ketidakjujuran, manipulasi, dan berbagai ulah kecurangan lainnya, maka yang terjadi kemudian adalah proses pengebirian talenta dan potensi peserta didik. Bagaimana mungkin tidak terkebiri kalau anak-anak tak mampu yang sebenarnya memiliki otak cemerlang akhirnya harus tersingkir dari dunia persekolahan yang diinginkannya? Bagaimana negeri ini bisa maju kalau generasi-generasi brilian justru harus mengalami proses "cuci otak" lantaran gagal duduk di bangku sekolah yang diinginkan?

Dampak paling berbahaya yang ditimbulkan oleh praktik komersialisasi pendidikan adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan manipulasi (KKN). Ibarat dalam dunia bisnis, setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan keuntungan. Sejumlah uang yang dikeluarkan oleh orang tua diharapkan akan mendatangkan kemudahan dalam mencari pekerjaan atau kedudukan. Imbasnya, ketika menjadi pejabat atau pengambil kebijakan, kelak mereka akan selalu menghubung-hubungkan antara uang yang telah dikeluarkan untuk menimba ilmu dan jaminan kesejahteraan yang akan diterimanya. Jika gaji dirasakan belum cukup untuk mengembalikan uang pelicin untuk mendapatkan bangku pendidikan, mereka tak segan-segan untuk mengambil keuntungan dengan berbagai macam cara.

Idealnya, dunia pendidikan harus mmampu menjalankan fungsinya sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Segala macam nilai tertabur di sana. Harapannya, sekolah benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial.

Namun, secara jujur harus diakui, sekolah belum mampu menjalankan fungsi hakikinya di tengah-tengah perubahan dan dinamika budaya yang terus berkembang. Jika sekolah gagal menjadi agen perubahan, bukan tidak mungkin kelak negeri ini hanya akan dihuni oleh manusia-manusia berwatak korup dan cenderung menghalalkan segala macam cara dalam mendapatkan sesuatu.

Oleh karena itu, sebelum telanjur negeri ini menjadi "Republik Korupsi", ada baiknya sekolah kembali difungsikan perannya sebagai agen perubahan sehingga pelan tetapi pasti akan lahir generasi-generasi yang jujur dan luhur budi. Negeri kita amat membutuhkan generasi-generasi yang mengharamkan KKN dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Dan itu sebenarnya bisa dimulai ketika mereka masih duduk di bangku pendidikan. Gagasan tentang gerakan "sekolah bebeas korupsi" hendaknya menjadi agenda penting yang perlu dilaksanakan sejak pendaftaran siswa baru dimulai hingga akhirnya kelak mereka selesai menimba ilmu.

Para pengambil kebijakan sudah saatnya turun tangan untuk menindak tegas terhadap sekolah-sekolah yang --baik dengan dengan sengaja maupun tidak -- menjadikan momentum PSB sebagai upaya untuk mengkomersialisasikan pendidikan. Orang tua pun berhak untuk menolak apabila ada upaya dari sekolah tertentu untuk mengambil keuntungan. Apalagi di tingkat pendidikan dasar pemerintah sudah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan operasional di sekolah. Itu artinya, penarikan dana dari orang tua (masyarakat)jangan sampai terlalu membebani yang bisa mengakibatkan anak-anak berotak cemerlang tidak mampu mengembangkan potensi dan talentanya secara utuh dan paripurna. ***

Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan posting komentar Anda!

Inovasi Pembelajaran

2007-07-13T16:02:00.000+07:00

METODE DISKUSI KELOMPOK MODEL KEPALA BERNOMOR SEBAGAI INOVASI METODE PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA SMP DALAM MENANGGAPI PEMBACAAN CERPEN

ABSTRAK
Secara jujur harus diakui, pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP belum berlangsung seperti yang diharapkan. Guru cenderung menggunakan teknik pembelajaran yang bercorak teoretis dan hafalan sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung kaku, monoton, dan membosankan. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia belum mampu melekat pada diri siswa sebagai sesuatu yang rasional, kognitif, emosional, dan afektif.

Penggunaan metode diskusi kelompok pun belum mampu melibatkan setiap siswa ke dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hanya siswa tertentu yang terlibat dalam proses diskusi secara dialogis dan interaktif. Akibatnya, Bahasa dan Sastra Indonesia belum mampu menjadi mata pelajaran yang disenangi dan dirindukan oleh siswa. Imbas lebih jauh dari kondisi pembelajaran semacam itu adalah kegagalan siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, serta sikap positif terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mengusulkan sebuah inovasi pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok model kepala bernomor.
Alat bantu yang digunakan dalam metode tersebut berupa kartu bernomor dari kertas HVS yang dipotong-potong dengan ukuran 5 cm x 5 cm agar mudah digulung. Jumlah kartu bernomor disesuaikan jumlah siswa. Dalam kartu dituliskan dua angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Angka depan merupakan nomor kelompok, sedangkan angka kedua merupakan nomor anggota kelompok.

I. LATAR BELAKANG
A. Metode yang Sudah Ada sampai Saat Ini
Saat ini metode pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah ada dan banyak dilaksanakan di SMP adalah diskusi kelompok. Dengan menggunakan metode ini, para siswa diharapkan dapat saling belajar bekerja sama dan saling berkomunikasi secara lisan sehingga mampu memecahkan masalah yang didiskusikan.
Berdasarkan pengalaman empirik di lapangan, penggunaan metode diskusi kelompok memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan metode ceramah, misalnya, yang selama ini mendominasi kegiatan pembelajaran. Melalui metode ini, kegiatan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Siswalah yang lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru hanya memosisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran.
Menurut Zaini, dkk. (2004:123-124), keunggulan lain yang dimiliki metode diskusi kelompok, di antaranya: (1) membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir; (2) membantu siswa mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi dirinya atau posisi yang lain; (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memformulasikan penerapan suatu prinsip; (4) membantu siswa menyadari akan suatu problem dan memformulasikannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari bacaan atau ceramah; (5) menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam kelompoknya; dan (6) mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik .

B. Masalah yang Ditemukan
Meskipun demikian, metode diskusi kelompok yang digunakan selama ini masih mengandung dua kelemahan yang cukup mendasar, yaitu: (1) belum semua siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok; dan (2) siswa masih mengalami kesulitan mengemukakan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman sekelasnya.
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, diperlukan inovasi metode diskusi kelompok yang benar-benar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

C. Konsep untuk Memecahkan Masalah
Inovasi metode diskusi kelompok yang diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah metode diskusi kelompok model kepala bernomor.
Landasan filosofis penggunaan metode diskusi kelompok model kepala bernomor dalam kegiatan pembelajaran adalah metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode ini adalah bahwa belajar itu menemukan. Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi yang diterima sehingga informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah untuk selanjutnya berdasarkan bantuan guru, siswa dapat menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut.
Metode konstruktivistik didasarkan pada teori belajar kognitif yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran generatif, strategi bertanya, inkuiri, atau menemukan dan keterampilan metakognitif lainnya (belajar bagaimana seharusnya belajar). Pembelajaran yang bernaung dalam metode konstruktivistik adalah kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks (Depdiknas 2005:39).
Hal senada juga dikemukakan oleh Zahorik (Depdiknas 2004:22) yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Esensi dari teori konstruktivistik adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri.
Ada beberapa model diskusi kelompok berbasis pembelajaran kooperatif (Depdiknas 2005:41-42), antara lain sebagai berikut.
1. Student Teams-Achievement Divisions (STAD) yang menggunakan langkah pembelajaran di kelas dengan menempatkan siswa ke dalam tim campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan suku.
2. Team-Assisted Individualization (TAI) yang lebih menekankan pengajaran individual meskipun tetap menggunakan pola kooperatif.
3. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) yang digunakan untuk pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi.
4. Jigsaw yang mengelompokkan siswa ke dalam tim beranggotakan enam orang yang memelajari materi akademik yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab.
5. Learning together (belajar bersama) yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok beranggotakan empat atau lima siswa heterogen untuk menangani tugas tertentu.
6. Group Investigation (penelitian kelompok) berupa pembelajaran kooperatif yang bercirikan penemuan (Depdiknas .
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP, khususnya dalam pembelajaran kemampuan menanggapi pembacaan cerpen, jenis metode diskusi kelompok yang diduga lebih tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah Team-Assisted Individualization (TAI). Meskipun tetap menggunakan pola kooperatif, metode ini lebih menekankan pengajaran individual. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan model kepala bernomor untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa secara individual untuk menumbuhkembangkan potensi dirinya.

II. INOVASI PEMBELAJARAN YANG DIUNGGULKAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH
A. Tujuan Pembelajaran (Kompetensi yang Diharapkan)
Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penggunaan metode diskusi kelompok model kepala bernomor, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus.
1. Tujuan Pembelajaran Umum:
a. Siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.
b. Siswa mampu mengemukakan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman sekelasnya.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus:
a. Siswa mampu mengungkapkan tokoh-tokoh dengan cara penokohannya disertai data tekstual.
b. Mampu menjelaskan karakteristik tokoh dan latar cerita dengan data yang mendukung.
c. Mampu menulis kembali cerpen dengan mengandaikan diri sebagai tokoh cerita.

B. Metode Pembelajaran
Sesuai dengan inovasi pembelajaran yang diusulkan, disediakan metode diskusi kelompok model kepala bernomor. Metode ini termasuk ke dalam jenis metode diskusi kelompok berbasis pembelajaran kooperatif yang lebih menekankan pengajaran individual meskipun tetap menggunakan pola kooperatif (Team-Assisted Individualization).
Dalam praktiknya, metode diskusi kelompok model kepala bernomor didukung oleh penggunaan alat bantu berupa nomor kepala yang terbuat dari kertas HVS berukuran 5 cm x 5 cm. Penggunaan kertas HVS ini dimaksudkan agar mudah digulung sehingga siswa tidak dapat melihat nomor kepala yang akan dipilih.
Kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa lebih ditekankan pada kompetensi individual meskipun dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Penggunaan kartu kepala bernomor dimaksudkan sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi siswa secara individual dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan secara lisan. Dengan menggunakan metode ini, siswa tidak bisa lagi bergantung kepada sesama anggota. Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap permasalahan yang dibahas dalam forum diskusi. Dengan cara demikian, setiap anggota akan selalu siap jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh guru berdasarkan nomor kepala yang dimilikinya.

C. Input
Secara geografis, SMP 2 Pegandon Kabupaten Kendal berada di tengah-tengah masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal (± 8 km ke arah Selatan kota Kendal). Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai petani. Ada juga orang tua siswa yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Kondisi semacam itu berdampak pada kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap masalah pendidikan yang dihadapi anak. Akibatnya, motivasi siswa untuk berprestasi di bidang akademik sangat rendah. Demikian juga yang terjadi dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Siswa mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara lisan dalam situasi formal di kelas. Ketika guru menyampaikan pertanyaan, tak seorang pun siswa yang memiliki keberanian untuk menjawab. Demikian juga ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Hampir tak pernah ada seorang siswa pun yang mau bertanya kepada guru, padahal masih banyak materi ajar yang belum dikuasai.
Proses pembelajaran semakin memprihatinkan ketika berlangsung penyajian materi keterampilan berbicara. Hasil keterampilan berbicara siswa kelas VII-B pada semester I tahun pelajaran 2005/2006 menunjukkan hanya sekitar 20% (8 siswa) dari 40 siswa yang sudah memiliki keberanian untuk berbicara di depan kelas. Hasil ini jauh dari standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) nasional, yaitu 75%.
Guru memang sudah menggunakan metode diskusi kelompok yang diharapkan dapat melatih siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi secara lisan. Meskipun demikian, masih tampak dua kelemahan yang cukup mendasar, yaitu siswa belum terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan siswa belum mampu mengemukakan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap pendapat teman sekelasnya.
Jika kondisi semacam ini terus terjadi, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara siswa SMP sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tidak akan pernah bisa terwujud. Adapun tujuan pembelajaran keterampilan berbicara siswa SMP berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah agar siswa mampu berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, kritikan, perasaan, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan (Depdiknas 2003:8).

D. Kegiatan Pembelajaran
Berdasarkan input siswa kelas VII-B SMP 2 Pegandon tahun pelajaran 2005/2006 yang sangat rendah tingkat keterampilannya dalam berbicara, perlu dirancang kegiatan pembelajaran yang mampu mewujudkan suasana yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Berdasarkan hasil refleksi awal, rendahnya tingkat keterampilan siswa dalam berbicara disebabkan oleh kurang kreatifnya guru dalam melakukan inovasi pembelajaran, khususnya dalam memilih metode pembelajaran. Oleh karena itu, pada semester II tahun pelajaran 2005/2006 dicobakan penggunaan metode diskusi kelompok model kepala bernomor pada siswa kelas VII-B dengan gambaran materi ajar seperti dalam tabel berikut.

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas/Semester : VII/2
Aspek : Kemampuan Bersastra
Subaspek : Keterampilan Berbicara
Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai bentuk wacana lisan: menanggapi pembacaan cerpen, mendongeng untuk orang lain, berbalas pantun.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI POKOK
Menanggapi pembacaan cerpen • Mampu mengungkapkan tokoh-tokoh dengan cara penokohannya disertai data tekstual
• Mampu menjelaskan karakteristik tokoh dan latar cerita dengan mengemukakan data yang mendukung
• Mampu menulis kembali cerpen dengan mengandaikan diri sebagai tokoh cerita Teks Cerpen

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Persiapan
Ada lima hal yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain sebagai berikut.
a. Pengembangan Silabus (dikembangkan berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kurikulum Berbasis Kompetensi).
b. Pemilihan Materi Ajar (disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan jiwa siswa yang diintegrasikan dengan penanaman nilai budi pekerti).
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): RPP dijadikan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar bisa berlangsung runtut dan sistematis.
d. Pembuatan Kartu Kepala Bernomor: kartu ini digunakan sebagai alat bantu untuk memotivasi dan melatih keberanian dan tanggung jawab siswa secara individual.
e. Penyusunan Instrumen Penilaian:
(1) lembar tugas diskusi kelompok;
(2) lembar penilaian sikap (afektif);
(3) rubrik penilaian; dan
(4) daftar nilai.

2. Pelaksanaan Kegiatan
Langkah-langkah penggunaan metode diskusi kelompok model kepala bernomor dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dapat dideskripsikan berikut ini.
a. Siswa mendengarkan pembacaan cerpen “Menangkap Hantu” dan mencatat data tekstual yang berkaitan dengan tokoh dan latar cerpen.
b. Siswa memilih gulungan kartu bernomor yang disediakan guru.
c. Siswa berkelompok sesuai dengan nomor depannya masing-masing. Siswa bernomor 1 berkelompok dengan siswa nomor depan 1, dan seterusnya, hingga terbentuk menjadi delapan kelompok.
d. Setiap siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas sebagai berikut:
1) mengungkapkan tokoh-tokoh cerpen “Menangkap Hantu” dengan cara penokohannya disertai data tekstual;
2) menjelaskan karakteristik tokoh cerpen “Menangkap Hantu” dengan data yang mendukung;
3) menjelaskan latar cerpen “Menangkap Hantu” dengan data yang mendukung;
4) mampu menulis kembali cerpen “Menangkap Hantu” dengan mengandaikan diri sebagai tokoh cerita.

e. Guru menunjuk siswa bernomor tertentu pada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
f. Anggota kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain dengan memberikan alasan yang logis. Anggota kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok atau anggota kelompok yang lain diperbolehkan untuk menanggapi balik terhadap tanggapan kelompok lain.
g. Guru menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan penilaian terhadap kelompok yang jawabannya paling bagus. Guru meminta siswa yang menjadi anggota kelompok terbaik untuk maju ke depan kelas. Semua anggota kelompok yang lain berdiri dan memberikan aplaus meriah kepada anggota kelompok terbaik.
h. Berdasarkan pengalaman siswa pada diskusi kelompok, siswa diminta untuk mendengarkan pembacaan cerpen “Semangkuk pun Sudah Lunas”, kemudian berpasangan dengan teman sebangku untuk mengerjakan tugas sebagai berikut:
1) mengungkapkan tokoh-tokoh dengan cara penokohannya disertai data tekstual;
2) menjelaskan karakteristik tokoh dengan data yang mendukung;
3) menjelaskan latar cerita dengan data yang mendukung;
4) mampu menulis kembali cerpen dengan mengandaikan diri sebagai tokoh cerita.
i. Pasangan yang sudah selesai lebih dahulu diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pasangan yang lain memberikan tanggapan.
j. Guru menyimpulkan hasil diskusi.

E. Evaluasi Proses Pembelajaran
Ada dua jenis penilaian yang digunakan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika memaparkan hasil diskusi kelompok.
Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap (afektif) yang terdiri dari aspek: (1) kedisiplinan; (2) minat; (3) kerja sama; (4) keaktifan; dan (5) tanggung jawab.
Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa dalam menanggapi pembacaan cerpen. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu (1) kelancaran menyampaikan pendapat/tanggapan; (2) kejelasan vokal; (3) ketepatan intonasi; (4) ketepatan pilihan kata (diksi); (5) struktur kalimat (tuturan); (6) kontak mata dengan pendengar; (7) ketepatan mengungkapkan tokoh-tokoh dengan cara penokohannya disertai data tekstual; (8) kemampuan menjelaskan karakteristik tokoh dengan data yang mendukung; (9) kemampuan menjelaskan latar cerita dengan data yang mendukung; (10) kemampuan menulis kembali cerpen dengan mengandaikan diri sebagai tokoh cerita.
Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian proses dapat diketahui bahwa aspek kedisplinan, minat, kerja sama, keaktifan, dan tanggung jawab siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang masuk kelas tepat waktu (97,5%), banyaknya siswa yang bertanya selama kegiatan pembelajaran berlangsung (100%), banyaknya siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok (97,5%), banyaknya siswa yang aktif dalam memecahkan masalah (97,5%), dan banyaknya siswa yang mampu menyampaikan hasil diskusi secara individual (100%).
Berdasarkan hasil penilaian proses dapat disimpulkan bahwa metode diskusi kelompok model kepala bernomor sebagai inovasi metode diskusi kelompok cukup efektif untuk mengembangkan sikap (afektif) siswa dalam aspek kedisplinan, minat, kerja sama, keaktifan, dan tanggung jawab.
Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian proses dapat diketahui bahwa siswa yang sudah mampu melakukan kontak mata dengan pendengar ketika menanggapi pembacaan cerpen hanya sekitar 13 siswa (32,5%). Akan tetapi, pada aspek kelancaran berbicara, kejelasan vokal, ketepatan intonasi, ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, ketepatan mengungkapkan tokoh-tokoh cerita, kemampuan menjelaskan karakteristik tokoh, kemampuan menjelaskan latar cerita, dan kemampuan menulis kembali cerpen yang didengar, menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Siswa yang mampu bersuara dengan jelas sebanyak 38 siswa (95%), siswa yang sudah lancar berbicara sebanyak 48 siswa (95%), siswa yang sudah mampu melakukan intonasi dengan tepat sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu memilih kata dengan tepat sebanyak 38 siswa (95%), siswa yang sudah mampu menyusun struktur kalimat dengan tepat sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang sudah mampu mengungkapkan tokoh-tokoh cerita sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu menjelaskan karakteristik tokoh cerita sebanyak 39 siswa (97,5%), siswa yang mampu menjelaskan latar cerita sebanyak 40 siswa (100%), siswa yang mampu menulis kembali cerita yang didengar sebanyak 40 siswa (100%).
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode diskusi kelompok model kepala bernomor sebagai inovasi metode diskusi kelompok cukup efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menanggapi pembacaan cerpen pada aspek kelancaran berbicara, kejelasan vokal, ketepatan intonasi, ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, ketepatan mengungkapkan tokoh-tokoh cerita, kemampuan menjelaskan karakteristik tokoh, kemampuan menjelaskan latar cerita, dan kemampuan menulis kembali cerpen yang didengar. Akan tetapi, metode tersebut kurang efektif apabila dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menjalin kontak mata dengan pendengar ketika menanggapi pembacaan cerpen.

F. Penutup
Keunggulan dari pembaharuan metode pembelajaran diskusi kelompok model kepala bernomor, antara lain sebagai berikut.
1. Praktis dan mudah dilaksanakan oleh setiap guru Bahasa Indonesia di SMP karena alat bantunya mudah diperoleh dan mudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Cukup efektif untuk menumbuhkembangkan kedisplinan, minat, kerja sama, keaktifan, dan tanggung jawab siswa karena metode diskusi kelompok model kepala bernomor menekankan kemampuan siswa secara individual meskipun dilaksanakan secara berkelompok.
3. Cukup efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menanggapi pembacaan cerpen. Aspek kelancaran berbicara, kejelasan vokal, ketepatan intonasi, ketepatan pilihan kata, struktur kalimat, ketepatan mengungkapkan tokoh-tokoh cerita, kemampuan menjelaskan karakteristik tokoh, kemampuan menjelaskan latar cerita, dan kemampuan menulis kembali cerpen yang didengar, dapat diterapkan dengan baik oleh siswa ketika menanggapi pembacaan cerpen.
4. Cukup efektif untuk menumbuhkan budaya kompetetif di kalangan siswa karena secara kejiwaan siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk tampil sebaik-baiknya secara individual dan memiliki keterlibatan emosional untuk menjaga solidaritas kelompok ketika menyampaikan hasil diskusi.
5. Kegiatan pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa sehingga dapat menemukan jawaban sendiri (inkuiri) terhadap permasalahan yang didiskusikan. Guru hanya sebatas menjadi fasilitator yang membantu siswa dalam menumbuhkembangkan potensi dirinya.

III. REFERENSI

Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Depdiknas.

-------------------. 2004. Kurikulum 2004: Naskah Akademik Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas.

-------------------. 2005. Materi Pelatihan Terintegrasi: Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Direktorat PLP, Direktorat Jenderal Dikdasmen, Depdiknas.

Sawali, dkk. 2005. Bahasa dan Sastra Indonesia: untuk SMP/MTs Kelas VII. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.

Zaini, Hisyam, dkk. 2004. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: CSTD.

Menulis Buku Teks

2007-07-13T16:01:00.000+07:00

Menulis buku teks merupakan pekerjaan yang gampang-gampang sulit. Mereka yang sudah terbiasa duduk berlama-lama di depan layar monitor komputer pasti bilang bahwa menulis buku teks ternyata mengasyikkan. Hampir-hampir lupa waktu. Namun, bagi mereka yang jarang berhadapan dengan komputer, menulis jadi pekerjaan yang amat menjenuhkan dan menyulitkan. Belum lagi mesti mematuhi standar penilaian buku pelajaran yang biasanya sudah ditentukan oleh Pusat Perbukuan atau Tim Editor Penerbit Buku.

Itu artinya, selain dituntut untuk terampil mengungkapkan pikiran dengan bahasa yang mudah yang efektif dan komunikatif, menulis buku teks juga perlu memerhatikan rambu-rambu penulisan yang terstandar, baik menyangkut aspek materi, penyajian, bahasa dan keterbacaan, maupun grafika.
Meskipun demikian, tidak ada salahnya seorang guru mulai melirik penulisan buku teks sebagai pekerjaan sampingan. Aktivitas ini tidak saja mendorong sang penulis untuk menguasai substansi keilmuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi juga secara finansial cukup lumayan untuk bisa menambah uang saku anak-anak. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika menulis buku teks yang alhamdulillah pada tahun 2005 buku Bahasa Indonesia SD dan SMP yang diterbitkan oleh PT Citra Aji Parama Yogyakarta dan buku SMA yang diterbitkan oleh PT Pabelan dinyatakan layak digunakan oleh Pusat Perbukuan setelah melewati persaingan dalam proses penilaian yang cukup ketata. Kini, buku Bahasa Indonesia SMP berdasarkan Standar Isi (KTSP) yang diterbitkan oleh PT Citra Aji Parama, alhamdulillah juga telah selesai. Tinggal menunggu launching dan siap untuk digunakan.
Berikut ini rambu-rambu penulisan buku teks yang ditetapkan oleh Pusat Perbukuan sejak tahun 2003, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.

A. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Indonesia
Ancangan (Pendekatan) Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah Pendekatan Komunikatif. Dalam ancangan pembelajaran komunikatif, pembelajaran bahasa bertumpu pada pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa sebagai alat ungkap pesan/makna untuk berbagai tujuan berbahasa. Artinya, tujuan pembelajaran bahasa adalah keterampilan berbahasa siswa dalam hal membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Keterampilan itu merupakan wujud khas perilaku manusia yang bertumpu pada KEBERMAKNAAN. Implikasinya dalam pembelajaran bahasa adalah bahwa kebermaknaan merupakan persyaratan mendasar dalam pengembangan dan penyajian materi bahasa dan sastra Indonesia.

1. Ciri Pembelajaran Komunikatif
a. Pembelajaran mengarahkan siswa untuk menguasai bahasa dalam konteks komunikasi. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Indonesia mengarah pada kegiatan komunikasi nyata dan penugasan yang bermakna serta penggunaan bahasa yang bermakna bagi siswa.
b. Pembelajaran mencerminkan kebutuhan siswa, yakni keterampilan menggunakan bahasa secara bermakna, yang bersifat humanis, yakni menempatkan siswa pada posisi aktif.
c. Pengembangan kompetensi komunikatif mencakup kemampuan siswa untuk menafsirkan bentuk-bentuk linguistik, baik bentuk yang eksplisit maupun implisit.

2. Prinsip Pengembangan Kemampuan Komunikasi dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia
a. Prinsip Kebermaknaan: disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bertumpu pada pemenuhan dorongan bagi siswa untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasaan, perasaan, dan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.
b. Prinsip Keotentikan bahan dan materi pelatihan berbahasa: dipilih teks/wacana tulis/lisan yang banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk: mengembangkan kemahiran fungsi berbahasanya, menekankan fungsi komunikatif bahasa, memenuhi kebutuhan berbahasa siswa. Bahan berisi petunjuk/pelatihan/tugas yang memanfaatkan media cetak atau elektronik seoptimal mungkin; didasarkan atas hasil analisis kebutuhan berbahasa siswa; sedapat mungkin bersifat otentik; mengandung pemakaian unsur bahasa yang bersifat selektif dan fungsional; serta mendukung terbentuknya performansi komunikatif siswa yang andal.
c. Prinsip Keterpaduan materi.
d. Prinsip Keberfungsian dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran
e. Prinsip Performansi Komunikatif, berupa kegiatan berbahasa, mengamati, berlatih, dan lain-lain.
f. Prinsip Kebertautan (kontekstual) berkaitan dengan pemanfaatan media dan sumber belajar.
g. Prinsip Penilaian yang menuntut sistem penilaian yang (a) mengukur kemahiran berbahasa secara menyeluruh dan terpadu, (b) mendorong siswa agar aktif berlatih berbahasa Indonesia secara tulis/lisan, baik produktif maupun reseptif, serta (c) mengarahkan kemampuan siswa dalam menghasilkan wacana lisan maupun tulisan.

B. STANDAR BUKU PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
Buku pelajaran menurut ahli adalah media pembelajaran yang dominan peranannya di kelas. Oleh karena itu, pelajaran harus dirancang dengan baik dan benar dengan memperhatikan standar-standar tertentu. Standar buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (BSI) adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan berkenaan dengan bahasa dan sastra Indonesia; yang berkenaan dengan penulis, pengembangan naskah (yang mencakup isi atau materi, penyajian materi, bahasa dan keterbacaan, serta grafika) dan pemanfaatannya di sekolah; serta disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

1. Aspek-Aspek Buku Pelajaran Yang Dinilai
a. materi
b. penyajian
c. bahasa dan keterbacaan
d. grafika
Keempat aspek ini saling berkait satu sama lain.

1.1 Aspek Isi atau Materi Pelajaran
• Aspek ini merupakan bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku pelajaran.
• Kriteria materi harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan.
• Informasi yang disajikan tidak mengandung makna yang bias.
• Kosakata, struktur kalimat, panjang paragraf, dan tingkat kemenarikan sesuai dengan minat dan kognisi siswa.
• Rujukan yang digunakan, dicantumkan sumbernya.
• Ilustrasi harus sesuai dengan teks.
• Peta, tabel, dan grafik harus sesuai dengan teks, harus akurat, dan sederhana.
• Perincian materi harus sesuai dengan kurikulum.
• Perincian materi harus memperhatikan keseimbangan dalam penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, tes keterampilan maupun pemahaman.

1.2 Aspek Penyajian Materi
Aspek ini merupakan aspek tersendiri yang harus diperhatikan dalam buku pelajaran. Berkenaan dengan penyajian:
• tujuan pembelajaran,
• keteraturan urutan dalam penguraian,
• kemenarikan minat dan perhatian siswa,
• kemudahan dipahami,
• keaktifan siswa,
• hubungan bahan, serta
• latihan dan soal.

1.3 Aspek Bahasa dan Keterbacaan
Aspek bahasa merupakan sarana penyampaian dan penyajian bahan, seperti kosakata, kalimat, paragraph, dan wacana.
Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraph, dan wacana) bagi kelompok atau tingkatan siswa. Ada tiga ide utama yang terkait dengan keterbacaan, yakni:
1. Kemudahan membaca (berhubungan dengan bentuk tulisan atau tipografi, ukuran huruf, dan lebar spasi) yang berkaitan dengan aspek grafika;
2. Kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan) yang berkaitan dengan aspek penyajian materi;
3. Kesesuaian (berhubungan dengan kata dan kalimat, panjang-pendek, frekuensi, bangun kalimat, dan susunan paragraf) yang berkaitan dengan bahasa dan keterbacaan.

Nah, bagaimana? Kalau ada tawaran dari penerbit untuk menulis buku teks, mengapa mesti ditolak? Peluang dan kesempatan seringkali muncul tak terduga dan biasanya hanya akan datang sekali saja. Bukankah begitu? ***

Ada yang ingin berkomentar tentang penulisan buku teks? Silakan posting komentar Anda?

Evaluasi KTSP SMP

2007-07-13T16:00:00.000+07:00

EVALUASI KTSP SMP DI KABUPATEN KENDAL
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP di Kab. Kendal, mulai 25 Juni hingga 4 Juli 2007, Subdinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas P dan K Kab. Kendal, mengadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan KTSP setelah diberlakukan secara serentak di semua tingkatan kelas sejak tahun pelajaran 2006/2007. Kegiatan tersebut diikuti oleh setiap guru mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran inti, yaitu Guru Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, TIK.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Workshop ToT KTSP SMP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, yang diselenggarakan di LPMP Jawa Tengah yang diarahkan agar sosialisasi KTSP benar-benar dapat memenuhi harapan semua pihak.
Sebagaimana diketahui, Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan delapan komponen tentang Standar Pendidikan. Dengan lahirnya PP tersebut berimplikasi pada arah kebijakan pengembangan kurikulum dalam rangka mengimplementasikan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22, 23, 24 tahun 2006. Ketiga Permendiknas tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan (sekolah). Untuk itu, perlu dilakukan adanya upaya serius untuk menyosialisasikan KTSP secara intensif dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan KTSP benar-benar dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
Dalam upaya merealisasikan otonomi pendidikan, selama empat tahun terakhir ini pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Selama perjalanan mini piloting telah dilaksanakan penyempurnaan kurikulum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Buku panduan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 merupakan acuan di dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Tujuan umum evaluasi KTSP adalah untuk memberikan wawasan, meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilan para guru, serta mampu melaksanakan mengomunikasikan penguasaan bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan KTSP sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP. Sedangkan, tujuan khususnya, antara lain agar peserta Evaluasi KTSP dapat: (a) memahami dan menerapkan kebijakan umum pengembangan pendidikan lanjutan pertama termasuk implikasi PP 19 tahun 2005; (b) meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang konsep dasar KBK dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (c) meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pengembangan kurikulum dalam rangka implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22, 23 dan 24 tahun 2006; (d) meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan Penilaian Berbasis Kelas, ketuntasan belajar, model rapor, dan evaluasi program; (e) meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang pengembangan Mulok dan Pengembangan Diri; (f) meningkatkan pemahaman peserta tentang pengembangan model pembelajaran IPA dan IPS terpadu; (g) meningkatkan pemahaman peserta dalam mengembangkan Pembelajaran Kontekstual dan Pendidikan Teknologi Dasar; (h) meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep manajemen dan jaringan kurukulum, serta supervisi kurikulum; (i) mengimplementasikan kurikulum yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif; dan (j) mengkomunikasikan hasil Evaluasi KTSP kepada teman sejawat di daerah.
Fasilitator dalam evaluasi KTSP adalah Tim Pengembang KTSP Kabupaten Kendal yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati Kendal 420/218/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Kab. Kendal Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Adapun Tim Pengembang KTSP SMP Kab. Kendal antara lain sbb:
1 Sri Mulyani, S.Pd., M.Pd. (Kasi SMP-SM Dinas P dan K Kab. Kendal)
2 Basuki Supriyadi, S.Ag. (Guru Agama SMP N 1 Cepiring)
3 Zubaidi, S.Pd. (Guru PKn SMP N 3 Patebon)
4 Drs. Sawali, M.Pd. (Guru Bahasa Indonesia SMP N 2 Pegandon)
5 Drs. Ahmad Budisusilo (Guru Bahasa Inggris SMP N 1 Cepiring)
6 Drs. Suranto (Guru Matematika SMP N 1 Boja)
7 Hartanto, S.Pd. (Guru IPA SMP N 2 Kaliwungu)
8 Eka Haryata, S.Pd. (Guru IPS SMP N 1 Gemuh)
9 Agus Wahidin, S.Pd. (Guru Seni Budaya SMP N 2 Kaliwungu)
10 Drs. M. Najib (Guru Penjaskes SMP N 3 Kendal)
11 Junari, S.Pd. (Guru TIK SMP N 4 Cepiring)

Sasaran kegiatan Evaluasi KTSP adalah guru SMP pada 10 mata pelajaran yang ditetapkan berdasarkan standar minimal dari BSNP (kecuali mata pelajaran Mulok).
Setelah mengikuti kegiatan evaluasi KTSP, para guru diharapkan segera menyusun draft KTSP di sekolah masing-masing bersama tim pengembang di sekolah sehingga pada tahun pelajaran 2007/2008 pelaksanaan KTSP di setiap sekolah benar-benar dapat berjalan seperti yang diharapkan, untuk selanjutnya disahkan menjadi kurikulum yang resmi berlaku di tingkat satuan pendidikan masing-masing. ***

Memberhalakan Pasar

2007-07-13T15:58:00.000+07:00

KETIKA PENDIDIKAN MEMBERHALAKAN PASAR
Oleh: Sawali

Dalam sebuah kesempatan, Garin Nugroho, pernah bilang bahwa dunia pendidikan kita tidak lagi mencerahkan dan telah kehilangan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nilai-nilai rasionalitas dan etos kerja keras, misalnya, telah disulap menjadi sikap instan. Hal ini disebabkan karena ukuran-ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada karakter peserta didik, tetapi dikembalikan pada pasar (Suara Pembaruan, 20/3/07).

Pernyataan Garin Nugroho tampaknya tidak berlebihan. Secara jujur mesti diakui, sudah terlalu lama dunia pendidikan kita tenggelam dalam pusaran arus industri yang menghamba dan memberhalakan selera pasar. Keluaran pendidikan kita dari tahun ke tahun agaknya telah didesain untuk menjadi tenaga siap pakai dan “robot-robot” industri. Dunia pendidikan kita pun jadi kering dari sentuhan nilai-nilai luhur kemanusiaan secara utuh dan paripurna. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik bukannya diajak untuk mengapresiasi nilai-nilai intelektual, kearifan, kejujuran, atau kesalehan hidup, melainkan sekadar dicekoki hal-hal praktis yang berkaitan dengan nilai materialistis, teknokratis, ekonomis, bahkan hedonistis. Hilanglah “roh” akal budi dan budi nurani dalam dunia pendidikan kita. Tak heran jika banyak kalangan menilai, merajalelanya korupsi, manipulasi, atau suka menilap uang negara, disebabkan oleh carut-marutnya dunia pendidikan kita yang gagal menaburkan benih-benih religius, kemanusiaan, moral, dan karakter kepada peserta didik.
Yang lebih ironis, Depdiknas secara masif meluncurkan iklan layanan masyarakat yang menampilkan pesan, “Pilihlah sekolah menengah kejuruan agar cepat mendapat pekerjaan setelah lulus!” Sebuah ajakan tendensius yang mengimbau anak-anak negeri ini untuk memilih sekolah menengah kejuruan ketimbang sekolah menengah umum dengan argumen kemudahan mendapat pekerjaan. Logika sang pemasang iklan, lulusan sekolah kejuruan memiliki keahlian teknis yang dapat langsung diterapkan, dan tak perlu meneruskan ke pendidikan tinggi setingkat akademi atau universitas.
Selain diskriminatif, disadari atau tidak, iklan semacam itu akan menumbuhkan pencitraan publik bahwa sekolah menengah kejuruan akan lebih menjamin kepastian masa depan daripada sekolah menengah umum. Sebuah iklan yang menyesatkan, tidak edukatif, tidak cerdas, tak jauh berbeda dengan ulah dan siasat kaum penjajah dulu yang mendesain sekolah-sekolah kita untuk mendukung substruktur industri dan selera pasar. Penjajah Belanda merasa takut apabila dari kaum pribumi banyak bermunculan kaum intelektual yang akan mengkritisi sepak terjang mereka di tanah jajahannya sehingga tidak mau mendirikan lembaga pendidikan sekelas universitas.
Ironis memang. Penjajah Belanda sudah lama hengkang dari negeri ini, tetapi mental dan semangat kolonialisnya yang mengebiri dan membodohi rakyat masih kita warisi.

“Virus” Selera Pasar
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah disempurnakan ke dalam Standar Isi (Permendiknas No. 22/2006) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pun belum sepenuhnya terbebas dari “virus” selera pasar. Dalam prinsip pengembangan KTSP, misalnya, dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja sehingga pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Prinsip ini tak jauh berbeda dengan konsep ”Link and Match”-nya Wardiman Joyo Negoro, mantan Mendikbud, beberapa tahun yang silam, yang mengaitkan secara langsung antara supply dan demand, antara lulusan sekolah dan kebutuhan pasar.
Ketika dunia pendidikan kita memberhalakan selera pasar, yang terjadi kemudian adalah fenomena berikut ini. Pertama, hilangnya ”roh” pendidikan berbasis karakter. Jika anak-anak bangsa negeri ini telah kehilangan karakternya, bukan mustahil kelak mereka akan menjadi manusia yang besar kepala, mau menang sendiri, antidemokrasi, dan korup. Mereka akan dengan mudah melakukan tindakan konyol dan tak terpuji demi memenuhi ambisi dan kepentingan pribadinya. Proses pendidikan pun akan cenderung bergaya mekanis yang hanya sekadar melahirkan para ”tukang” yang sesuai dengan selera pasar.
Kedua, terciptanya lingkaran dan jaringan bisnis dalam dunia pendidikan. Aroma bisnis dalam dunia pendidikan kita sebenarnya sudah lama tercium. Jual beli kursi dalam PSB, penerimaan mahasiswa baru, jual beli jabatan, bahkan jual beli ijazah hingga jenjang S2/S3, merupakan fenomena yang sudah lama terjadi dalam dunia pendidikan kita. Masyarakat yang masuk dalam lingkaran bisnis pendidikan semacam itu menjadi tak berdaya dan sulit berkelit lantaran sudah terbangun oleh sistem dan kultur budaya pendidikan feodalistik yang menghamba pada selera pasar.
Ketiga, merebaknya sikap permisif masyarakat terhadap merajalelanya tindakan kriminal, korupsi, kejahatan “krah putih”, dan semacamnya. Masyarakat yang diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai kekuatan kontrol terhadap meruyaknya berbagai ulah kriminal jadi cuek, masa bodoh, dan membiarkan berbagai perilaku anomali sosial dan amoral berlangsung di depan mata.
Keempat, hilangnya otonomi dan kemandirian dalam dunia pendidikan. Secara struktural, dunia pendidikan kita memang sudah mengalami pergeseran paradigma dari gaya sentralistis menuju ke pola desentralistis. Dengan kata lain, sudah ada “kemauan politik” dari para pengambil kebijakan untuk memosisikan dunia pendidikan kita pada jalur yang benar. Namun, pada aras kultural, perubahan paradigma semacam itu belum diwujudnyatakan pada tataran praksis akibat masih begitu kuatnya sikap feodalistis dan paternalistis yang membelenggu mental kaum birokrat pendidikan kita. Tidak heran apabila dunia pendidikan kita masih banyak dihuni oleh para pejabat bermental korup, sendika dhawuh, penjilat, dan oportunis.
Jika fenomena semacam itu terus terjadi secara berkelanjutan dalam dunia pendidikan kita, bukan tidak mungkin bangsa kita hanya akan melahirkan manusia-manusia “tukang” yang hanya tunduk pada selera pasar, penjilat, tidak intelek, korup, munafik, dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, dunia pendidikan kita tidak hanya membutuhkan perubahan paradigma pada aras struktural, tetapi juga perlu dibarengi dengan perubahan sikap mental para birokrat pendidikan kita pada aras kultural dan tataran praksis. Semua pemangku kepentingan pendidikan harus benar-benar membersihkan dunia pendidikan dari virus kekuasaan yang menghamba pada selera pasar. Hanya dengan perubahan sikap semacam itu pendidikan kita benar-benar mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendesain peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas).

Pengasuhan Ramah Otak
Sementara itu, dalam proses pembelajaran, para guru perlu mentradisikan terciptanya atmosfer pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa didik dalam sebuah kesadaran persaingan sosial. Melalui proses semacam itu, setiap individu secara bertahap akan berbagi dengan sumber-sumber moral dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Dewey (1987) berkeyakinan bahwa individu pembelajar telah menjadi bagian dari sebuah realitas sosial yang pada akhirnya akan terstimulasi untuk bertindak atas nama kelompoknya, lepas dari keterbatasan tindakan dan perasaannya sebelum menjadi bagian kelompok tersebut. Apabila kita menghilangkan faktor sosial dari seorang anak, yang tersisa hanyalah sebuah kekosongan. Sebaliknya, jika kita menghilangkan faktor individu dari masyarakat, yang tersisa hanyalah kemalasan, ketidakberdayaan, dan masyarakat yang mati (Reed dan Johnson, 1996: 114).
Yang tidak kalah penting, pendidikan berbasis karakter harus benar-benar diwujudnyatakan secara masif dalam dunia persekolahan kita. Dengan basis karakter yang kuat, dunia persekolahan kita akan mampu melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, para guru yang berada di garda depan dalam dunia persekolahan kita perlu – meminjam istilah Ratna Megawangi (Kompas, 21/5/2007)—membiasakan diri untuk melakukan pengasuhan ramah otak (brain base parenting) yang sangat penting peranannya dalam membentuk manusia secara utuh (holistik) dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan intelektual anak secara optimal. Guru, orang tua, dan masyarakat perlu membangun sinergi yang kokoh dalam melakukan pengasuhan ramah otak anak-anak bangsa negeri ini sehingga mampu “menghidupkan” otak kiri dan otak kanan secara seimbang.
Hingga saat ini tampaknya belum ada realisasi kurikulum yang secara konkret mengembangkan potensi diri dan pemikiran peserta didik. Masih sangat minim institusi pendidikan kita yang menyediakan fasilitas pengembangan individu yang berbasis konteks sosial dan budaya nasional. Yang ada melulu pengetahuan teknis dan intelektual statis yang kaku.
Kini, sudah saatnya dunia persekolahan kita bangkit untuk membebaskan diri dari vius kekuasaan yang mendesain para lulusan menjadi “tukang” dan “robot” industri yang menghamba pada selera pasar. KTSP perlu didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak bangsa ini benar-benar menjadi generasi masa depan yang cerdas, unggul, dan kompetetif. Semoga! ***

Perilaku Vandalistis

2007-07-13T15:57:00.000+07:00

Kelulusan dan Perilaku Vandalistis

Jumat, 22 Juni 2007, pukul 14.00 WIB, sekolah mengundang orang tua/wali murid kelas 9 untuk menerima hasil ujian. Sebuah momen yang mendebarkan, menegangkan, dag-dig-dug, dan senam jantung. Ya, jerih payah anak-anak bangsa selama tiga tahun lamanya akan ditentukan pada saat itu. Hanya ada dua jawaban yang mereka tunggu: "Lulus" atau "Tidak Lulus".

Saya mencoba mengamati ekspresi peserta didik saya sebelum hasil pengumuman mereka terima. Tak seperti biasanya. Sebagian besar di antara mereka bersikap dingin, cuek, acuh tak tak acuh. Perangai ramah yang selama ini mereka ekspresikan setiap kali beradu kening dengan saya seperti tersapu kabut.

Namun, ekspresi wajah mereka sontak berubah ketika orang tuanya menyodorkan selembar kertas dalam amplop tertutup. Mereka yang dinyatakan lulus langsung berteriak histeris, sujud syukur, berpelukan rapat, atau berteriak kencang-kencang. Maklum, tiga tahun bukanlah waktu yang singkat. Bisa dipahami kalau mereka mengekspresikan diri dengan cara yang khas yang menurut mereka memang pantas dilakukan.

Akan tetapi, di sudut sekolah yang lain, saya menyaksikan sebuah pemandangan lain. Ekspresi wajah mereka tampak kuyu, suntrut, dan ada perasaan tak percaya terhadap hasil yang mereka terima. Ya, dari 183 siswa, ada 10 anak yang dinyatakan tidak lulus, 3 cowok dan 7 cewek. Umumnya, Bahasa Inggris yang menjadi momok bagi mereka, kemudian Matematika. Sedangkan, Bahasa Indonesia lulus semua dengan nilai tertinggi 9,60, nilai terendah 4,60, dengan nilai rata-rata 7,70.

Emosi saya pun larut ke dalam suasana yang mereka bangun. Dada saya terasa sesak menyaksikan 10 anak didik saya mengekspresikan kesedihan dan kegagalannya. Tiba-tiba saja saya membayangkan bagaimana nanti setelah mereka tiba di rumah. Ketidaklulusan mereka didengar oleh saudara-saudaranya, tetangga, atau mungkin kerabatnya yang lain. Dalam benak saya muncul sebuah "stigma" yang akan tertempel di wajah mereka, sehingga memberikan imbas sosio-psikologis dalam beberapa hari berikutnya. Secara sosial, mereka --untuk sementara waktu-- tidak akan banyak menampakkan diri di depan umum. "Stigma" sebagai anak "bodoh" jelas mustahil terelakkan karena vonis masyarakat yang sudah membudaya dan mengilusumsum dalam tradisi masyarakat kita yang stereotype semacam itu. Sedangkan, secara psikologis mereka akan merasa inferior alias rendah diri sehingga akan sulit bergaul. Mungkin saja, mereka akan mengurung diri di kamar pribadinya untuk beberapa hari. Meskipun demikian, saya tetap berdoa semoga mereka bisa menerima semua hasil dan keputusan yang tak mungkin bisa diubah itu dengan sikap lapang dada.

Sebagai seorang pendidik, jelas saya sangat mengharapkan siswa didik saya bisa berhasil dengan prestasi yang bagus. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Mau atau tidak, mereka harus bisa menerima hasil jerih payah mereka selama tiga tahun. Hanya ada dua kemungkinan yang bisa mereka lakukan agar dapat memperoleh selembar ijazah; mengulang kembali selama 1 tahun atau ikut ujian Kejar paket B (setara SMP).

Ujian, sering kali tidak bisa berbuat adil terhadap semua siswa. Dari 10 siswa didik saya yang tidak lulus itu, selama mengikuti proses belajar mengajar, menunjukkan sikap, perilaku, dan budi pekerti yang baik seperti "anak mami" yang patuh dan penurut. Pendeknya, tak ada perilaku menyimpang yang mereka lakukan selama 3 tahun di sekolah. Ironisnya, tidak sedikit anak-anak yang masuk kategori "badung", bandel, dan susah diatur, ternyata justru menunjukkan hasil di luar dugaan; lulus. Sudah bisa ditebak, mereka merespon kelulusan itu lewat aksi vandalistis, seperti mengecat rambut atau baju seragam warna-warni dengan cata pilox yang mencolok. Lantas, menggeber knalpot sepeda motor kencang-kencang, berputar keliling kampung dengan berboncengan, dengan bunyi klakson yang memekakkan telinga. Sungguh, perilaku yang sebenarnya kurang pantas lantaran tidak bersedia berempati dan menaruh sikap "bela sungkawa" terhadap nasib temannya yang tidak lulus. Imbauan sekolah untuk bersikap santun dan menyumbangkan baju seragam mereka hanya dianggap angin lalu.

Pada sisi lain, kriteria kelulusan berdasarkan pemendiknas no.45/2006 tentang Ujian Nasional tahun pelajaran 2006/2007 pun sebenarnya masih layak untuk diperdebatkan. Misalnya begini. Ada seorang siswa dengan perolehan nilai UN sbb: Bahasa Indonesia 9,20, Bahasa Inggris 5,20, dan Matematika 4,20. Jika dirata-rata, hasilnya 6,20. Terlepas dari kelemahan soal pilihan ganda yang digunakan dalam UN, hasil yang diperoleh siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan memiliki kemampuan yang menonjol di bidang kebahasaan, tetapi sangat lemah dalam penguasaan ilmu eksakta (Matematika). Namun, lantaran kriteria kelulusan yang mematok angka kelulusan terendah 4,25 dengan rata-rata nilai 5,0, maka anak yang sebenarnya memiliki kemampuan di bidang kebahasaan itu harus terampas masa depannya.

Setiap anak membawa talenta, potensi, dan bakatnya masing-masing. Sampai kapan pun, kalau seorang anak tidak memiliki minat dan kemampuan dalam bidang ilmu eksakta atau yang lain, bisa jadi sampai kapan pun anak akan sulit apabila dituntut harus menguasainya. Ini artinya, nilai kelulusan yang selalu mematok nilai terendah, selamanya akan menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, menurut saya, kriteria kelulusan --kalau UN memang masih diperlukan-- tidak mematok angka terendah, tetapi cukup dengan menggunakan nilai rata-rata saja. Dengan cara demikian, talenta, potensi, dan bakat anak tidak terkebiri dan terpinggirkan.

Jujur saja, saya sedih menyaksikan anak didik saya yang sebenarnya memiliki kemampuan menonjol di bidang kebahasaan, tetapi lantaran lemahnya penguasaan materi ajar dalam bidang eksakta, mereka harus terhambat langkahnya menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. yang lebih menyedihkan, mereka terpaksa harus menyaksikan teman-temannya --yang sebenarnya memiliki kemampuan pas-pasan di semua mata pelajaran dan dinyatakan lulus-- berperilaku vandalistis; sebuah perilaku yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi teman-teman sejawatnya yang kebetulan bernasib kurang beruntung.

Ke depan, kriteria kelulusan dan berbagai perilaku vandalistis yang timbul sebagai ekspresi kebanggaan perlu dirumuskan melalui cara-cara yang edukatif dan mendidik sehingga tidak ada anak-anak bangsa negeri ini yang menjadi korban atau sengaja "dikorbankan". Nah, bagaimana? ***

Ada yang memiliki pendapat, tanggapan, atau komentar yang lain? Silakan posting komentar Anda, terima kasih.

Modernisasi dan Jatidiri

2007-07-13T15:56:00.000+07:00

Bahasa Indonesia, antara Modernisasi dan Jatidiri
Oleh Sawali

Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju arus globalisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada persoalan yang semakin rumit dan kompleks. Pertama, dalam hakikatnya sebagai bahasa komunikasi, bahasa Indonesia dituntut untuk bersikap luwes dan terbuka terhadap pengaruh asing. Hal ini cukup beralasan, sebab kondisi zaman yang semakin kosmopolit dalam satu pusaran global dan mondial, bahasa Indonesia harus mampu menjalankan peran interaksi yang praktis antara komunikator dan komunikan. Artinya, setiap peristiwa komunikasi yang menggunakan media bahasa Indonesia harus bisa menciptakan suasana interaktif dan kondusif, sehingga mudah dipahami dan terhindar dari kemungkinan salah tafsir.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap mampu menunjukkan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Hal ini sangat penting disadari, sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa dikhawatirkan akan menggerus jatidiri bangsa yang selama ini kita banggakan dan kita agung-agungkan. "Ruh" heroisme, patriotisme, dan nasionalisme yang dulu gencar digelorakan oleh para pendahulu negeri harus tetap menjadi basis moral yang kukuh dan kuat dalam menyikapi berbagai macam bentuk modernisasi di segenap sektor kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sebagai bagian jatidiri bangsa harus tetap menampakkan kesejatian dan wujud hakikinya di tengah-tengah kuatnya arus modernisasi.
Ketiga, bahasa Indonesia dituntut untuk mampu menjadi bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) seiring dengan pesatnya laju perkembangan industri dan Iptek. Ini artinya, bahasa Indonesia harus mampu menerjemahkan dan diterjemahkan oleh bahasa lain yang lebih dahulu menyentuh aspek industri dan Iptek. Persoalannya sekarang, mampukah bahasa Indonesia berdiri tegas di tengah-tengah tuntutan modenisasi, tetapi tetap sanggup mempertahankan jatidirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya? Sanggupkah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengembangan Iptek yang wibawa dan terhormat, sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia?masih setia dan banggakah para penuturnya untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berbagai wacana komunikasi?

Tanpa Sosialisasi
Kalau kita melihat fakta di lapangan, perhatian dna kepedulian kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara jujur harus diakui belum sesuai harapan. Keluhan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia sudah lama terdengar. Ironisnya, belum juga ada kemauan baik untuk menggunakan sekaligus meningkatkan mutu berbahasa. Tidak sedikit kita mendengar bahasa para pejabat yang rancu dan payah kosakatanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Tidak jarang kita mendengar tokoh-tokoh publik yang begitu mudah melakukan manipulasi bahasa. Yang lebih mencemaskan, kita masih terlalu mengagungkan nilai-nilai modern sehingga merasa lebih terhormat dan terpelajar jika dalam bertutur menyelipkan setumpuk istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Memang, bahasa Indonesia tidak antimodernisasi. Bahas akita cukup terbuka terhadap pengaruh bahasa asing. Akan tetapi, rasa rendah diri (inferior) yang berlebihan dalam menggunakan bahasa sendiri justru mencerminkan sikap masa bodoh yang bisa melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Haruskah bahasa Indonesia disingkirkan sebagai tuan rumah di negeri sendiri?
Menurut hemat penulis, kondisi di atas setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab yang ckup mendasar. Pertama, masih kuatnya opini di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam berbahasa yang penting bisa dipahami. Imbasnya, ketaatasasan terhadap kaidah bahasa yang berlaku menjadi nihil.

Kaidah-kaidah kebahasaan yang telah diluncurkan oleh Pusat Bahasa, eeprti Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diharapkan menjadi acuan normatif masyarakat dalam berbahasa, tampaknya tidak pernah “laku”. Persoalan kebahasaab seolah-olah hanya menjadi urusan para pakar, pemerhati, dan peminata masalah kebahasaan. Yang lebih parah, masyarakat menganggap bahwa kaidah bahasa hanya akan membuat suasana komunikasi menjadi kaku dan tidak komunikatif.
Opini tersebut diperparaha dengan minimnya keteladanan dari “elite” tertentu yang seharusnya menjadi “patron” berbahasa yang baik dan benar, justru mempermainkan dan memanipulasi bahasa sesuai dengan selera dan kepentingannya. Akibatnya, sikap latah masyarakat kita yang cenderung paternalistik merasa tak “berdosa”, bahkan menjadi sebuah kebanggan ketika meniru bahasa kaum “elite”.
Kedua, kurang gencarnya pemerintah –dalam hal ini Pusat Bahasa sebagai “tangan panjang”-nya—melakukan upaya sosialisasi kaidah bahasa kepada masyarakat luas, bahkan bisa dikatakan nyaris tanpa sosialisasi. Pemerintah sekadar menyosialisasikan slogan dan “jargon” kebehasaan dengan memanfaatkan momentum seremonial tertentu dalam Bulan Bahasa. Dengan kata lain, slogan “Gunakanlah Bahasa yang Baik dan Benar” yang sering kita baca lewat berbagai media (cetak/elektronik) terkesan hanya sekadar retorika untuk menutupi sikap masa bodoh dan ketidakpedulian dalam menangani masalah-masalah kebahasaan.
Kaidah bahasa yang diluncurkan itu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesamaan persepsi dalam pemakaian bahasa, sehingga terjadi kesepahaman manka antara komunikator dan komunikan. Dengan demikian, kebijakan para pakar atau perencana bahasa dalam meng-“kodifikasi” kaidah mestinya harus tetap mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sehingga kaidah yang diluncurkan tidak kaku dan dipaksanakan. Kecenderungan masyarakat yang sering menggunakan istilah asing , baik dalam ragam lisan maupun tulis, harus diserap dan diakomodasi oleh para perencana bahasa sebagai masukan berharga dalam merumuskan konsep kebahasaan pada masa yang akan datang. Artinya, kecenderungan modernisasi bahasa yang kini mulai marak di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai ragama mesti disikapi secara arif. Dengan kata lain, modrnisasi sangat diperlukan dalam menghadapi pusaran arus global dan mondial sehingga bahasa kita benar-benar mampu menjadi bahasa komunikasi yang praktis, efektif, luwes, dan terbuka. Namun demikian, kita jangan sampai dalam modernisasi bahasa yang berlebihan sehingga melunturkan kesetiaan, kecintaan, dan kebangaan kita terhadap bahasa nasional dan bahasa negara.

Tiga Agenda
Pada sisi lain, upaya pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar tampaknya hanya akan menjadi slogan dan retorika apabila tidak diimbangi dengan gencarnya sosialisasi kaidah bahasa baku di berbagai lini dan lapisan masayarakat. Mengharapkan keteladanan generasi sekarang jelas merupakan hal yang berlebihan. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan kultur sebuah generasi. Yang kita butuhkan saat ini ialah lahirnya sebuah generasi yang dengan amat sadar memiliki tradisi berbahasa yang jujur, lugas, logis, dan taat asas terhadap kaidah yang berlaku.
Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya ada tiga agenda pokok yang penting segera digarap agar mampu melahirkan sebuah generasi yang memiliki tradisi berbahasa yang baik dan benar. Pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lembaga pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mencetak generas yang memiliki kepekaan, emosional, sosial, dan intelektual. Bahasa jelas akan terbina dengan baik apabila sejak dini anak-anak bangsa yang kini tengah gencar menuntut ilmu dilatih dan dibina secara serius dan intensif. Bukan menjadikan mereka sebagai pakar bahasa, melainkan bagaimana mereka mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Tentu saja, hal ini memerlukan kesiapan fasilitas berbahas ayang memadai dengan bimbingan guru yang profesional.
Kedua, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif yang mampu merangsang anak untuk berbahasa dengan baik dan benar. Media televisi yang demikian akrab dengan dunia anak harus mampu memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik, bukannya malah melakukan “perusakan” bahasa melalui ejaan, kosakata, maupu sintaksis seperti yang banyak kita saksikan selama ini. Demikian juga fasilitas publik lain yang akrab dengan dunia anak, harus mampu menjadi media alternatif dengan memberikan telada berbahasa yang benar setelah para orang tua gagal menjadi “patron” dan anutan.
Ketiga, menyediakan buku bacaan yang sehat dan mendidik bagi anak-anak. Buku bacaan yang masih menggunakan bahasa yang kurang baik dan benar harus dihindarkan jauh-jauh dari sentuhan anak-anak. Proyek pengadaan Perbukuan Nasional harus benar-benar cermat dan teliti dalam menganalisis buku dari aspek bahasanya.
Melalui ketiga agenda tersebut, bahasa Indonesia diharapkan benar-benar mampu melahirkan generasi yang maju, mandiri, dan modern, yang pada gilirannya benar-benar akan menjadi bahasa komunikasi yang praktis dan efektif di tengah-tengah peradaban global yang terus gencar menawarkan perubahan dan dinamika kehidupan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang moden, tetap tetap menjadi jatidiri dari sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya. ***

Tradisi Demokrasi

2007-07-13T15:54:00.000+07:00

Membangun Tradisi Demokrasi Lewat Pendidikan
Oleh: Sawali

MASA-MASA yang sarat keterpasungan akibat gaya kekuasaan rezim Orde Baru yang represif dan otoriter telah lewat. 20 Mei 1998 telah dicatat oleh sejarah negeri ini sebagai momentum "mahapenting" di mana seluruh kekuatan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa berhasil mendobrak sebuah kekuatan tirani yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Era reformasi pun menggelinding ke permukaan. Harapan akan lahirnya sebuah iklim demokrasi yang sehat dan dinamis membayang di setiap kepala.
Kran demokrasi dibuka lebar-lebar.
Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat mendapatkan ruang dan waklu yang leluasa untuk berekspresi. Demonstrasi dan unjuk rasa menjadi pemandangan rutin sehari-hari di seluruh penjuru tanah air tanpa rasa takut untuk digebug dan dijebloskan ke penjara. Puluhan partai politik bermunculan. Sebanyak 48 partai politik bertafung di tengah-tengah kancah Pemilu 1999 yang dinilai banyak pengamat merupakan Pemilu paling demokratis setelah Pemilu 1955. Para cendekiawan yang selama ini berada di puncak menara gading akademis pun turun gunung, ikut-ikutan meramaikan panasnya pertarungan di atas panggung politik.

Bejibun jumlah elite politik kita yang memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S 3, bahkan tidak sedikit yang bergelar profesor. Dengan banyaknya cendekiawan dan orang-orang berpendidikan yang menggeluti dunia politik diharapkan mampu menciptakan iklim yang segar dan kondusif bagi pertumbuhan demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kehadiran mereka dinilai hanya sebatas "penggembira”, gagal memainkan peran yang optimal dalam melahirwujudkan sebuah tatanan demokrasi yang elegan, matang, dan dewasa. Teori-teori polilik yang gencar mereka gembar-gemborkan di atas mimbar akademik, tak lebih hanya sebuah retorika dan slogan belaka. Sangat beralasan jika muncul sebuah opini bahwa tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang belum tentu menjadi jaminan untuk menjadi seorang kampiun demokrasi yang sanggup bermain politik secara jujur, ksatria, arif, dan elegan.
Persoalannya sekarang, kenapa mereka yang sudah dah demikian kenyang menimba ilmu lewat bangku pendidikan gagal menciptakan atmosfir demokrasi yang sehat dan dinamis? Ada apa dengan dunia pendidikan kita sehingga menjadi loyo dan tak berdaya dalam menghasilkan demokrat-demokrat sejati? Upaya apakah yang mesti dilakukan agar dunia pendidikan kita mampu melahirkan demkorat-demokrat sejati sehingga kelak mereka mampu tampil sebagai demokrat terhormat dan disegani?

Pembusukan Nilai Demokrasi
Secara jujur harus diakui, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terjebak dalam suasana “fasis”, terpasung dalam cengkeraman rezim penguasa yang otoriter, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa. Pendidikan tidak diaraahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religi, dan budi pekerti.
Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal dan penalaran, tanpa dibarengi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, emosi dan spintual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi dan nurani menjadi nihil. Mereka menjadi “robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri.
Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai pola indoktrinasi, komando, dan penyeragaman yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich. Dalam konleks demikian, tidak berlebihan jika dunia pendidikan kita dinilai telah memiliki andil yang cukup besar dalam melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, penjilat, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai.
Dunia persekolahan kita --kata YB Mangunwijaya dalam buku Pasca-Indonesia, Pasca Einstein (1999)-- tidak mengajar anak didtk untuk berpikir eksploratif dan kreatif. Seluruh suasana pembelajaran yang dibangun adalah penghafalan, tanpa pengertian yang memadai, taat kepada komando. Sedangkan, bertanya --apalagi berpikir kritis-praktis--adalah tabu. Siswa tidak dididik, tetapi di-drill, dilatih, ditatar, dibekuk agar menjadi penurut, tidak jauh berbeda dari pelatihan binatang-binatang "pintar dan terampil" dalam sirkus. Jikalaupun ia diajari sesuatu, maka sesuatu itu diajarkan tanpa disesuaikan dengan konteks sosial-budayanya.
Suasana pembelajaran yang "salah urus" semacam itu, tegas Rama Mangun, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah kepada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak dan bertopeng seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.
Selain itu, proses pembelajaran yang berlangsung dalam dunia pendidikan (nyaris) tak pernah berupaya serius dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi kepada para peserla didik. Bahkan, yang terjadi adalah sebuah proses pembusukan nilai-nilai demokrasi di mana para pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, telah dibiasakan untuk menjadi "anak Mami" yang manis, manutan. dan ditabukan untuk berbeda pendapat. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. Beratnya beban kurikulum yang harus dituntaskan telah membikin proses belajar mengajar jadi kehilangan ruang dan waktu untuk berdiskusi, berdialog, berdebat, dan bercurah pikir, guru menjadi satu-satunya sumber belajar.
Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak mimbar akademis, untuk kemudian dijadikan “robot” penguasa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Dalam kondisi demikian, mana mungkin keluaran pendidikan kita mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang untuk bercurah pikir dan berdiskusi secara terbuka, menarik, dan menyenangkan?

Proses Pencerahan
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan proses pencerahan dan katharsis spiritual kepada peserta didik sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, tole-ansi, dan kedamaian hidup.
Problem-problem eksistensi kita, menurut Anton Naben (2001), adalah krisis moral yang merambah hampir di semua lini kehidupan dengan segala dampaknya. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual dan apresiasi tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi, yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan. Yang menabur benih kerukunan bila terjadi silang sengketa, yang memberikan kepastian bila terjadi kebimbangan. Yang menegakkan kebenaran jika terjadi beragam bentuk penyelewengan dan kesesatan. Yang menjadi pembawa terang di tengah kegelapan hidup.
Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap upaya pengakaran nilai-nilai demokrasi dan spiritual siswa. Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan di hadapan peserta didik. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berbasiskan nilai demokrasi, religius, dan transendental. Sikap pendidik --meminjam istilah M. Nashir Ali (1979)-- harus demokratis, lebih 'concientious', lebih mawas diri, merasakan betul hendaknya secara halus resonansi antara jiwa pendidik dan anak didik. Semangat pemurnian jiwa (mawas diri) dari pendidik, otomatis akan menular ke jiwa anak didik. Dengan kemauannya sendiri, ia akan mengikuti arahan sang guru, bukan ketakutan yang merangsang gerak jiwanya, melainkan rasa kasih, hormat, dan ikatan batin dengan pendidiknya.
“Historia magistra vitae”, sejarah adalah guru kehidupan. Belajar pada sejarah masa lalu di mana dunia pendidikan telah dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dengan “membunuh” nilai-nilai demokrasi, kini sudah saatnya dunia pendidikan kita mulai membangun tradisi demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, benar-benar menjadi “kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna, demokratis, memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang andal.
Jika hal ini bisa diwujudkan, bukan mustahil negeri ini kelak akan dihuni oleh demokrat-demokrat ulung yang mampu memainkan peran kehidupannya secara simpatik, jujur, amanah, dan rendah hati. Kalau toh harus terjun ke dunia politik, mereka mampu “bermanuver” secara cerdas, memiliki kepekaan terhadap kepentingan dan hati nurani rakyat, tidak tergoda untuk melakukan tindakan konyol yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. ***

"Fasisme"

2007-07-13T15:52:00.000+07:00

"Fasisme" dalam Dunia Pendidikan
Oleh: Sawali

Secara jujur harus diakui, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terjebak dalam suasana “fasis”, terpasung dalam cengkeraman rezim penguasa yang otoriter, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa. Pendidikan tidak diaraahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, religi, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal dan penalaran, tanpa dibarengi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, emosi dan spintual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi dan nurani menjadi nihil.

Mereka menjadi “robot-robot" zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri. Tidak mengherankan jika sendi-sendi kehidupan negeri ini mudah digoyang oleh berbagai macam aksi kekerasan, kerusuhan, anarki, destruktif, bahkan mudah terkontaminasi oleh “virus” disintegrasi.
Dalam praktek pembelajaran di kelas, peserta didik --meminjam istilah YB Mangun Wijaya dalam buku Pasca-Indonesia, Pasca-Einstein (1999)-- tidak diajar untuk berpikir eksploratif dan kreatif, tetapi di-drill dan dibekuk agar menjadi penurut. Siswa yang baik telah dicitrakan sebaga 'anak ibu' yang serba sendika dhawuh dan pendiam. Imbasnya, cakrawala berpikir siswa menyempit dan mengarah pada sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun, perompak, penggusur yang menghambat kemajuan bangsa.
Erat hubungannya dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah makin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang. Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal-budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, seakan telah menjadi fenomena sosial yang mewabah dalam pranata kehidupan masyarakat kita.
Idealnya, dunia pendidikan harus mampu memberikan proses pencerahan dan katharsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu menghilangkan sikap-sikap 'fasis' sekaligus mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapai masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan spiritual yang ditimbanya, mereka diharapkan menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita sangat membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian yang menawarkan pengampunan jika terjadi penghinaan.
Kecerdasan spiritual mewujud dalam perilaku hidup yang diliputi kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nurani, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual mewujud dalam perilaku keagamaan yang monolistis, eksklusif, dan intoleran yang meninggalkan jejaknya pada korban konflik kekerasan berbau SARA, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.
Situasi sosial yang sarat dengan perilaku anomali dan ulah tak terpuji, mau atau tidak, harus menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sebagai basis dan pusat pembentukan nilai, institusi pendidikan (baca: sekolah) harus mampu mengembalikan fungsinya sebagai pencerah peradaban, mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.
Pendidikan budi pekerti, meskipun tidak tersurat dalam kurikulum harus dihidupkan kembali di sekolah oleh para guru lintas mata pelajaran. Artinya, penanaman nilai budi pekerti tidak semata-mata menjadi tugas guru PPKn atau Pendidikan Agama saja, tetapi secara integratif perlu dijadikan bahan kajian yang tak terpisahkan dalam setiap mata pelajaran.
Kajian nilai budi pekerti, tidak sekedar disampaikan dalam bentuk teori, hafalan, atau “khotbah", tetapi harus benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat emosional-spiritual yang mampu membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk.
Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan, hendaknya mampu menjadi figur teladan dan anutan di depan para peserta didik. Guru dituntut untuk memiliki sikap demokratis, lebih 'conscientious', lebih mawas diri sehingga secara tidak langsung akan menular ke dalam jiwa dan kepribadian peserta didik.
Di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang makin silang-sengkerut akibat krisis multiwilayah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katharsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar- benar dimaknai secara substansial sebagai "kawah candradimuka" yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan “paripurna", cerdas emosionalnya sekaligus cerdas spiritualnya. ***

Demokrasi di Sekolah

2007-07-13T15:51:00.000+07:00

Membumikan Nilai Demokrasi di Sekolah
Oleh Sawali

Sejak reformasi bergulir di negeri ini, atmosfer demokrasi berhembus kencang di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyambut “paradaban” baru itu dengan antusias. Kebebasan yang terpasung bertahun-tahun lamanya kembali berkibar di atas panggung kehidupan sosial.

Meskipun demikian, atomsfer demokrasi itu tampaknya belum diimbangi dengan kemaTangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga kebebasan seolah-olah berubah menjadi “hukum rimba”. Mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai “kerikil” demokrasi yang mesti disingkirkan. Contoh paling nyata adalah meruyaknya berbagai aksi kekerasan yang menyertai perhelatan pilkada di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarki yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin niolai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai sikap besar kepala dan ingin menang sendiri? Bagaimana mungkin atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan?

Dogma Menyesatkan
Sebenarnya pendidikan demokrasi di negeri ini bukanlah barang baru. Sejak 1957 hingga kini, Indonesia telah memiliki dan melakukan pendidikan demokrasi bagi warga negaranya. Namun, jika kita mengacu pada realitas di atas panggung sosial politik di negeri ini, secara jujur harus diakui, nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya bisa diapresiasi oleh segenap komponen bangsa. Perilaku politik kaum elite, misalnya, dinilai cenderung masih konservatif dan masih berorientasi pada politik kekuasaan dengan pijakan semangat primordialisme, baik yang berbaju kultural maupun keagamaan. Mainstream kalangan elite ini pun pada kahirnya akan mudah berimbas ke bawah dalam bentuk perilaku politik massa. Dalam konteks demikian, ada benarnya jika ada pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan demokrasi yang dilakukan pemerintah sepanjang kekuasaannnya telah gagal menghasilkan warga negara yang demokratis.
Kegagalan pendidikan demokrasi, dalam pandangan Azyumardi Azra (2001) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. Pertama, secara substantif, pelajaran PPKn, Pendidikan Pancasila dan Kewriraan tidak dipersiapkan sebagai matei pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Kedua, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentif, monologis, dan tidak partisipatoris. Ketiga, subjek material lebih bersifat teoretis daripada praksis (Azra, 2001).
Selain faktor tersebut, menurut hemat penulis, kegagalan penanaman nilai-nilai demokrasi juga tidak terlepas dari buruknya pengakaran nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Sekolah bukan lagi menggambarkan masyarakat mini yang mencerminkan realitas sosial dan budaya, melainkan telah menjadi ruang karantina yang membunuh kebebasan dan kreativitas siswa didik. Guru belum mampu bersikap melayani kebutuhan siswa berdasarkan prinsip kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan --sebagai pilar-pilar demokrasi-- tetapi lebih cenderung bersikap bak “diktator” yang memosisikan siswa sebagai objek yang bebas dieksploitasi sesuai dengan selera dan kepentingannya. Masih menjadi sebuah pemandangan yang langka ketika seorang guru tidak sanggup menjawab pertanyaan muridnya, mau bersikap ksatria untuk meminta maaf dan berjanji untuk menjawabnya pada lain kesempatan. Hampir sulit ditemukan, siswa yang melakukan kekhilafan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Yang lebih sering terjadi adalah pola-pola indoktrinasi dan dogma-dogma menyesatkan. Siswa diposisikan sebagai pihak yang paling bersalah sehingga harus menerima sanksi yang sudah dirumuskan tanpa melakukan “kontrak sosial” bersama siswa. Ketika ada siswa yang mencoba bersikap kritis dengan bertanya: “Mengapa kalau guru terlambat tidak mendapatkan sanksi, sedangkan kalau siswa yang terlambat akan dikenai hukuman tanpa pembelaan? Bak seorang diktator, sang guru akan menjawab secara dogmatis bahwa hal itu sudah menjadi peraturan yang tak boleh ditawar-tawar lagi. Sungguh, sebuah dogma menyesatkan yang bisa membunuh nilai-nilai demokrasi dalam jiwa dan kepribadian siswa.

Magnet Demokrasi
Saat ini, negeri kita tampaknya membutuhkan model pendidikan demokrasi yang baru dalam dunia persekolahan kita. Idealnya, upaya membumikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, seperti PPKn, misalnya. Akan tetapi, perlu ada kesamaan visi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “roh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apa pun. Substansi pembumian nilai-nilai demokrasi bukan lagi dilakukan secara dogmatis dan indoktrinasi melalui ceramah, melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan kultur demokrasi yang sesungguhnya.
Tujuan yang jendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnay kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial sehingga pada gilirannya kelak mampu menopang tumbuhnya iklim civil society (masyarakat madani) di Indonesia.
Seiring dengan berhembusnya iklim demokrasi di negeri ini, sudah saatnya dilakukan upaya serius untuk membumikan nilai-nilai demokrasi di kelas. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi “roh” pembelajaran di kelas pada mata pelajaran apa pun. Interaksi guru dan siswa bukanlah sebagai subjek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jatidiri, dan kepribadian. Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi.
Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat “ing madya mangun karsa” yang intinya berporos pada proses pemberdayaan. Di sekolah, guru senantiasa membangkitkan semangat berekplorasi, berkreasi, dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia robot yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah bukan zamannya lagi, guru tampil bak diktator yang menggorok dan membunuh kebebasan dan kreativitas siswa dalam berpikir. Berikan ruang dan kesempatan kepada mereka di kelas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan dinamis. Tugas dan fungsi guru adalah menjadi fasilitator dan mediator untuk menjembatani agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi mekanistik yang miskin nurani dan antidemokrasi.
Bukankah membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas? Kalau tidak dimulai dari ruang kelas, kapan anak-anak bangsa ini akan belajar berdemokrasi?

Guru Sastra dan KBK

2007-07-13T15:50:00.000+07:00

Siapkah Guru Sastra Menyongsong KBK?
Oleh: Sawali

RENDAHNYA tingkat apresiasi sastra di kalangan pelajar sudah lama mencuat ke permukaan. Berbagai macam forum diskusi digelar unluk menemukan solusinya. Terakhir, program 'Sastrawan Masuk Sekolah' diusung oleh Yayasan Indonesia, Majalah Horison, dan Depdiknas. Tidak main-main. Sastrawan-sastrawan papan atas semacam Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Taufik Ikram Jamil, atau Hamid Jabar dilibatkan. Namun, seperti dapat ditebak, forum semacam itu hanya sekadar melahirkan sejumlah slogan dan retorika. Kondisi apresiasi sastra di kalangan pelajar tetap saja memprihatinkan.

Saya bukannya tidak setuju forum semacam diskusi sastra atau "Sastrawan Masuk Sekolah” digelar. Bagaimanapun juga, forum semacam itu bisa sangat berarti dalam upaya menumbuhkan minat pelajar terhadap sastra. Namun, menurut hemat saya, ada agenda yang lebih substansial untuk digarap,yakni pemberdayaan guru “sastra”. Dengan sengaja sastra diberi tanda kutip, sebab selama ini sastra belum menjadi sebuah mata ajar yang otonom dan mandiri. Sastra masih nunut pada pelajaran bahasa. Dengan kata lain, guru bahasa harus menjalankan tugas ganda. Selain mengajarkan materi kebahasaan, mereka juga menyajikan materi apresiasi sastra.
Kalau guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai, jelas tidak ada masalah. Mereka bisa mengajak siswa didiknya untuk 'berlayar' menikmati samudra sastra dan estetikanya. Melalui sastra, siswa bisa belajar banyak tentang persoalan hidup dan kehidupan, memperoleh "gizi” batin yang mampu mencerahkan hati nurani, sehingga sanggup menghadapi kompleks dan rumitnya persoalan kehidupan secara arif dan dewasa.
Namun, tidak semua guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Minat dan kecintaan guru bahasa terhadap sastra masih menjadi tanda tanya. Tidak berlebihan jika pengajaran sastra di sekolah cenderung monoton, kaku, bahkan membosankan.
Tidak semua guru bahasa mampu menjadikan sastra sebagai "magnet” yang mampu menarik minat siswa untuk mencintai sastra. Yang lebih memprihatinkan, pengajaran sastra hanya sekadar menghafal nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya. Siswa tidak pernah diajak untuk menggumuli dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya.
Kalau kondisi semacam itu terus berlanjut bukan mustahil peserta.didik akan mengidap "rabun” sastra berkepanjangan. Implikasi lebih jauh, dambaan pendidikan untuk melahirkan manusia yang utuh dan paripurna hanya akan menjadi impian belaka.

Figur Sentral
Kini sudah saatnya dipikirkan pemberdayaan guru "sastra” dalam pengertian yang sesungguhnya. Format pemberdayaan guru semacam seminar, lokakarya, penataran, atau diklat yang cenderung formal dan kaku, tampaknya sudah tidak efektif. Forum non-formal semacam bengkel sastra barangkali justru akan lebih efektif. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan berdiskusi. Simulasi pengajaran sastra yang ideal bisa dipraktikkan borsama-sama, sehingga guru "sastra" memperoleh gambaran konkret lentang cara menyajikan apresiasi sastra yang sebenarnya kepada siswa.
Guru 'sastra' menjadi figur sentral dalam menaburkan benih dan menyuburkan apresiasi sastra di kalangan peserta didik. Kalau pengajaran sastra diampu oleh guru yang tepat, imajinasi siswa akan terbawa ke dalam suasana pembelajaran yang dinamis, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pengajaran sastra disajikan oleh guru yang salah, bukan mustahil situasi pembelajaran akan terjebak dalam atmosfer yang kaku, monoton, dan membosankan. Imbasnya, gema apresiasi sastra siswa tidak akan pemah bergeser dari “lagu lama", terpuruk dan tersaruk-saruk.
Kini, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang terjabarkan dalam Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah diluncurkan. Dari sisi muatan materi ajar, KBK terkesan lebih ramping dibandingkan dengan Kurikulum 1994. Namun, dari sisi pendalaman materi pun KBK lebih intens dan konkret dalam memberikan bekal kompetensi kepada siswa.
Secara eksplisit, KBK sudah mencantumkan standar kompetensi dan kompelensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsekuensinya, guru harus benar-benar mumpuni dan berkompeten di bidangnya. Jika tidak, kegagalan KBK sudah menanti, menyusul kegagalan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Demikian juga halnya dengan pengajaran sastra. Guru bahasa yang sekaligus guru "sastra” jelas dituntut memiliki kompetensi dan talenta sastra yang memadai.
Pertanyaan yang muncul, sudah siapkah guru "sastra” melaksanakan KBK alias KTSP? Untuk menjawab pertanyaan ini, seyogyanya pemerintah segera melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui guru bahasa yang memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Merekalah yang kelak diharapkan menjadi guru sastra yang mampu membawa dunia siswa untuk mencintai sastra.
Guru bahasa yang nihil talenta dan miskin minat sastranya tidak usah dibebani tugas ganda. Biarkan mereka berkonsentrasi di bidang kebahasaan, sehingga mampu memberikan bekal kompetensi kebahasaan secara memadai. Sebaliknya, biarkan pengajaran sastra diurus oleh guru bahasa yang benar-benar memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Dengan spesialisasi semacam itu, kompetensi bahasa dan sastra siswa diharapkan bisa berkembang bersama-sama tanpa ada yang dianaktirikan. ***

Apresiasi Profesi Guru

2007-07-13T15:48:00.000+07:00

MEMPERTANYAKAN APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP PROFESI GURU
Oleh: Sawali

Ibarat serdadu, guru di medan pendidikan mengemban misi memerdekakan generasi bangsa dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Mereka berada di garda depan dalam “menciptakan” generasi-generasi muda yang cerdas, terampil, tangguh, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, berwawasan luas, memiliki basis spiritual yang kuat, dan beretos kerja andal, sehingga kelak mampu menghadapi kerasnya tantangan peradaban.
Mengemban misi tersebut jelas bukan tugas yang ringan.

Selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, guru juga dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan keterampilan mengajar yang dapat diandalkan, sehingga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, sehat, dan menyenangkan. Hanya dengan bekal ideal tersebut, guru akan tampil sebagai figur yang benar-benar mumpuni, disegani, dan digugu lan ditiru (dipercaya dan teladani).
Sementara itu, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibiltas guru. Perannya sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi pinunjul –terampil dan bermoral—belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar kita justru kian menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Yang lebih memperihatinkan, para pelajar itu dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh perikehidupan yang memburu selera dan kemanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan. Tawur antarpelajar merajalela, pesta “pil setan” menyeruak, pergaulan bebas semakin mencuat ke permukaan.
Zaman memang sudah berubah. Modernisasi yang melanda berbagaibelahan dunia, termasuk Indonesia, dinilai memiliki imbas yang cukup kuat dalam memengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Pergeseran nilai mentergap di segenap lapis dan sektor kehidupan. Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, mulai dikebiri dan dimarginalkan. Nilai-nilai lama yang semula dipegang kukuh mulai memudar.
Orang mulai semakin tidak intens dalam memburu jatidiri yang lebih bermartabat. Perburuan gengsi yang berkembang dalam kelatahan membuat orang mengejar keberhasil secara instan, entah melakukan korupsi atau usaha magis melalui cara mistis dalam memperoleh kekayaan. Pada hakikatnya mereka gemar menempuh terobosan dan “jalan kelinci” dengan sukses gaya “Abu Nawas”. Kursi empuk kepejabatan, titel, dan kedudukan keilmuan pun tak jarang disergap melalui kelancungan dalam ilmu permalingan” (Slamet Sutrisno, 1997).
Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, petuah dan nasihat luhur tentang budi pekerti hanya menjadi slogan moral yang kehilangan basis spiritualnya. Masyarakat menjadi semakin masa bodoh dan cuek terhadap masalah-masalah moral. Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan kontol terhadap segala macam bentuk perilaku kejahatan justru makin menunjukkan sikap permisif, membiarkan setumpuk dosa berkeliaran di sekitarnya.
Pergeseran nilai yang melanda masyarakat modern, agaknya juga membawa dampak terjadinya pergeseran penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Urusan pendidikan anak-anak hanya diebankan kepada lembaga pendidikan (sekolah), sehingga kalau ada pelajar yang terlibat dalam perilaku amoral, misalnya, masyarakat dengan enteng menuding guru sebagai biangnya, lantaran dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pendidik.
Seiring dengan itu, posisi sosial guru dalam strata masyarakat pun tampaknya juga mulai bergeser. Guru tidak lagi memiliki legitimasi sosial yang terhormat dan bermartabat. Guru tidak lagi dijadikan sebagai sumber informasi, bahkan dalam banyak hal guru tidak lagi dijadikan sebagai patron teladan. Peran guru di masyarakat sebagai sumber informasi telah digantikan oleh “anak buah” teknologi yang lebih canggih lewat media televisi dan internet. Makna luhur yang tersirat di balik hymn guru “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” pun nadanya telah berubah menjadi sebuah elegi getir yang sarat parodi dan sindiran.
Sosok guru yang bermartabat dan terhormat pernah muncul ketika insitusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan dan padepokan yang begitu bersahaja. Konon, guru atau resi pada masa itu benar-benar menjadi digur anutan, berwibawa, dan disegani. Apa yang dikatakan sang resi merupakan “sabda” tak terbantahkan.
Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, empat seorang resi menggembleng para siswa (cantrik) agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan moral dan sosial yang tinggi. Di mata masyarakat. Kehadiran sang resi pun begitu tinggi citranya, bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Apresiasi masyarakat nterhadap “profesi” resi atau guru sangat kental sehingga tidak jarang sang resi menjadi sumber “sugesti” atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yng muncul.
Apakah guru masa kini masih mampu menginternalisasi sifat-sifat seorang resi dalam mengemban misinya sebagai pengajar dan pendidik? Masihkah masyarakat memiliki apresiasi yang cukup baik dan memadai terhadap profesi guru? Mampukah lembaga pendidikan (sekolah) dengan fasilitasnya yang lebih komplit dan modern mencetak manusia-manusia “unggul”?
Agaknya mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti yang tergambar dalam figur seorang resi terlalu berlebihan pada saat ini. Di hadapan siswanya, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut. Bahkan, dalam banyak hal, guru harus lebih sering mengelus dada, merenungi nasibnya yang kurang beruntung. Dengan tingkat kesejahteraan yang minim, status sosial guru semakin tersisih di tengah-tengah masyarakat yang mendewakan hal0hal yang bersifat duniawi dan kebendaan.
Guru pada masa kini, tampaknya telah ditindih banyak beban. Pertama, tugas berat yang diembannya tidak diimbangi dnegan tingkat kesejahteraan yang memadai. Gaji guru yang kecil pun masih diperas dengan potongan macam-macam dengan dalih untuk keperluan dana sosial, asuransi, urusan korps, atau pungutan lainnya. Anehnya, guru pun tak bisa berkutik. Sikap penuh nilai pengabdian, loyalitas, dan tanpa pamrih agaknya telah membuat guru tak mau bersinggungan dnegan konflik. Mereka lebih suka memilih diam daripada menyuarakan kenyataan pahit yang dirasakannya.
Kedua, guru sering dijadikan “kendaraan” untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Guru tidak punya banyak pilihan. Kebebasan dan kemerdekaan untuk mengekuarkan pendapat telah dibatasi oleh simbol-simbol tertentu. Guru harus menjadi sosok yang nrima, pasrah, dan tidak banyak menuntut.
Ketiga, harapan masyarat yang terlalu “perfeksionis” dan berlebihan. Dalam kondisin yang tidak menentu, masyarakat tetap menuntut agar guru tetap memiliki idealisme sebagai figur pengajar dan pendidik yang berish dari cacat hukum dan moral. Gerak-gerik guru selalu menjadi sorotan. Melakukan penyimpangan moral sedikit saja, masyarakat beramai-ramai menghujatnya. Ironisnya, harapan yang berlebihan itu tidak dibarengi dengan apresiasi masyarakat yang proporsional. Profesi guru di mata masyarakat masa kini telah kehilangan pamor, tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang luhur dan mulia.
Dan keempat, para siswa atau pelajar masa kini semakin masa bodoh terhadap persoalan-persoalan moral, terjebak ke dalam sikap instan. Akibatnya, guru merasa kehilangan cara yang terbaik dan punya nilai edukatif dalam menangani perilaku pelajar.
Dalam ulangan pun pelajar masa kini tak mau repot-repot mempersiapkan diri dengan baik. Cukup membuat contekan atau nebeng pada temannya yang berotak cemerlang. Dalam kodisi demikian, mana mungkin sekolah mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan andal?
Beratnya beban yang mesti dipikul guru masa kini jelas memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan untuk memosisikan guru pada aras yang lebih proporsional dan manusawi. Reaktualisasi peran dan gerakan penyadaran dari semua pihak sangat diharapkan untuk memulihkan citra guru.
Guru harus lebih meningkatkan profesionalismenya sehingga tidak “gagap” ketika mengemban misinya sebagai penyemai intelektual, pemupuk nilai kemanusiaan, dan penyubur nilai moral kepada peserta didik. Tentu saja, misi luhur guru ini harus diimbangi dengan intensifnya pendidikan keluarga di rumah. Orang tua harus mampu mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis penanaman dan pengakaran nilai moral, budaya, dan agama kepada anak, sehingga mereka mampu mengontrol perilakunya sesuai ajaran-ajaran luhur. Sedangkan, pemerintah perlu segera meralisasikan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah jelas landasan hukumnya, yaitu UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Harus ada upaya dan terobosan baru agar kesejahteraan guru benar-benar membaik. Dengan tingkat kesejahteraan yang layak, guru akan lebih terfokus pada tugasnya sehingga tidak berpikir lagi untuk mencari pekerjaan sambilan sebagai tukang ojek, penjual rokok ketengan, kernet, atau makelar yang bisa menurunkan wibawa dan citrra guru di mata masyarakat dan peserta didiknya.
Tidak kalah pentingnya ialah apresiasi masyarakat yang cukup manusiawi tentang profesi guru. Guru bukanlah “dewa” atau “nabi” yang luput dari cacat dan cela. Kalau ada guru yang terlibat dalam kasus amoral, misalnya, hal itu memang kurang bisa ditolerir. Namun, juga terlalu naif jika buru-buru menghujatnya tanpa menyikapinya secara arif.
Sebagai serdadu pendidikan, kita semua jelas tidak menginginkan guru tampil loyo dan tidak berdaya memanggul beban di pundaknya. Memeikirkan dan memberikan apresiasi yang cukup proporsional tentangnya identik dnegan memikirkan nasib masa depan negeri ini. Sebab, generasi yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi yang kelak akan memimpin negeri ini, tidak luput dari sentuhan tangan sang guru. ***